YTUBE
Bupati Tanjab Barat Launching Internet Gratis di Ruang Publik Ketua Bhayangkari Jambi Kunjungi Tahanan Wanita di Lapuanja Penutupan Pembinaan Tradisi dan Pembaretan Bintara Remaja Brimob Polda Jambi Safari Jum’at di Bram Itam Kanan, Bupati Anwar Sadat Sampaikan Ini Twibbon HUT TNI KE 77 Tahun 2022

Home / Muaro Jambi

Kamis, 22 September 2022 - 08:36 WIB

Penyelesaian Non ASN di Muaro Jambi, Begini Kata Pj Bupati

Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah Saat Hadiri Rapat Koordinasi APKASI di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Rabu (21/9/22). FOTO : Ist.

Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah Saat Hadiri Rapat Koordinasi APKASI di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta. Rabu (21/9/22). FOTO : Ist.

JAKARTA – Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah baru saja menghadiri Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Rabu (21/9/22).

Dalam Rapat Koordinasi APKASI dan Kementerian PANRB salah satu bahasan utama terkait Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Terkait hal tersebut, Pj Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah menyampaikan bahwa Pemkab Muaro Jambi akan terus mendukung setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PANRB berkaitan penataan tenaga non-ASN.

Lanjut Pj Bupati Muaro Jambi mengatakan saat ini ada sekitar 3.000 lebih pegawai non ASN yang bekerja di Pemkab Muaro Jambi.

BACA JUGA :  Danrem 042/Gapu Lepas Kontingen Sepakbola Liga Santri Nasional

Namun terkait penyelesaian masalah validasi data honorer atau non ASN ini kata dia akan dibahas lebih dalam guna mencari cara terbaik untuk menyelesaikannya.

“Masih mau dirapatkan lagi dengan Menteri dan instansi terkait hasil dari rangkuman APKASI,” ujarnya dikonfirmasi via WhatsApp usai mengikuti APKASI di Jakarta, Rabu (21/9/22).

Sebelumnya, dalam pertemuan Bupati se Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk menyatukan persepsi serta mencari jalan tengah penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara (ASN).

Menpan juga meminta dengan tegas kepada para Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan audit terhadap kebenaran data dan mengirimkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada BKN.

BACA JUGA :  Baru Saja Bupati Tanjabbar Rotasi Pejabat Eselon III

Memurutnya, SPTJM tersebut merupakan bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tak berubah.

“Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan,” tegasnya.

Dijelaskannya bahwa Penyelesaian permasalahan diawali dengan melaksanakan pendataan bagi tenaga non-ASN, sehingga Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan.

“Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengenyampingkan jabatan lainnya,” ujar Menpan RB.(Nd)

Share :

Baca Juga

Muaro Jambi

32 Personil Bintara Remaja Ikuti Tradisi Pembaretan di Polres Muaro Jambi

Muaro Jambi

Gas Susah Didapat Harga Tembus Rp 35 Ribu Pertabung

Muaro Jambi

Polres Muaro Jambi Gelar Sosialisasi dan Vaksinasi di SD Negeri 228/IX Sungai Bertam

Muaro Jambi

Hadir Rakor Pemberantasan Korupsi dengan KPK, Pj Bupati Muaro Jambi Sepakat dengan Gubernur

Muaro Jambi

PetroChina Dukung Perhelatan Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXIV

Muaro Jambi

Masjid Jami’ Daarussalam Desa Senaung Gelar Peringatan Nuzulul Qur’an

Muaro Jambi

Bupati Muaro Jambi Terima Penghargaan dari Menkumham RI

Muaro Jambi

Dua Buaya Jumbo Peliharaan Warga di Sungai Gelam Dievakuasi BKSDA Jambi