YTUBE
Kasrem 042/Gapu Ikuti Gerak Jalan Santai HUT RI Ke 77 Tahun 2022 Buntut Kasus Kematian Brigadir J, 83 Polisi Diperiksa Terkait 35 Direkom Patsus Respon Arahan Kapolri, Polda Jambi Berantas Semua Perjudian Koreografer Belanda Arno Schuitemaker Pukau Penikmat Seni di Jambi dalam Karya “If You Could See Me Now” Pembinaan Karakter, Siswa Muslim dan Non Muslim di SMPN 2 Dapat Perlakuan Sama

Home / Batanghari

Selasa, 7 Juni 2022 - 00:51 WIB

Polda Jambi Tindak Lanjuti Aksi Warga Hadang Truk Batu Bara di Batanghari

Polda Jambi Tindak Lanjuti Aksi Warga Hadang Truk Batu Bara di Batanghari. FOTO : Dhea

Polda Jambi Tindak Lanjuti Aksi Warga Hadang Truk Batu Bara di Batanghari. FOTO : Dhea

BATANGHARI – Ratusan warga Sridadi, Kabupaten Batanghari menghadang para sopir truk angkutan batu bara, yang melintasi kawasan tersebut tidak sesuai jam operasional yang telah ditentukan.

Menyikapi kejadian yang sempat viral di medsos tersebut, maka Polda Jambi mengambil langkah dengan menggelar rapat koordinasi dengan menyimpulkan hasil zoom meeting, beberapa hal yang akan dilakukan dan memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM).

Dipimpin Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, serta Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan saat ini pemerintah Provinsi Jambi akan menjelaskan kembali kepada para pengusaha Batu bara untuk patuh pada SE Dirjen ESDM No 4 dan No 6 Tahun 2002, dan SE Gubernur Jambi.

BACA JUGA :  Belum Tuntas Kasus Polisi Tembak Polisi, Kini Muncul Kasus TNI Tembak Mati Kucing

“Kejadian seperti ini terjadi karena tidak mematuhi peraturan yang dibuat, sehingga Truk Batu bara beroperasi di luar jam operasional,” ujar Kapolda, Senin (06/6/22).

Selain itu, Kapolda juga telah menyampaikan kewajiban kepada pemegang IUP untuk memiliki Armada sendiri, atau bermitra dengan perusahaan yang memilik Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang memiliki armada sesuai ketentuan dalam UULLAJ.

“Seluruh kendaraan harus terdaftar sebagai bagian / terafiliasi dengan perusahaan pemegang IUP,” tegasnya.

Sementara itu, Dir Lantas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi menyebutkan, bagi kendaraan yang ter-registrasi TNKB-nya di luar Provinsi Jambi (non-BH), diberi waktu paling lambat 3 (tiga bulan) untuk memutasikan kendaraannya ke Provinsi Jambi (plat nomor BH), sesuai ketentuan dalam UULAJ.

BACA JUGA :  Kasrem 042/Gapu Hadiri Peluncuran 7 Pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022

“Pemegang IUP wajib menyediakan BBM non-subsidi yang akan dikonsumsi oleh armadanya,” ujarnya.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan batu bara seperti mengemudikan kendaraan diatas batas maksimal kecepatan, mengangkut beban melebihi ketentuan, mengemudikan kendaraan yang membahayakan pengguna jalan lain, keluar dari mulut tambang sebelum pukul 18.00, melanggar route jalur batu bara yang telah ditetapkan melalui SE Gubernur Jambi.

Berdasarkan SE Gubernur tersebut, maka akan dilakukan penindakan, dan terhadap perusahaan yang bersangkutan akan mendapat sanksi dari Kementerian ESDM berupa penghentian operasional sementara waktu, sampai dengan pencabutan izin operasi pertambangan.(Dhea)

Share :

Baca Juga

Batanghari

Bupati Batanghari Siap Fasilitasi Usulkan Grebek Suro Sridadi Jadi Agenda Tahunan Pemprov Jambi

Batanghari

Tegakkan Protokol Kesehatan, Kodim 0415/Jambi Gelar Patroli Gabungan

Batanghari

Dandim 0415/Jambi Berhalal Bihalal ke Jajaran Forkopimda Batanghari

Batanghari

Ketua Asprov PSSI Jambi Resmi Buka Batanghari League 1 U-21 Tahun 2022

Batanghari

Tinjau Lattis Kipur Yonif R 142/KJ, Danrem ; Tidak Ada Prajurit Hebat, yang Ada Prajurit Terlatih

Batanghari

Perkelahian Pelajar SMP di Batanghari, Satu Siswa Meninggal Dunia

Batanghari

Pemkab Batanghari Jalin Kerja Sama dengan Unand, Ini Harapan Bupati Fadhil Arief

Batanghari

Kapolres Batanghari Pimpin Sertijab Wakapolres