Rumuskan Langkah Strategis Pola Pembibitan SDM Transportasi, BPSDMP Gelar Rapat Koordinasi dengan Stakeholder

Lintas Tungkal

- Redaksi

Selasa, 12 Maret 2024 - 19:17 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris BPSDMP, M. Yugihartiman saat Membuka Rapat koordinasi ini diselenggarakan di Hotel Eastparc Yogyakarta. FOTO : HMS-BPSDMP

Sekretaris BPSDMP, M. Yugihartiman saat Membuka Rapat koordinasi ini diselenggarakan di Hotel Eastparc Yogyakarta. FOTO : HMS-BPSDMP

YOGYAKARTA – Badan Pengembangan  Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat (PPSDMPD) menggelar Rapat Koordinasi bersama dengan stakeholder sebagai wahana konsolidasi antara Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) STTD dan daerah mengenai pola pembibitan bagi taruna.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan di Hotel Eastparc Yogyakarta dan dibuka secara virtual oleh Sekretaris BPSDMP, M. Yugihartiman.

Yugihartiman menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah memiliki program Pola Pembibitan sejak tahun 2014, dimana dengan adanya program ini memberikan kesempatan bagi putra putri daerah untuk dapat bergabung di Perguruan Tinggi di bawah naungan Kementerian Perhubungan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PTDI-STTD. sampai saat ini, sebanyak 233 Pemerintah Daerah telah menandatangani MoU dengan PTDI-STTD”, ungkap Yugihartiman.

Yugihartiman mengatakan berkat dukungan yang baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dalam meningkatkan kualitas SDM Transportasi di seluruh Indonesia, sejak tahun 2018 program Pola Pembibitan juga dilaksanakan pada perguruan tinggi lain di Kementerian Perhubungan.

“Dengan adanya program Pola Pembibitan ini, kami berharap pembangunan SDM khususnya di bidang transportasi, dapat merata ke seluruh pelosok Indonesia, sesuai dengan program Nawa Cita pembangunan nasaional yang dicanangkan Pemerintah”, jelas Yugihartiman.

Lebih lanjut, Yugihartiman menjelaskan bahwa dengan tersedianya SDM transportasi yang memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan yang mumpuni, kompetensi yang andal serta perilaku yang terpuji, maka pembangunan di bidang transportasi dapat terwujud dan membawa manfaat yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Sebagaimana diketahui, saat ini BPSDMP telah membuka pendaftaran calon taruna (SIPENCATAR) melalui jalur Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah dengan total sejumlah 3.210 formasi. Hal ini merupakan salah satu upaya Kementerian Perhubungan dalam rangka pencarian bibit unggul dari lulusan SMA atau sederajat untuk bergabung menjadi calon perwira transportasi dengan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi di lingkungan BPSDMP Kementerian Perhubungan, dimana setelah lulus akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)”, lanjut Yugihartiman.

Oleh karena itu, Yugihartiman berharap sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas SDM Transportasi dapat berjalan lebih baik melalui program pola pembibitan ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI) – STTD, Hindro Surahmat, mengatakan bahwa program pola pembibitan dilakukan PTDI-STTD bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan SDM transportasi di daerah.

“Untuk itu perlu diselenggarakan rapat koordinasi sehingga dapat dirumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pola pembibitan yang lebih efektif”, ujar Hindro.

Mengenai Pola Pembibitan yang telah dilaksanakan, Hindro menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah yang telah melakukan kerja sama sampai bulan Maret 2021 sejumlah 233 Pemerintah Daerah, dengan total kebutuhan 6.807 formasi PNS, dan Pemerintah Daerah yang telah terpenuhi perjanjian kerja samanya sejumlah 37 Pemerintah Daerah, dengan total 2.063 formasi, serta Pemerintah Daerah yang belum terpenuhi perjanjian kerja samanya sejumlah 196 Pemerintah Daerah, dengan jumlah 4.207 formasi PNS.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh stakeholder terkait, yaitu Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Pemerintah Daerah Pola Pembibitan, serta beberapa narasumber, yaitu Plt. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kemenpan RB, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekruitmen, Badan Kepegawaian Negara, dan Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat (PPSDMPD).

Penulis : Angah

Editor : Redaksi

Sumber Berita: BPSDM Pergubungan

Jangan Lewatkan Informasi Terkini! Ikuti Saluran WhatsApp LintasTungkal.com untuk Mendapatkan Update Berita Terbaru, Cepat dan Terpercaya. Ikuti

Berita Terkait

Lebih dari Empat Dekade! Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Belum Juga Terwujud
Polda Metro Buka Suara, Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Tokoh Publik
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Berita ini 93 kali dibaca
KONTEN PROMOSI pada widget diatas merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan oleh pihak ketiga, bukan dari redaksi Lintastungkal.com. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten promosi ini.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:01 WIB

Lebih dari Empat Dekade! Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Belum Juga Terwujud

Sabtu, 21 November 2026 - 18:01 WIB

Polda Metro Buka Suara, Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Tokoh Publik

Sabtu, 21 November 2026 - 09:29 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 09:11 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Jumat, 20 November 2026 - 13:30 WIB

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Berita Terbaru