Syarat Minimal Calon Presiden Indonesia Tahun 2024 yang Layak Untuk Dipilih Oleh Rakyat

BANTEN – Syarat minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Layak Menjadi Pilihan Rakyat, menurut sejumlah sumber yang dihimpun Atlantika Institut melalui jaringan media sosial sejak bulan September hingga Oktober 2023 dengan merangkai dan susunan seperti tersebut dibawah ini, antara lain yang cukup menonjol untuk dikemukakan sebagai berikut.

Inti pokok dari semua usulan atau gagasan ini harus diwujudkan dalam bentuk kontrak politik bagi semua calon Capres dan Wa Capres yang harus dilaksanakan sejak awal terpilih baru kemudian melaksanakan program usungan yang termuat dalam misi dan visi yang telah disampaikan secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia.

• Satu : Program Utama dan pertama setelah terpilih menjadi Presiden serta wakil Presiden Indonesia untuk tahun 2024- 2029 adalah segera melakukan dekrit untuk kembali kepada UUD 1945 yang asli.
• Dua : Mengembalikan pengelolaan kekayaan bangsa dikelola oleh negara.
• Tiga : Memperkuat usaha petani dan nelayan untuk kedaulatan pangan.
• Empat : Menghentikan impor bahan pangan.
• Lima : Menghentikan impor kendaraan untuk menghidupkan produksi bangsa Indonesia sendiri.
• Enam : Memperbanyak produksi kendaraan darat, udara dan laut produksi Indonesia.
• Tujuh : Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam (laut), pertanian, dan pertambangan.
• Delapan : Memberi beasiswa untuk seluruh siswa dan mahasiswa untuk memilih pendidikan sendiri. Dan menghapus semua biaya sekolah hingga perguruan dengan menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang bersangkutan
• Sembilan : Menertibkan semua aparatur negara dan pemerintahan yang tidak mengabdi dan tidak melayani masyarakat dengan melipat gandakan gaji untuk kesejahteraan mereka yang lebih baik.
• Sepuluh : Mengerahkan seluruh potensi dan kekuatan Angkatan Laut untuk menguasai dan mengelola serta menertibkan kehidupan maupun usaha yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan laut. Dan memperbanyak Armada Laut Indonesia untuk ditempatkan pada posisi strategis di laut Indonesia.
• Sebelas : Memberi kebebasan kepada semua wilayah untuk mengembangkan potensi daerahnya yang paling tepat dan baik, misalnya seperti Sumatra untuk petani Singkong, Sulawesi untuk petani Jagung, Papua menjadi gudang beras dan Sagu, NTB dan NTT untuk pusat penangkapan dan distribusi ikan, udabg, cumi-cumi serta hasil laut lainnya.
• Duabelas : Menghentikan semua jalan toll yang menggunakan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membangun jalan bertingkat ke atas atau ke bawan di jalan antar provinsi yang sudah ada.
• Tiga Belas : Mempekerjakan semua Narapidana sesuai dengan keahlian dan kemampuan ilmu dan pengetahuan serta minat mereka masing-masing.
• Empat Belas : Mereformasi fungsi dan tugas Kepolisian.
• Lima Belas : Memberi pekerjaan ekstra kepada TNI AD untuk ikut mengembangkan usaha tani.
• Enam Belas : Memperbanyak Penerbangan komersil yang dapat dibantu oleh TNI-AU dengan menggunakan pesawat produk Indonesia hingga harga tiket antar daerah dapat dijangkau oleh rakyat miskin.
• Tuju Belas : Menggratiskan semua biaya rumah sakit
• Delapan Belas : Mewajibkan semua pegawai negeri sipil dan TNI serta Kepolisian mengamalkan UUD 1945 dan Pancasila dengan sanksi dan penghargaan yang patut diterima oleh yang bersangkutan.
• Sembilan Belas : Memberdayakan semua lembaga sosial serta media sosial untuk berperan dan menjalankan tugas serta fungsi kontrolnya.
• Dua Puluh : Menghidupkan usaha koperasi di semua lembaga, perkumpulan dan di semua kampung untuk memenuhi kebutuhan hidup warga dengan harga yang murah dan kualitas yang baik dengan pengawasan kebersihan yang terjamin sehat.
• Dua Puluh satu : Membatasi kepemilikan kendaraan pribadi dengan memberi subsidi untuk menggunakan Kendaraan umum.
• Dua Puluh Dua : untuk semua hal yang dianggap perlu dan mendesak dapat diusulkan kemudian sambil menampung saran dan usulan dari masyarakat. Terutama untuk melakukan perombakan hukum yang dinilai merugikan orang banyak. Dan segera memberlakukan hukuman mati bagi koruptor.

Catatan :

Atlantika Institut ini diharap salah seorang Nara sumber untuk dapat dijadikan bahan kajian dan pertimbangan hingga layak menjadi acuan bagi warga masyarakat luas. Utamanya kepada berbagai lembaga swadaya masyarakat, kelompok kajian serta peminat maupun pemerhati masalah bangsa dan negara.

Semua pendapat dan usulan yang berasal dari warga masyarakat yang dijaring oleh Atlantika Institut Nusantara ini diolah seperlunya dalam bahasa dan narasi yang telah diselaraskan antara ide atau usulan yang satu dengan pendapat atau usulan yang lain dengan upaya tetap menampilkan ide atau⁸ usulannya yang otentik agar dapat diikuti dan dipahami secara umum oleh publik.

Jacob Ereste : Banten, 14 Oktober 2023