Jangan Biarkan Negara Hanya Mengejar Pertumbuhan Ekonomi, Sementara Lingkungan Terus Terabaikan

Perubahan Iklim Bukan Sekadar Krisis Lingkungan, Melainkan Ancaman Serius bagi Keuangan Negara

OPINI — Pertumbuhan ekonomi kerap menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sebuah negara. Peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan produk domestik bruto sering ditempatkan sebagai indikator utama kemajuan. Namun, ada satu persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: bagaimana jika pertumbuhan ekonomi yang dikejar hari ini justru menghasilkan kerugian besar bagi negara pada masa mendatang akibat kerusakan lingkungan?

Perubahan iklim bukan lagi ancaman yang dapat dipandang sebagai persoalan lingkungan semata. Bagi Indonesia, negara kepulauan dengan wilayah pesisir yang luas dan kondisi geografis yang beragam, perubahan iklim telah menjadi tantangan serius yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga kemampuan keuangan negara.

Banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, peningkatan suhu udara, serta kenaikan permukaan air laut merupakan sejumlah risiko yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Ketika bencana terjadi, pemerintah harus menanggung konsekuensi finansial berupa anggaran penanganan darurat, bantuan sosial, perbaikan infrastruktur, hingga pemulihan wilayah terdampak.

Artinya, kerusakan lingkungan bukan hanya meninggalkan persoalan ekologis, tetapi juga menciptakan beban ekonomi dan fiskal yang tidak kecil.

Persoalan inilah yang seharusnya mendorong pemerintah untuk mengevaluasi arah kebijakan pembangunan. Negara tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan bahwa pembangunan tidak menciptakan biaya kerusakan lingkungan yang jauh lebih besar pada masa depan.

Kebijakan Fiskal Hijau: Investasi untuk Masa Depan Negara

Salah satu pendekatan yang perlu diperkuat adalah kebijakan fiskal hijau atau green fiscal policy.

Kebijakan ini merupakan pendekatan pengelolaan penerimaan dan belanja negara dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Instrumennya meliputi pajak karbon, reformasi subsidi bahan bakar fosil, pemberian insentif bagi kegiatan ekonomi ramah lingkungan, serta peningkatan pembiayaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas perekonomian, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengarahkan pembangunan menuju keberlanjutan.

Persoalan ini sejalan dengan pembahasan Bab 5 buku Kebijakan Fiskal dan Finansial: Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Risiko Global dan Transisi Hijau karya Andika Wahyudiono.

Terdapat lima aspek penting yang menjadi perhatian, yakni perubahan iklim sebagai risiko fiskal, instrumen fiskal untuk dekarbonisasi, reformasi subsidi bahan bakar fosil, pendanaan adaptasi iklim, serta penguatan makro-fiskal dan keberlanjutan utang.

Kelima aspek tersebut memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan memiliki keterkaitan langsung dengan arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan negara.