LIVE TV
Polsek Betara dan Koramil 419-03/TI Patroli Terpadu Cegah Karhutla Disertai Latihan Peamadaman Api Selama 2020, Karhutla Hanguskan 36,6 Hektar Lahan di Tanjab Barat Polres Tanjabbar Berdayakan Tersangka Pembakar Lahan Sebagai Agen Vaksin Cegah Api Olah Limbah Lahan Jadi Kompos Program Kerja 99 Hari Pertama Termasuk Perombakan Pejabat? Ini Kata UAS Bersihkan Lahan dengan Dibakar Warga Senyerang Ditangkap Polisi

Home / Pendidikan

Minggu, 3 Januari 2021 - 09:10 WIB

Tegas! DPR Tolak Penghapusan Rektut Jalur CPNS Bagi Guru Jadi PPPK

FOTO : Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda/ParlementariaTerkini

FOTO : Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda/ParlementariaTerkini

TANJAB BARAT – Mencuatnya rencana pemerintah menghapus jalur CPNS bagi guru dalam skema rekruitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2021 ditolak banyak kalangan. Termasuk Komisi X DPR RI.

Penghapusan jalur CPNS bagi guru dikhawatirkan akan menurunkan minat kalangan muda untuk memilih profesi sebagai pendidik.

“Kami menolak wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi ASN. Kami berharap hal itu masih rencana bukan suatu keputusan. Dan jika masih rencana kami harap segera dicabut,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda seperti dikutip sindonews.com, Sabtu (02/01/21).

BACA JUGA :  7 Kecamatan dan 24 Desa di Tanjab Barat Masuk Wilayah Rawan Karhutla

Huda mengatakan guru merupakan profesi yang membutuhkan stabilitas hidup tinggi bagi pelakunya. Mereka dituntut tidak hanya dari skill mengajar saja, tetapi juga mampu menjadi tauladan dari sisi moral maupun spiritual.

Standar tersebut tidak mungkin tercapai jika tidak ada jaminan kesejahteraan maupun karir bagi para pendidik di negeri ini.

BACA JUGA :  Anwar Sadat-Hairan Tancap Gas Realisasi Janji Kampanye

“Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi tauladan bagi peserta didik,” kata Huda.

Menurut Politikus PKB ini, skema Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) sebenarnya tidak cocok untuk para guru.

BACA JUGA :  Bersihkan Lahan dengan Dibakar Warga Senyerang Ditangkap Polisi

Pertanyaan lebih jauh kata Huda apakah guru termasuk tepat diambil dari pegawai kontrak.

Guru itu outputnya bukan produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. Guru itu outputnya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik. Jika mereka dengan mudah diambil dan dibuang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik kita di masa depan,” pungkasnya.(Edt)

Share :

Baca Juga

Pendidikan

Tanoto Foundation Libatkan MI di Tanjabtim Tingkatkan Kualitas Pendidikan Madrasah

Pendidikan

71 Pelajar Ikuti Seleksi Program Beasiswa ITSB PT LPPPI

Pendidikan

Dikbud Keluarkan Surat Mengenai Kegiatan BDR dan Kegiatan Akhir Semester, Begini Isinya

Pendidikan

Lagi, Sekolah Di Tanjab Barat Diliburkan Akibat Asap

Pendidikan

Calon Taruna STTD Tanjab Barat, Lulus SKD Tertinggi Nasional

Kecamatan

Sekolah Di Tanjab Barat Dinilai Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat dan UKS Provinsi Jambi

Pendidikan

3 Putra Putri Tanjab Barat Lulus Seleksi Masuk Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta

Pendidikan

Tiga Sekolah Ini Wakili Tanjab Barat Lomba LSS Tingkat Provinsi Jambi