Tolak Interpelasi, Gerindra : Ganggu Program Anies Sama Saja Ganggu Rakyat DKI!

- Redaksi

Minggu, 3 Oktober 2021 - 19:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif. (Foto: dok. istimewa)

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif. (Foto: dok. istimewa)

JAKARTA – Fraksi Gerindra DPRD DKI (F-Gerindra) Jakarta menilai interpelasi Formula E sejak awal digulirkan untuk menggagalkan program kerja Gubernur Anies Baswedan. F-Gerindra menentang interpelasi Formula E.

“Itulah yang membuat kami Gerindra bersikap lain, oh kalau gitu ini nggak bisa dibiarkan, ini arahnya jelas ingin menggagalkan program Pak Anies,” kata anggota DPRD DKI Jakarta F-Gerindra, Syarif, dalam diskusi virtual, Jumat (1/10/2021).

Syarif mengakui F-Gerindra sempat mempertimbangkan untuk mengikuti interpelasi karena banyak informasi yang belum dibuka mengenai Formula E. Namun niat itu diurungkan lantaran F-PDIP dan F-PSI kerap menggaungkan tujuan interpelasi untuk menggagalkan pergelaran Formula E.

“Di awal-awal sebetulnya Gerindra sedang mempertimbangkan, tapi karena framing yang dibangun oleh teman-teman pengusung interpelasi ingin membatalkan interpelasi, maka kita lakukan pengkajian dan memutuskan untuk tidak ikut interpelasi,” ungkapnya.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI itu mengaku tak lagi melihat substansi dalam interpelasi, yakni menggunakan hak bertanya ke eksekutif. Yang terlihat, sebutnya, hanya sikap politis dari dua kubu pengusung interpelasi.

BACA JUGA :  Pemilu 2024, Sebanyak 214 Pemda Tak Punya Gubernur Hingga Bupati/Walikota

“Tapi yang lebih menarik soal politiknya, karena politik berbeda sikap mencari reasoning masing-masing pihak,” ujarnya.

Syarif keberatan jika fraksinya disebut tak pro-rakyat karena menolak interpelasi Formula E. Bagi Syarif, mendukung interpelasi sama saja dengan mengganggu program kerja yang diamanatkan rakyat kepada Anies.

“Kalau ingin membatalkan kan menggagalkan program gubernur, sama saja mengganggu program gubernur. Mengganggu program gubernur artinya mengganggu program yang diinginkan rakyat melalui pemilu,” tegasnya.

“Pemilu sudah mengamanatkan ke Anies, Anies menjalankan program. Kalau programnya diganggu kan sama saja mengganggu rakyatnya. Jadi ada yang menolak bukan berarti tidak pro-rakyat, siapa bilang?” sambung Syarif.

BACA JUGA :  PPP Desak Pemerintah Angkat Guru Honorer, Alasannya Guru PNS Banyak Pensiun

Sebagaimana diketahui, polemik Formula E terus berlanjut. Sebanyak 33 orang dari F-PDIP dan F-PSI mulanya mengajukan hak interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan.

Bahkan, rapat paripurna interpelasi pun telah digulirkan. Namun, paripurna ini akhirnya gagal karena diboikot oleh 7 fraksi penolak interpelasi, yakni fraksi Gerindra, Golkar, PKS, NasDem, PAN, PD, dan PKB-PPP.

Sumber: detik.com

Apa Penadapat Anda Terkait Berita Ini?

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pertamina Patra Niaga Ajak Masyarakat Wujudkan Aksi Nyata di Hari Konservasi Alam Nasional 2025
Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Terefleksi pada Arus Peti Kemas yang Tumbuh Lebih dari 6%
Menteri HAM: Demi Stabilitas dan Integritas Nasional Pemerintah Bisa Tegas Larang Pengibaran Bendera One Piece
Tom Lembong Dapat Abolisi, Hasto Terima Amnesti dari Prabowo, Keduanya Bebas
Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Internasional di Ajang Contact Center World 2025
Anggota DPR Imbau Publik Tak Terprovokasi Isu Politik yang Memecah Belah
79 Mobil Tangki Alih Suplai, Pertamina Jalankan Alternatif Distribusi Energi Selama Penutupan Jalur Gumitir
Bersama Pertamina UMK Academy 2025, Sasagu Siap Bawa Olahan Pangan Lokal Papua Go Global
Berita ini 82 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 11 Agustus 2025 - 18:00 WIB

Pertamina Patra Niaga Ajak Masyarakat Wujudkan Aksi Nyata di Hari Konservasi Alam Nasional 2025

Minggu, 10 Agustus 2025 - 12:47 WIB

Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Terefleksi pada Arus Peti Kemas yang Tumbuh Lebih dari 6%

Senin, 4 Agustus 2025 - 14:05 WIB

Menteri HAM: Demi Stabilitas dan Integritas Nasional Pemerintah Bisa Tegas Larang Pengibaran Bendera One Piece

Jumat, 1 Agustus 2025 - 19:08 WIB

Tom Lembong Dapat Abolisi, Hasto Terima Amnesti dari Prabowo, Keduanya Bebas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:01 WIB

Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Internasional di Ajang Contact Center World 2025

Berita Terbaru