YTUBE
IKM di Tanjabbar Bertambah, Bidang Perindustrian Dorong Pelaku Industri Miliki Sertifikat Halal Ini Nama-nama 178 Peserta Peneriama Beasiswa S1 dan S3 Provinsi Jambi 2022 Ini Situs Resmi Pengurusan e-VoA Kapolres dan Dandim 0417 Kerinci Sidak ke Kantor Pelayanan Publik Samsat Ops Pekat Jelang Nataru, Polda Jambi Sita Puluhan Botol Miras Berbagai Merk

Home / Tanjab Barat

Senin, 28 Juni 2021 - 21:07 WIB

Wabup Hairan Terima Perwakilan Aksi Unjuk Rasa Warga 9 Desa Terkait PT DAS

Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, SH Saat Menerima Perawakilan dari warga 9 Desa yang melakukan aksi unjuk rasa di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Senin (28/06/21). FOTO : ZN

Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, SH Saat Menerima Perawakilan dari warga 9 Desa yang melakukan aksi unjuk rasa di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Senin (28/06/21). FOTO : ZN

KUALA TUNGKAL – Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, SH menerima perawakilan dari warga 9 Desa yang melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Bupati, Senin (28/06/21).

Sebanyak 18 perwakilan aksi diterima Wabup Hairan didampingi Asisten Setda, Kepala BPN dan Kaban Kesbangpol di Gedung Balai Pertemuan sekitar pukul 11.45 WIB.

Dalam forum ini, terkait tuntutan masyarakat 9 desa yang melakukan aksi Wakil Bupati Hairan, memyampaikan bahwa sampai hari ini belum ada dokumen dari perusahaan PT DAS yang masuk ke Pemkab Tanjab Barat.

“Terkait HGU ini PT. DAS belum mengajukan perpanjangan, PP 26 itu Perusahaan diwajibkan sebanyak 20 % membagikan kepada masyarakat,” ungkap Hairan.

“Kami bisa mengeluarkan rekomendasi kami harus ada surat pemberitahuan dulu, terkait pengukuran ulang kami harus ada pengeluaran Plasma dari PT. DAS,” tegasnya.

BACA JUGA :  38 Personil Polres Sarolangun Telah Terdaftar Sebagai Calon Jamaah Haji

Pendapat saya pertanyakan dulu pengeluaran Plasma PT. DAS sebanyak 20 % apakah sudah diberikan kepada masyarakat, kita jangan berbicara dulu mengenai HGU akan tetapi kita tanyakan dulu hak mereka kepada masyarakat;

Wabup juga meminta Kesbangpol agar menyelesaikan permasalahan ini bersama Tim Terpadu seta meminta masyarakat juga menyiapkan data-data terkait permasalahan dengan PT DAS.

“Saya meminta kepada masyarakat untuk menyiapakan dokumen terkait permasalahan dengan PT. DAS dan nantinya kami akan membuat Tim Terpadu guna menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan PT. DAS,” tandasnya.

BACA JUGA :  Ini Nama-nama 178 Peserta Peneriama Beasiswa S1 dan S3 Provinsi Jambi 2022

Sementara Kepala BPN Tanjab Barat Supriadi, menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada diterbitkan setrifikat HGU.

Permohonan Hak HGU ini yang mengeluarkan Kanwil Provinsi, dan setiap HGU yang diterbitkan harus ada Pola Kemitraan.

Lanjut Supardi memegaskan jika sampai saat ini Belum ada permohonan perpanjangan HGU PT. DAS.

“Dan yang kedua kami tidak akan membuat perpanjangan HGU PT. DAS apabila masih ada permasalahan dengan masyarakat,” tegasnya.

Unjukrasa berkaitan dengan sengketa antara PT DAS dengan warga 9 desa yakni Desa Penyabungan, Desa Lubuk Terap, Desa Merlung, Desa Badang, Desa Pematang Pauh, Kurahan Pelabuhan Dagang, Desa Taman Raja, Desa Kampung Baru dan Desa Lubuk Bernai.(*)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Hari Ini DPRD Tanjab Barat Gelar Paripurna PAW

Tanjab Barat

Idul Adha, Arus Penumpang di LLASDP dan Roro Meningkat

Tanjab Barat

Pemadaman Listrik Terencana dan Tidak Terencana, Salah Satu Penyebabnya Layang-Layang

Tanjab Barat

Ikut Pilkades, Kades Petahana Harus Kantongi Surat Rekomendasi dari Inspektorat

Tanjab Barat

Buat Keonaran, Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal Deportasi WNA Pakistan

Daerah

197 Napi di Lapas Klas II B Kuala Tungkal Dapat Remisi HUT RI

Tanjab Barat

Polsek Tungkal Ulu Terima Penyerahan 2 Pucuk Senjata Api Rakitan dari Warga

Tanjab Barat

2 Kapolsek dan 1 Kasat Polres Tanjab Barat Berganti