LIVE
Danrem 042 Gapu Berikan Materi kepada KKDN Sespimti Polri Pemkab Tanjabbar Jalin Kerjasama dengan DJKN Sumsel dan BPKP Jambi Spektakuler, Dandim 0419/Tanjab Patroli Karhutla bersama Komunitas Motor Pecinta Alam Yogi : Isu Pembelian Mobil Baru Bupati itu Tidak Benar Aktivis Anti Korupsi Jambi Lakukan Uras di Bundaran Tugu Patin Simpang BBC Muara Bulian

Home / Tanjab Barat

Senin, 28 Juni 2021 - 21:07 WIB

Wabup Hairan Terima Perwakilan Aksi Unjuk Rasa Warga 9 Desa Terkait PT DAS

Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, SH Saat Menerima Perawakilan dari warga 9 Desa yang melakukan aksi unjuk rasa di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Senin (28/06/21). FOTO : ZN

Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, SH Saat Menerima Perawakilan dari warga 9 Desa yang melakukan aksi unjuk rasa di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Senin (28/06/21). FOTO : ZN

KUALA TUNGKAL – Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan, SH menerima perawakilan dari warga 9 Desa yang melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Bupati, Senin (28/06/21).

Sebanyak 18 perwakilan aksi diterima Wabup Hairan didampingi Asisten Setda, Kepala BPN dan Kaban Kesbangpol di Gedung Balai Pertemuan sekitar pukul 11.45 WIB.

Dalam forum ini, terkait tuntutan masyarakat 9 desa yang melakukan aksi Wakil Bupati Hairan, memyampaikan bahwa sampai hari ini belum ada dokumen dari perusahaan PT DAS yang masuk ke Pemkab Tanjab Barat.

“Terkait HGU ini PT. DAS belum mengajukan perpanjangan, PP 26 itu Perusahaan diwajibkan sebanyak 20 % membagikan kepada masyarakat,” ungkap Hairan.

“Kami bisa mengeluarkan rekomendasi kami harus ada surat pemberitahuan dulu, terkait pengukuran ulang kami harus ada pengeluaran Plasma dari PT. DAS,” tegasnya.

BACA JUGA :  Yogi : Isu Pembelian Mobil Baru Bupati itu Tidak Benar

Pendapat saya pertanyakan dulu pengeluaran Plasma PT. DAS sebanyak 20 % apakah sudah diberikan kepada masyarakat, kita jangan berbicara dulu mengenai HGU akan tetapi kita tanyakan dulu hak mereka kepada masyarakat;

Wabup juga meminta Kesbangpol agar menyelesaikan permasalahan ini bersama Tim Terpadu seta meminta masyarakat juga menyiapkan data-data terkait permasalahan dengan PT DAS.

“Saya meminta kepada masyarakat untuk menyiapakan dokumen terkait permasalahan dengan PT. DAS dan nantinya kami akan membuat Tim Terpadu guna menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan PT. DAS,” tandasnya.

BACA JUGA :  Al Haris Minta Kolaborasi Perusahaan Tingkatkan Skill Tenaga Kerja Jambi Melalui Pemagangan

Sementara Kepala BPN Tanjab Barat Supriadi, menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada diterbitkan setrifikat HGU.

Permohonan Hak HGU ini yang mengeluarkan Kanwil Provinsi, dan setiap HGU yang diterbitkan harus ada Pola Kemitraan.

Lanjut Supardi memegaskan jika sampai saat ini Belum ada permohonan perpanjangan HGU PT. DAS.

“Dan yang kedua kami tidak akan membuat perpanjangan HGU PT. DAS apabila masih ada permasalahan dengan masyarakat,” tegasnya.

Unjukrasa berkaitan dengan sengketa antara PT DAS dengan warga 9 desa yakni Desa Penyabungan, Desa Lubuk Terap, Desa Merlung, Desa Badang, Desa Pematang Pauh, Kurahan Pelabuhan Dagang, Desa Taman Raja, Desa Kampung Baru dan Desa Lubuk Bernai.(*)

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Polres Tanjabbar Perketat Pengawasan Terhadap WNA Setiap Kedatangan Kapal dari Batam

Tanjab Barat

Ditemukan Penderita Gizi Buruk di Tanjab Barat, Begini Kata Komnas PA

Tanjab Barat

Bupati : Pemkab Akan Gelar Pelayanan KB Gratis di 13 Kecamatan

Tanjab Barat

Umy Dhilah Sadat Ajak Semua Elemen Sukseskan Pekan Vaksinasi Lansia

Tanjab Barat

Kapolres dan Dandim 0419/Tanjab Hadiri Pemakaman KH Abdullah Wahab

Tanjab Barat

Dandim 0419/Tanjab Ingatkan Warga Jangan Membuka Lahan Dengan Cara Membakar

Tanjab Barat

Jam Malam Akan Diterapkan, WFC dan Alun-Alun Diutup

Tanjab Barat

Kapolres Tanjabbar Zoom Meeting Evaluasi Zona Integritas Polri Tahun 2020 dengan Tim Kemenpan RB