Wabup Katamso di Forum Komisi II DPR: BUMD Harus Mandiri, Konflik Agraria Jambi Wajib Selesai

JAMBI — Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso menyampaikan pernyataan tegas dalam forum Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI yang berlangsung di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Jumat (20/02/2026). Di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI, Katamso menekankan dua isu krusial: kemandirian BUMD dan penuntasan konflik agraria yang masih menghantui Jambi.

Kemandirian BUMD: Bukan Sekadar Penampung Dana
Dalam sesi diskusi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, Wabup Katamso menyoroti kondisi BUMD yang sering kali masih bergantung pada intervensi pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa penguatan manajemen, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) adalah harga mati agar perusahaan daerah tidak terus tertinggal.

“BPR milik daerah kita sudah menunjukkan tren perbaikan dengan dividen Rp1,3 miliar, tapi itu belum cukup. BUMD harus mandiri dan mampu bersaing. Kita tidak bisa membiarkan transaksi besar dan gaji pegawai terus didominasi bank nasional, sementara bank daerah sendiri kekurangan likuiditas,” tegas Katamso.

Ia juga mendesak agar RUU tentang BUMD yang sedang digodok di Senayan memuat aturan yang lebih mandatori, termasuk skema insentif bagi perusahaan besar di daerah agar mau bersinergi memperkuat permodalan BUMD lokal.

Sengkarut Lahan: Implementasi One Map Policy Adalah Kunci
Selain isu ekonomi, Katamso memberikan perhatian khusus pada persoalan agraria. Mengingat Jambi memiliki kawasan hutan industri dan taman nasional yang luas, tumpang tindih lahan sering kali menjadi pemicu konflik berkepanjangan.

Katamso mendesak percepatan implementasi One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) agar tidak ada lagi perbedaan data pertanahan antarinstansi. “Konflik agraria di Jambi wajib selesai. Kepastian hukum atas tanah bukan hanya soal administrasi, tapi soal keadilan bagi masyarakat dan kelancaran investasi di daerah,” ujarnya lugas.

Dukungan DPR RI
Menanggapi pernyataan tersebut, Komisi II DPR RI mengapresiasi keberanian dan kesiapan Pemerintah Daerah di Jambi dalam membedah isu strategis. Dede Yusuf menyatakan bahwa aspirasi dari daerah seperti Tanjung Jabung Barat akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk rencana pembentukan Direktorat Jenderal BUMD untuk pengawasan yang lebih solid.

Kunjungan kerja ini pun ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi yang sehat serta mempercepat kinerja Satgas Agraria dalam mengurai benang kusut pertanahan di Provinsi Jambi.