KUALA TUNGKAL – Wacana penghapusan tenaga honorer oleh Pemerintah Pusat, beragam reaksi pun muncul menanggapai mencuatnya wacana penghapusan tenaga honorer tersebut.
Terkait hal itu Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Safral mengaku Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat tengah melakukan evaluasi efektifitas kebutuhan tenaga honorer (TKK).
“Kita akan melihat kinerja para TKK dan Honor sebagai bentuk evaluasi efektif tidaknya,” tegas Bupati Safrial kepada awak media, Kamis (30/01/20).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Bupati, keberadaan honorer (TKK istilah di Pemkab Tanjab Barat) memang diukur dengan kinerjanya. Jika sudah memenuhi standar maka pemerintah layak memberikan perhatian.
“Jika memenuhi standar, mereka layak mendapat perhatian dari pemerintah. Tapi bagi Instansi yang overload dan tidak efektif akan kita evaluasi juga,” tegasnya.
Bupati menambahkan, terutama bagi tenaga kerja di 5 instansi seperti Satp PP, Damkar, BPBD dan BLHD hampir seluruhnya TKK dan Honor sudah memenuhi standar yang di inginkan.
Selain itu menurut dia, kekurangan yang paling terasa adalah di bidang tenaga pendidik atau guru, dan kesehatan apabila keputusan ini jadi diberlakukan tanpa evaluasi.
Ia juga mengakui selama ini kehadiran tenaga honorer di setiap lembaga pemerintah di daerah, telah banyak memberikan manfaat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan berbagai pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan publik.
Dia mengatakan selama ini kebutuhan tenaga melekat dalam bentuk kegiatan, seperti pengadaan tenaga keamanan, tenaga cleaning service, dan seterusnya.
Sebagaimana Data Kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Desember 2019, diketahui Pemkab Tanjab Barat memiliki 4.264 orang tenaga honor. Ternyata jumlah ini melebihi jumlah PNS yang sebanyak 4.045 orang.(*)
