KUALA TUNGKAL – Selama tiga tahun terakhir, publik disuguhi narasi “sunyi” dari aktivitas penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di wilayah hukum perairan Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat). Tidak ada lagi berita penangkapan besar, tidak ada lagi kejar-kejaran di tengah laut, dan nihil barang bukti yang dirilis ke media.
Pertanyaannya: Apakah ini bukti keberhasilan patroli dan penegakan hukum, atau justru indikasi bahwa para pemain sudah jauh lebih canggih dalam “bermain cantik”?
Keheningan yang Mencurigakan
Tanjab Barat, dengan geografis pesisirnya yang memiliki banyak “jalur tikus“, secara historis merupakan titik panas transit BBL menuju luar negeri. Jika kini laporan penyelundupan mendadak nol, kita patut skeptis. Apakah pengawasan kita sudah begitu kedap air sehingga tak ada satu pun ekor lobster yang lolos, ataukah pola pengiriman telah bergeser ke wilayah yang luput dari pantauan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Logikanya sederhana: selama permintaan pasar internasional masih tinggi dan harga BBL tetap menggiurkan, selama itu pula upaya penyelundupan akan ada. Maka, klaim “bersih dan aman” tanpa didukung oleh transparansi data patroli yang intensif justru terkesan seperti upaya meninabobokan publik.
Efek Kebijakan atau Strategi Baru?
Perubahan regulasi di tingkat pusat memang dinamis. Namun, jangan sampai kekosongan penindakan di Tanjab Barat dianggap sebagai tanda bahwa ancaman telah hilang. Sejarah mencatat, penyelundup seringkali lebih gesit dari regulasi. Mereka bisa mengubah modus operandi dalam hitungan hari—menggunakan kapal-kapal nelayan kecil yang tak mencurigakan atau memanfaatkan titik-titik dermaga pribadi yang jauh dari jangkauan pos pengamanan.
Tantangan bagi Aparat Penegak Hukum
Kita mengapresiasi kinerja aparat jika memang perairan kita benar-benar steril. Namun, prestasi sejati bukan hanya soal “tidak ada kasus”, melainkan bagaimana memastikan integritas perairan tetap terjaga tanpa ada kompromi di bawah meja.
Jangan sampai keheningan ini adalah the calm before the storm (ketenangan sebelum badai). Publik tidak butuh sekadar data statistik nol kasus; publik butuh jaminan bahwa kedaulatan sumber daya laut kita tidak sedang dijarah secara diam-diam melalui jalur-jalur yang sengaja “dibuat buta”.
- Mei 2026: TNI AL melalui Lanal Palembang menggagalkan penyelundupan 125.000 ekor BBL (estimasi nilai Rp6 miliar–Rp18 miliar) di perairan Kuala Mendahara, Tanjab Timur.
- April 2025: TNI AL menggagalkan penyelundupan 383.615 ekor BBL (nilai Rp38 miliar–Rp54 miliar) di Muara Betara, Tanjab Barat.
- Mei 2024: Kerja sama KKP dan Polri menggagalkan sekitar 125.000 BBL di wilayah Jambi.
- Juli–Agustus 2023: Polres Tanjab Barat menangkap 6 pelaku dengan barang bukti 50.000 ekor BBL (nilai Rp7,5 miliar) yang ditemukan di sebuah rumah penangkaran ilegal di Terjun Jaya, Tanjab Barat.
- Mei 2021: Polisi menggagalkan penyelundupan senilai Rp20 miliar di jalur laut Jambi.
- 2020: Merupakan salah satu tahun tersibuk dengan beberapa tangkapan besar:
- Desember 2020: 119.300 ekor BBL di Desa Kuala Indah, Kuala Betara.
- Juni 2020: 96.550 ekor BBL (nilai Rp14,3 miliar) di depan SPBU Muntialo, Betara.
- Muara Betara & Kuala Betara: Titik favorit untuk memindahkan barang ke kapal cepat (High Speed Craft).
- Kuala Mendahara: Wilayah perbatasan yang sering menjadi jalur lintas menuju Singapura atau Vietnam.
- Bram Itam & Teluk Nilau: Area daratan yang digunakan untuk mobilisasi jalur lintas timur sebelum dibawa ke dermaga ilegal.
Perairan Tanjab Barat adalah pintu gerbang ekonomi sekaligus titik rawan kedaulatan. Menilai keamanan hanya dari absennya rilis penangkapan adalah kekeliruan fatal. Sudah saatnya instansi terkait, mulai dari Polairud hingga KKP, membuka ruang dialog dan menunjukkan bukti konkret pengawasan di lapangan.
Jangan sampai kita baru terbangun saat kekayaan laut kita sudah terkuras habis, sementara kita masih terbuai dengan klaim “bersih dan aman” yang semu.
Penulis : Angah
Editor : Tim Redkasi
Sumber Berita: Lintastungkal
