indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Pengurus Asprov PSSI Jambi Periode 2021-2025 Dilantik Malam Ini Peringati Hari Donor Darah Sedunia, Korem 042/Gapu Gelar Baksos Donor Darah Ditreskrimsus Polda Jambi Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Tebing Tinggi BREAKING NEWS : Rampok Bersenpi Gasak Emas dan Uang 150 Juta di Sungai Bahar, Korban Suami Istri Dikat Link Twibbon Hari Bhayangkara ke 76 Tahun 2022

Home / Tebo

Kamis, 12 Mei 2022 - 15:58 WIB

BPK Memberikan Opini WTP Kepada Pemerintah Kabupaten Tebo

Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tebo Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta kepada Ketua DPRD Tebo, Mazlan dan Bupati Tebo, H. Sukandar di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kamis (12/5/22). FOTO : ISt

Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tebo Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta kepada Ketua DPRD Tebo, Mazlan dan Bupati Tebo, H. Sukandar di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kamis (12/5/22). FOTO : ISt

JAMBIPemerintah Kabupaten Tebo kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Predikat WTP ini menjadi yang ketujuh kalinya secara berturut-turut setelah Enam tahun sebelumnya juga diperoleh.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Tebo. WTP diraih Kabupaten Tebo ini atas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tebo Tahun Anggaran 2021 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Rio Tirta, S.E., M.Acc., CSFA kepada Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Mazlan, S .Kom dan Bupati Tebo, H. Sukandar, S.Kom., M.Si di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Kamis (12/5/22).

Acara turut dihadiri oleh Pejabat dan jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teba dan Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Rio Tirta menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya..

BACA JUGA :  Kendaraan Dinas Korem 042/Gapu Cek Material

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada:

  1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2. Kecukupan pengungkapan:
  1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  1. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

“Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil penilaian terhadap SPI dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Rio Tirta.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, lanjut Rio Tirta, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Tebo.

“Opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tebo bukan berarti laporan keuangannya sudah sempurna, karena dalam proses pemeriksaan BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut,” Sambung Rio Tirta.

Beberapa yang menjadi catatan BPK terhadap LKPD TA 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Tebo yakni antara lain:

  1. Kesalahan penganggaran Belanja Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp12.045.000.000,00;
  1. Kekurangan volume atas empat pekerjaan Belanja Pemeliharaan Jalan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.494.350.294,11;
  1. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp83.555.543,55 dan denda keterlambatan belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp672.234.000,00 pada pekerjaan Belanja
BACA JUGA :  KORMI Jambi Ikuti Ajang FORNAS VI di Palembang

Modal Gedung Poliklinik RSUD Sultan Thaha Saifuddin; dan 4. Kekurangan volume atas empat belas pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.115.386.395,78.

BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Dalam akhir sambutannya, Rio Tirta juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

“Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan,” tandasnya.

Share :

Baca Juga

Berita

Kafilah Tanjab Barat Meriahkan Pawai Ta’aruf MTQ Ke 49 Provinsi Jambi di Bungo

Tebo

Peduli Korban Erupsi Gunung Semeru Mahasiswa dan Pelajar di Tebo Galang Dana

Tebo

Ditinggal ke Bank, Uang 100 Juta di Mobil Raib

Pendidikan

Bupati Tebo Tandatangani MoU Bersama Tanoto Foundation

Tebo

Kapolres Tebo akan Turunkan Tim Trauma Healing untuk Korban Kebakaran Rimbo Bujang

Tebo

Tim Wasev Mabes TNI Tinjau TMMD Ke 112 Kodim 0416/Bute

Tebo

H. Eka Wijaya Jelaskan Makna Filosofis Nama Stadion Tebo Sri Maharaja Batu

Provinsi Jambi

Sudirman ; Pemprov Jambi Dukung Konservasi Habitat Gajah Sumatera