Bupati Safrial Surati Presiden Sampaikan Aspirasi Honorer Tanjabbar

  • Whatsapp
FOTO : Bupati Tanjab Barat Dr. H. Safrial Memberikan Surat Dukungan Kepada Ketua Umum FHT Hendra Novariadi, S.Kom, Selasa (04/08/20).

KUALA TUNGKAL – Setelah mengantongi surat dukungan dari Ketua DPRD Tanjab Barat, hari ini pengurus Forum Honorer Tanjab Barat (FHT) dan Forum Guru Honorer Non Kategori Usia 35 tahun (GTKHNK 35+) menyambangi Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Safrial di Rumah Jabatan Bupati untuk meminta “Garuda Emas” berupa surat dukungan dari Bupati Tanjab Barat, Selasa (04/08/20).

Bupati Tanjab Barat Dr. H. Safrial menyambut baik kedatangan Ketua Umum FHT Hendra Novariadi, S.Kom dan Ketua GTKHNK 35+ Adi Saputra Hasibuan, S.HI dan 1 orang anggota dirumah dinasnya, pertemuan berlangsung hangat.

Berita Lainnya

Menyikapi aspirasi yang disampaikan FHT dan GTKHNK35+ Bupati Tanjab Barat Dr. H.Safrial memberikan apresiasi dan support setinggi-tingginya.

“Kita akui peran dan tugas tenaga honorer, baik guru, tenaga teknis dan kesehatan ditengah masa Pademi sekarang sangatlah berat, mulai dari tenaga guru yang harus mengajar melalui online (daring) ditengah keterbatasan sinyal internet dan fasilitas pendukung yang kurang memadai, sedangkan tenaga teknis & kesehatan saling bekerjasama membantu pemeritah dalam hal menegakan protokoler kesehatan diera new normal saat ini, jadi ini adalah sebuah kewajaran jadi harapan dan impian mereka semua bagaimana pemerintah Pusat bisa lebih memperhatikan nasib dan masa depan tenaga honorer,” ungkap Bupati.

Adapun Surat Dukungan, Bupati memberikan 2 lembar surat dukungan yang ditujukan kepada Presiden RI, pertama untuk Guru Honorer Non Kategori Usia 35 tahun yang isinya mendukung hasil RAKORNAS GTKHNK35+ di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2020, kedua surat dukungan untuk honorer tenaga teknis dan kesehatan yang isinya sebagai berikut :

  1. Agar Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB melakukan pendataan kembali Tenaga Honorer Non Kategori yang masih aktif dan sudah lama mengabdi minimal masa kerja 5 tahun untuk masuk dalam Database.
  2. Agar Pemerintah Pusat dapat melaksanakan kembali rekrutmen PPPK tahap kedua dengan mengakomodir formasi untuk tenaga teknis.

Berita terkait