Gandeng FPPI, Kemnaker Buka Jalan Perempuan Indonesia Kuasai Pasar Kerja

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bergerak cepat memperluas akses lapangan kerja berkelanjutan bagi kaum perempuan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi kakap dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) guna mendongkrak kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kesetaraan gender.

Komitmen besar tersebut resmi diketok lewat penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) oleh Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi dan Ketua Umum DPP FPPI Marlinda Irwanti di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Cris Kuntadi menegaskan, Kemnaker siap menggelar karpet merah bagi penguatan kapasitas perempuan dengan mengoptimalkan seluruh infrastruktur pelatihan milik negara. Jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia kini disiagakan sebagai kawah candradimuka pengasahan keterampilan.

“Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja,” ujar Cris tegas.

Tembus Pasar Kompetitif Lewat Ekosistem Digital

Bukan sekadar pelatihan musiman, Kemnaker kini tengah gencar memperluas jangkauan program ketenagakerjaan. Tujuannya jelas: memastikan perempuan Indonesia memiliki daya saing tinggi di tengah pasar kerja global yang kian kompetitif.

Akselerasi ini diperkuat oleh sistem digital terintegrasi melalui platform SIAPkerja. Lewat ekosistem digital ini, masyarakat luas dan seluruh kader FPPI bisa mengakses layanan terpadu hanya dalam satu genggaman. Mulai dari info pelatihan, lowongan kerja, program pemagangan, pengembangan usaha, hingga sertifikasi profesi.

Di akhir pernyataannya, Cris menginstruksikan seluruh jajaran pengurus FPPI di daerah untuk langsung tancap gas berkoordinasi dengan balai pelatihan dan dinas ketenagakerjaan setempat. Eksekusi di tingkat akar rumput menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

“Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” pungkas Cris.**