JAMBI – Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, membuktikan keseriusannya dalam menjaga marwah transparansi anggaran dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 secara tepat waktu. Laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha, di Auditorium BPK Jambi, Selasa (31/03).
Penyerahan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bentuk kepatuhan terhadap undang-undang sekaligus upaya mempertahankan predikat opini audit terbaik. Anwar Sadat menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan adalah fondasi utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kami tidak hanya mengejar ketepatan waktu, tapi juga kualitas pengelolaan. Keuangan daerah yang transparan harus berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat Tanjab Barat,” ujar Bupati usai menandatangani berita acara serah terima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah proaktif ini diharapkan memperkuat kredibilitas Pemkab Tanjab Barat di mata publik dan lembaga pemeriksa, guna memastikan setiap rupiah APBD dikelola secara profesional dan bebas dari penyimpangan.
Jika kita melihat lebih dalam di balik narasi formal tersebut, ada beberapa poin kritis yang perlu diperhatikan:
1. Kepatuhan vs Kualitas Substansi
Penyampaian LKPD tepat waktu adalah kewajiban normatif sesuai UU No. 1 Tahun 2004. Namun, tantangan sesungguhnya bukan pada kapan laporan diserahkan, melainkan apa isinya. Penyerahan LKPD Unaudited hanyalah pintu masuk. Ujian sebenarnya ada pada proses audit terperinci oleh BPK untuk melihat apakah angka-angka tersebut sinkron dengan realisasi fisik di lapangan atau sekadar “rapi secara administratif.”
2. Efek Dominan Opini WTP
Pemerintah daerah seringkali terjebak pada mengejar predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai simbol kesuksesan. Padahal, WTP bukan jaminan mutlak bebas korupsi; WTP hanya menyatakan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Analisis kritisnya adalah: Sejauh mana transparansi ini mampu menutup celah kebocoran anggaran pada proyek-proyek strategis di Tanjab Barat?
3. Korelasi dengan Kesejahteraan Masyarakat
Bupati menyebutkan bahwa akuntabilitas akan berdampak pada kesejahteraan. Secara teori benar, namun secara praktis sering terjadi disconnect. Anggaran mungkin terserap secara akuntabel (tercatat jelas), namun apakah alokasinya sudah tepat sasaran (efektivitas)? Pemkab perlu membuktikan bahwa predikat “akuntabel” ini berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan atau peningkatan infrastruktur di pelosok Tanjab Barat.
4. Tantangan Inspektorat dan BKAD
Kehadiran Plh. Inspektur dan Kepala BKAD dalam acara tersebut menunjukkan beban tanggung jawab ada pada sistem pengawasan internal (APIP). Keberhasilan mempertahankan transparansi sangat bergantung pada keberanian Inspektorat untuk kritis terhadap temuan sebelum laporan tersebut sampai ke tangan BPK.
Riwayat Opini WTP Tanjab Barat
| Tahun Anggaran (LKPD) | Tahun Penyerahan Opini | Opini BPK | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | WTP | WTP pertama dalam rangkaian beruntun |
| 2019 | 2020 | WTP | Berhasil dipertahankan |
| 2020 | 2021 | WTP | Ke-3 kalinya secara beruntun |
| 2021 | 2022 | WTP | Ke-4 kalinya secara beruntun |
| 2022 | 2023 | WTP | Ke-5 kalinya secara beruntun |
| 2023 | 2024 | WTP | Ke-6 kalinya secara beruntun |
| 2024 | 2025 | WTP | Ke-7 kalinya secara beruntun |
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal
Komentar