YTUBE
IKM di Tanjabbar Bertambah, Bidang Perindustrian Dorong Pelaku Industri Miliki Sertifikat Halal Ini Nama-nama 178 Peserta Peneriama Beasiswa S1 dan S3 Provinsi Jambi 2022 Ini Situs Resmi Pengurusan e-VoA Kapolres dan Dandim 0417 Kerinci Sidak ke Kantor Pelayanan Publik Samsat Ops Pekat Jelang Nataru, Polda Jambi Sita Puluhan Botol Miras Berbagai Merk

Home / Provinsi Jambi

Selasa, 5 Juli 2022 - 09:52 WIB

Keseriusan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan di Jambi

Dok. Rapat Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan Provinsi Jambi di Aston Hotel Jambi, Senin, (04/7/22). FOTO : IG Polda Jambi.

Dok. Rapat Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan Provinsi Jambi di Aston Hotel Jambi, Senin, (04/7/22). FOTO : IG Polda Jambi.

JAMBI – Provinsi Jambi termasuk wilayah yang masih memiliki lahan luas, sehingga praktek mafia tanah dan konflik lahan masih sering ditemukan.

Hal itu sesuai surat yang masuk ke Komisi II DPR RI, terdapat 7 kasus konflik pertanahan di Jambi yang saat ini perlu di bahas.

Demikiana itu diungkapkan oleh Ketua Panja Komisi II DPR RI Dr. Junimart Girsang dalam rapat Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan Provinsi Jambi di Aston Hotel Jambi, Senin, (04/7/22).

Rapat dihadiri Dirjen dan Direktur Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementrian ATR/BPN RB. Agus Widjayanto, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Supriono, Plt. Kajati Jambi, Dr. Bambang Gunawan, Direktur pencegahan dan penanganan dan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi dan Kapolda Jambi pemangku kepentingan lainnya.

BACA JUGA :  Unggul 3-1 Adu Penalti, Tim Tebing Tinggi Melangkah ke Final

Pada kesempatan ini, Kapolda Jambi Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo menyampaikan bahwa untuk beberapa kasus yang dijabarkan, sejauh ini sudah ditangani langsung oleh pihak Kepolisian Daerah Jambi.

“Terkait masyarakat Desa Sakean dengan PT. EWF saat ini sedang dalam proses persidangan Perdata, kemudian Permasalahan Kawasan Industri Kemingking (KIK) ada kaitannya dengan hutang piutang yang kasusnya telah mendapat putusan pengadilan,” terang Kapolda Jambi.

Ditambahkan Kapolda Jambi, Untuk kasus bentrok warga Desa Semerap dan Desa Muak, telah diselesaikan dengan aturan hukum adat serta hukum pidana.

BACA JUGA :  Ops Pekat Jelang Nataru, Polda Jambi Sita Puluhan Botol Miras Berbagai Merk

Selanjutnya untuk kasus PETI di Kab. Merangin, Polres Merangin telah melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku PETI sebanyak 15 kasus dan hingga kini terus membutuhkan dukungan lebih dari Stake Holder khususnya Pemerintahan Desa dalam melakukan penekanan kepada ASN untuk menghentikan kegiatan PETI.” Jelas Kapolda Jambi

Komisi II DPR, Irsal Yunus mengatakan berdasarkan paparan dari beberapa lembaga bahwa pencegahan mafia tanah yang disebutkan sudah sangat bagus dan sangat baik untuk Pencegahan dan penanganan mafia tanah di Provinsi Jambi

“Smoga kedepannya kerjasama BPN, Polri dan Kajati menjadi lebih baik lagi dalam Pencegahan dan penanganan masalah tanah dan lahan,” harap Irsal Yunus.(Val)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Provinsi Jambi

Danrem Pimpin Sertijab Dandim 0417/Kerinci dan Danyonif Raider 142/KJ

Provinsi Jambi

Terkait Pelabuhan Ujung Jabung, Menhub Bilang Begini

Provinsi Jambi

Danrem 042/Gapu Hadiri Rakor Mitigasi Bencana dan Penanganan Covid-19

Provinsi Jambi

Hari Ini Pj Gubernur Jambi Dilantik, Siapa Dia?

Provinsi Jambi

Pemberhentian Aktivitas Angkutan Batu Bara di Jambi Diperpanjang

Provinsi Jambi

Sudirman ; Pemprov Jambi Dukung Konservasi Habitat Gajah Sumatera

Provinsi Jambi

SosDukcapil Provinsi Jambi Gelar Pelatihan E-dukcapil Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi

Covid-19

25 PDP di Jambi Menunggu Hasil Swab