YTUBE
20 Link Twibbon Terbaru Hari Kemerdekaan RI ke 77 Hamas Kunjungi Veteran dan Sampaikan Salam dari AHY Densus 88 Geledah Salah Satu Rumah Warga di Perumahan Argenta Sungai Gelam Tidak Tahu Tujuan Bupati Cs ke Jakarta, Wabup: Saya Tak Diajak Jasad Laki-Laki Ditemukan Teleh Meninggal di Depan Ruko, Warga Mengira Istrahat

Home / Provinsi Jambi

Selasa, 5 Juli 2022 - 09:52 WIB

Keseriusan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan di Jambi

Dok. Rapat Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan Provinsi Jambi di Aston Hotel Jambi, Senin, (04/7/22). FOTO : IG Polda Jambi.

Dok. Rapat Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan Provinsi Jambi di Aston Hotel Jambi, Senin, (04/7/22). FOTO : IG Polda Jambi.

JAMBI – Provinsi Jambi termasuk wilayah yang masih memiliki lahan luas, sehingga praktek mafia tanah dan konflik lahan masih sering ditemukan.

Hal itu sesuai surat yang masuk ke Komisi II DPR RI, terdapat 7 kasus konflik pertanahan di Jambi yang saat ini perlu di bahas.

Demikiana itu diungkapkan oleh Ketua Panja Komisi II DPR RI Dr. Junimart Girsang dalam rapat Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan Provinsi Jambi di Aston Hotel Jambi, Senin, (04/7/22).

Rapat dihadiri Dirjen dan Direktur Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementrian ATR/BPN RB. Agus Widjayanto, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Supriono, Plt. Kajati Jambi, Dr. Bambang Gunawan, Direktur pencegahan dan penanganan dan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi dan Kapolda Jambi pemangku kepentingan lainnya.

BACA JUGA :  Antisipasi Aksi Demo Blokir Jalan, Kapolsek Maro Sebo Kawal dan Temui Pendemo

Pada kesempatan ini, Kapolda Jambi Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo menyampaikan bahwa untuk beberapa kasus yang dijabarkan, sejauh ini sudah ditangani langsung oleh pihak Kepolisian Daerah Jambi.

“Terkait masyarakat Desa Sakean dengan PT. EWF saat ini sedang dalam proses persidangan Perdata, kemudian Permasalahan Kawasan Industri Kemingking (KIK) ada kaitannya dengan hutang piutang yang kasusnya telah mendapat putusan pengadilan,” terang Kapolda Jambi.

Ditambahkan Kapolda Jambi, Untuk kasus bentrok warga Desa Semerap dan Desa Muak, telah diselesaikan dengan aturan hukum adat serta hukum pidana.

BACA JUGA :  Lakalantas di Jalan Lintas Jambi-Tungkal, Sopir Pengangkut Jeruk Terjepit

Selanjutnya untuk kasus PETI di Kab. Merangin, Polres Merangin telah melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku PETI sebanyak 15 kasus dan hingga kini terus membutuhkan dukungan lebih dari Stake Holder khususnya Pemerintahan Desa dalam melakukan penekanan kepada ASN untuk menghentikan kegiatan PETI.” Jelas Kapolda Jambi

Komisi II DPR, Irsal Yunus mengatakan berdasarkan paparan dari beberapa lembaga bahwa pencegahan mafia tanah yang disebutkan sudah sangat bagus dan sangat baik untuk Pencegahan dan penanganan mafia tanah di Provinsi Jambi

“Smoga kedepannya kerjasama BPN, Polri dan Kajati menjadi lebih baik lagi dalam Pencegahan dan penanganan masalah tanah dan lahan,” harap Irsal Yunus.(Val)

Share :

Baca Juga

Provinsi Jambi

Jelang Idul Adha, Danrem 042/Gapu Bersama Gubernur Jambi Sidak Harga Sembako di Pasar Angso Duo

Provinsi Jambi

Akan Lemhanas ke Amerika Serikat, Fachrori; Terima Kasih Pak Danrem Atas Kerja Kerasnya

Covid-19

Kasus Positif Covid-19 di Jambi Tambah Lagi 5 Orang

Provinsi Jambi

Perayaan Natal di Jambi Aman, Kapolda Ucapkan Terima Kasih

Provinsi Jambi

Winda-Windi Ramaikan Pengukuhan JMSI Jambi

Provinsi Jambi

Kepengurusan IMI Provinsi Jambi Akan Dilantik

Covid-19

Alhamdulillah, Pasien 01 Asal Tebo Dinyatakan Sembuh dan Boleh Pulang

Daerah

Fachrori, Tahun Baru Hijriah Momen Bersama Memperbaiki Sikap Mental dan Perilaku