Al Haris Tata Ulang Kepemimpinan OPD, 13 Pejabat Strategis Pemprov Jambi Resmi Dilantik

JAMBI – Penguatan struktur kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi memasuki babak baru. Gubernur Jambi Al Haris resmi melantik 13 pejabat eselon II pada Jumat (9/10/2026), dengan penempatan sejumlah nama pada posisi strategis yang berkaitan langsung dengan arah pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Komposisi pejabat yang dilantik mencakup berbagai sektor penting, mulai dari perencanaan pembangunan, optimalisasi pendapatan daerah, pengawasan internal pemerintahan, investasi, hingga pengembangan ekonomi dan infrastruktur.

Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jambi.

Sejumlah posisi yang diisi menjadi perhatian karena memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas program pemerintah daerah. Tandry Adi Negara, misalnya, dipercaya memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, lembaga yang memiliki peran sentral dalam penyusunan arah dan prioritas pembangunan.

Di sektor pendapatan, Kemas Muhammad Fuad menempati jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah. Sementara itu, M. Ali Zaini dilantik sebagai Inspektur Daerah Provinsi Jambi, yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan internal dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Pengisian jabatan tersebut menempatkan para pejabat pada bidang kerja dengan tantangan dan tanggung jawab berbeda. Kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah nantinya akan berkaitan dengan pencapaian target pembangunan, kualitas pelayanan masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi.

Berikut Susunan 13 Pejabat yang Dilantik

Berdasarkan daftar jabatan dalam pelantikan tersebut, berikut nama-nama pejabat yang dipercaya mengisi posisi eselon II di lingkungan Pemprov Jambi:

1. Arif Munandar – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi.
2. Jhon Eka Puwa – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jambi.
3. Agus Heriyanto – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
4. M. Ali Zaini – Inspektur Daerah Provinsi Jambi.
5. Imron Rosyadi – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
6. Kemas Muhammad Fuad – Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
7. Dra. Lutfiah – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
8. Tandry Adi Negara – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
9. Ahmad Bestari – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
10. Muhammad Harir Khodari – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.
11. Drs. Ariansyah – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
12. Novriadi – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
13. Yul Tasmi – Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi.

Tantangan Baru Menanti Para Pejabat

Penempatan pejabat pada sejumlah organisasi perangkat daerah tersebut membawa tanggung jawab untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Pada sektor investasi, misalnya, pelayanan perizinan menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, pengelolaan pendapatan daerah menuntut optimalisasi potensi penerimaan, sedangkan perencanaan pembangunan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar program yang disusun dapat terlaksana secara efektif.

Bidang lingkungan hidup, energi, perindustrian, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan transportasi juga memiliki tantangan tersendiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan komposisi kepemimpinan yang baru, perhatian selanjutnya tertuju pada kemampuan masing-masing pejabat dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program konkret. Konsistensi pelaksanaan tugas, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, dan capaian kinerja akan menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pelantikan ini pun menjadi momentum bagi jajaran Pemprov Jambi untuk memperkuat koordinasi birokrasi sekaligus mendorong pelaksanaan agenda pembangunan daerah secara lebih terarah.(ADV)