Lantik 12 Pejabat, Menaker: Jabatan Bukan Sekadar Posisi, Layanan Publik Harus Jadi Prioritas

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Selasa (7/4/2026). Pelantikan yang turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat, pekerja, hingga dunia usaha.

Dari 12 pejabat yang dilantik, 11 orang berasal dari mekanisme Seleksi Terbuka dan 1 orang melalui mutasi antarinstansi. Proses ini menegaskan komitmen Kemnaker terhadap transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menegaskan bahwa jabatan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan dedikasi dan integritas tinggi.

“Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana kita untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa ini. Dan jabatan adalah pengorbanan,” ujar Menaker.

Tantangan di Tengah Digitalisasi
Menaker memaparkan bahwa saat ini Kemnaker mengelola angkatan kerja yang mencapai 155,27 juta orang. Seiring pesatnya teknologi informasi, ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah pun semakin meningkat.

Oleh karena itu, Menaker menginstruksikan seluruh jajaran, terutama pejabat baru, untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih responsif dan berdampak nyata. Kualitas kerja di posisi strategis ini akan berpengaruh langsung pada layanan pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga penguatan data ketenagakerjaan.

“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah. Saya meminta seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Tujuh Tantangan dan Enam Agenda Transformasi
Saat ini, Kemnaker menghadapi tujuh tantangan kompleks, mulai dari penguatan link and match Balai Latihan Kerja, penyediaan pekerjaan inklusif bagi kelompok rentan, pembaruan regulasi, penegakan norma K3, hingga pengembangan Labor Market Information System melalui platform SiapKerja.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi utama:

1. Membangun dan memulihkan kepercayaan publik.
2. Mentransformasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
3. Mempersiapkan tenaga kerja masa depan melalui upskilling dan reskilling.
4. Memperkuat ketenagakerjaan yang inklusif.
5. Menegakkan norma ketenagakerjaan secara konsisten dan berkeadilan.
6. Mendorong hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Daftar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik:

1. Irma Puspita, S.IP., M.Si. (Kepala Biro Keuangan dan BMN, Setjen)
2. R. Nurhidajat, S.E., M.Ec.Dev. (Kepala Pusat Pasar Kerja, Setjen)
3. Dr. Teguh Djatmiko, S.E., Ak., M.M. (Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Ditjen Binalavotas)
4. Amran, S.T. (Kepala BBPVP Medan, Ditjen Binalavotas)
5. Reni Rosyida Muthmainnah, S.K.M. (Kepala BBPVP Bandung, Ditjen Binalavotas)
6. Nasrun Ilmullah, S.E, M.M. (Kepala BBPVP Makassar, Ditjen Binalavotas)
7. Nuryanti, S.E., M.E. (Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta & PKK)
8. Arnando Jujur Pardamean Siregar, S.H., M.H. (Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ditjen PHI dan Jamsos)
9. dr. Muzakir, M.K.M. (Direktur Bina Kelembagaan K3, Ditjen Binwasnaker & K3)
10. dr. Yessie Kualasari, M.K.K.K (Kepala Balai Besar K3 Jakarta, Ditjen Binwasnaker & K3)
11. Baderi, S.Sos., M.E. (Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Barenbang)
12. Dr. M. Heru Susanto, S.E., M.M. (Inspektur III, Inspektorat Jenderal).**