JAMBI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengingatkan konflik agraria di Provinsi Jambi masih banyak.
“Bahkan, Jambi menduduki posisi ketiga di Indonesia terkait permasalahan itu,” kata Hadi di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muara Jambi, Kamis (24/8/23).
Terkait persoaalan itu Ia mengaku terus menerima aduan konflik agraria yang terjadi di Jambi.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalan tanah yang diduduki warga transmigrasi juga menjadi sorotan Kementerian ATR/BPN.
“Kita masih terus menerima aduan permasalahan lahan atau tumpang tindih. Hari ini kita sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Terkait transmigrasi, itu bagian dari strategis nasional. Akan kita selesaikan,” katanya dilangsir cnnindonesia.
Meski demikian, Mantan Panglima TNI ini mengapresiasi BPN Provinsi Jambi yang berhasil ‘memanen‘ 13.366 sertifikat tanah tahun ini.
Terlebih lagi sebagian sertifikat itu termasuk bagian dari penyelesaian konflik agraria.
“Kami bersyukur berkat kerja sama pemerintah, BPN, kepolisian, kejaksaan dan TNI. Permasalahan di Provinsi Jambi semakin berkurang,” ujarnya.
Ia pun mengatakan pihaknya menargetkan 2,5 juta bidang tanah yang sudah disertifikasi. Yang sudah terdaftar mencapai 1,8 juta bidang.
“Sisanya, 700 ribu lebih bidang lagi belum terdaftar. Saya sudah sampaikan ke Kakanwil BPN Jambi. Setidaknya, sebelum 2024 sudah 90 persen,” ujarnya.*
Penulis : Redaksi
Sumber Berita : Linatastungkal
