LIVE
Danrem 042 Gapu Berikan Materi kepada KKDN Sespimti Polri Pemkab Tanjabbar Jalin Kerjasama dengan DJKN Sumsel dan BPKP Jambi Spektakuler, Dandim 0419/Tanjab Patroli Karhutla bersama Komunitas Motor Pecinta Alam Yogi : Isu Pembelian Mobil Baru Bupati itu Tidak Benar Aktivis Anti Korupsi Jambi Lakukan Uras di Bundaran Tugu Patin Simpang BBC Muara Bulian

Home / Berita

Rabu, 15 Juli 2020 - 16:52 WIB

Pimpin Rapat Fasilitasi Lanjutan Tuntutan Masyarakat Teluk Nilau, Bupati Safrial Tegaskan Ini

KUALA TUNGKAL – Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Safrial kembali memimpin rapat fasilitasi lanjutan tuntutan masyarakat Kelurahan Teluk Nilau dan Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPWSTN) terhadap areal APL di wilayah Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan, Rabu (15/07/20).

Pertemuan diselenggarakan di Balai Pertemuan Kantor Bupati ini turut dihadiri Forkompimda, Kasdim, Kapolsek Teluk Nilau, Staf Ahli, Asisten Perekonomian dan pembangunan, Kadis PMD Tanjab Barat, Kesbangpol, Kadis Dukcapil.

Kemudian Camat Tebing Tinggi, Camat Pengabuan, Kabag SDA, Kabag Tata pemerintahan, Camat Tebing Tinggi, Camat Pengabuan, Kepala KPHP Kab. Tanjab Barat, Pimpinan PT. WKS, dan 4 kelompok Tani yang bermitra dengan PT Wirakaryasakti, dan serikat Tani nasional (STN).

Usai rapat, Safrial mengatakan bahwa PT. WKS telah menyerahkan 4 bundel dokumen yang berisi MoU Kemitraan, Legalitas Lahan, dan daftar nama anggota dari 4 kelompok tani mitra PT. WKS. Namun lanjut Safrial tidak dilengkapi dengan fotocopy anggota kelompok tani.

BACA JUGA :  Lagi-lagi Seleksi Liga Soeratin U-17 Tanjab Barat Tertunda

“Sesuai kesepakatan peserta rapat, PT.WKS diminta melengkapi dokumen selambat-lambatnya Senin 20 Juli 2020,” ujar Safrial, (15/07/20).

Sementara itu, dari pihak Masyarakat Kelurahan Teluk Nilau dan Serikat Tani Nasional, dalam rapat ini juga menyerahkan salinan data (fotocopy) yaitu peta dan perda, berita acara rapat di DPRD, dan berita acara di Badan Kesbangpol, berita acara pengecekan lapangan, KK, dan KTP kelompok Tani sebanyak 470 KK/KTP kepada Pemkab Tanjab Barat yang diterima oleh Asisten perekonomian dan pembangunan.

“Nantinya, Dinas PM dan PTSP akan melakukan verifikasi terhadap legalitas lokasi yang dimitrakan antara PT WKS dan empat kelompok tani,” ujar Bupati.

BACA JUGA :  Siaga Karhutla, Kapolsek Tebing Tinggi Lakukan Pemantauan Via Menara Api di Distrik I PT WKS

Selanjutnya, kata Bupati, tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Tanjab Barat juga akan memverifikasi data yang disampaikan tersebut selama dua minggu terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020.

“Dan hasil verifikasi akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya, selanjutnya hasilnya akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku” tutur Safrial.

“Fungsi kami hanya sebagai fasilitator, kalau kurang puas dengan hasil kami, ditempuh jalur hukum lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, dari Serikat Tani Nasional Provinsi Jambi, Cristian Napitupulu menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil verifikasi data dari Dinas PM dan PTSP serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

“Kita masih menghormati pemerintah daerah kita,” ujarnya singkat.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Petugas Pemadam dan Penyelamatan Tanjabbar Evakuasi Sarang Tawon

Advetorial

Maksimalkan Pelayanan, Menag Bagikan Lebih Awal Sovenir Perlengkapan Haji

Berita

Dinsos Tanjab Barat Antar Kakek Lansia Terlantar Asal Tembilahan Ke Panti Jompo Jambi

Berita

Jadwal Lengkap Imsakiyah Ramadhan 2020 Kabupaten Kota Provinsi Jambi

Berita

Polres dan Kodim 0419 Tanjab Gelar Bakti Sosial Peduli Covid-19 di Dua Pesantren

Berita

Jelang Pemberlakuan Jam Malam, Kapolres Tanjabbar Gelar Sosialisasi di Wakpo

Berita

Sambut Pergantian Malam Tahun Baru 2020, Pemkab Tanjabbar Gelar Tabligh Akbar dan Zikir Bersama Ustadz Zaki Mirza

Berita

BKN : Penetapan NIP CPNS 2019 Ditargetkan Digital