LIVE TV
Tanjabbar Masih Kekurangan Tenaga Kesehatan dan Guru Polres Tanjab Barat Mulai Masif Lakukan Pengawasan Prokes Covid-19 Nah, Vietnam akan Luncurkan 3 Mobnas Listrik, Indonesia? Pejabat Dinsos Terkena OTT di Rumah Makan MRI Bersama OKP Tanjab Barat Galang Donasi Bencana Kalsel dan Sulbar

Home / Berita

Rabu, 15 Juli 2020 - 16:52 WIB

Pimpin Rapat Fasilitasi Lanjutan Tuntutan Masyarakat Teluk Nilau, Bupati Safrial Tegaskan Ini

KUALA TUNGKAL – Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Safrial kembali memimpin rapat fasilitasi lanjutan tuntutan masyarakat Kelurahan Teluk Nilau dan Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional (KPWSTN) terhadap areal APL di wilayah Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan, Rabu (15/07/20).

Pertemuan diselenggarakan di Balai Pertemuan Kantor Bupati ini turut dihadiri Forkompimda, Kasdim, Kapolsek Teluk Nilau, Staf Ahli, Asisten Perekonomian dan pembangunan, Kadis PMD Tanjab Barat, Kesbangpol, Kadis Dukcapil.

Kemudian Camat Tebing Tinggi, Camat Pengabuan, Kabag SDA, Kabag Tata pemerintahan, Camat Tebing Tinggi, Camat Pengabuan, Kepala KPHP Kab. Tanjab Barat, Pimpinan PT. WKS, dan 4 kelompok Tani yang bermitra dengan PT Wirakaryasakti, dan serikat Tani nasional (STN).

BACA JUGA :  Kunker ke Tanjab Barat Danrem 042/Gapu Kunjungi Masjid Syekh Utsman Tungkal

Usai rapat, Safrial mengatakan bahwa PT. WKS telah menyerahkan 4 bundel dokumen yang berisi MoU Kemitraan, Legalitas Lahan, dan daftar nama anggota dari 4 kelompok tani mitra PT. WKS. Namun lanjut Safrial tidak dilengkapi dengan fotocopy anggota kelompok tani.

“Sesuai kesepakatan peserta rapat, PT.WKS diminta melengkapi dokumen selambat-lambatnya Senin 20 Juli 2020,” ujar Safrial, (15/07/20).

Sementara itu, dari pihak Masyarakat Kelurahan Teluk Nilau dan Serikat Tani Nasional, dalam rapat ini juga menyerahkan salinan data (fotocopy) yaitu peta dan perda, berita acara rapat di DPRD, dan berita acara di Badan Kesbangpol, berita acara pengecekan lapangan, KK, dan KTP kelompok Tani sebanyak 470 KK/KTP kepada Pemkab Tanjab Barat yang diterima oleh Asisten perekonomian dan pembangunan.

BACA JUGA :  Polres Tanjab Barat Mulai Masif Lakukan Pengawasan Prokes Covid-19

“Nantinya, Dinas PM dan PTSP akan melakukan verifikasi terhadap legalitas lokasi yang dimitrakan antara PT WKS dan empat kelompok tani,” ujar Bupati.

Selanjutnya, kata Bupati, tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Tanjab Barat juga akan memverifikasi data yang disampaikan tersebut selama dua minggu terhitung mulai tanggal 20 Juli 2020.

BACA JUGA :  Ini Prioritas 99 Hari Pertama Progja Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat Terpilih UAS-Hairan

“Dan hasil verifikasi akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya, selanjutnya hasilnya akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku” tutur Safrial.

“Fungsi kami hanya sebagai fasilitator, kalau kurang puas dengan hasil kami, ditempuh jalur hukum lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, dari Serikat Tani Nasional Provinsi Jambi, Cristian Napitupulu menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu hasil verifikasi data dari Dinas PM dan PTSP serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

“Kita masih menghormati pemerintah daerah kita,” ujarnya singkat.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

BMKG Jambi Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstream Tiga Hari Kedepan, Berikut Daftar Wilayahnya

Berita

Guntur; Kapolsek dan Bhabin Kamtibmas Jadi Contoh dan Panutan Dalam Pembuatan Kompos dari Bahan Limbah Lahan

Berita

JCH Kloter 22 Tanjab Barat Diberangkatkan ke Asrama Haji Antara Jambi

Berita

Tes CPNS Kabupaten Tanjab Barat 1 November

Berita

Dahsyat! Tiga Srigala Goyang Pentas Muhibah Maritim Di Kota Kuala Tungkal

Berita

Nazimi Kembali Calonkan Diri Jadi Kades Kuala Indah

Berita

HUT ke-61, Korem 042/Gapu Beri Santunan Pada Anak Yatim

Berita

Pemerintah Tetapkan Tarif Maksimal Rapid Tes 150 Ribu