Privatisasi, Komersialisasi, dan Efisiensi BUMN PT Pelindo: Antara Tuntutan Pasar dan Kepentingan Publik

Lintas Tungkal

- Redaksi

Sabtu, 18 Juli 2026 - 06:11 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Privatisasi, Komersialisasi, dan Efisiensi BUMN PT Pelindo: Antara Tuntutan Pasar dan Kepentingan Publik. (VISUAL : Dok. Istimewa Penulis)

Privatisasi, Komersialisasi, dan Efisiensi BUMN PT Pelindo: Antara Tuntutan Pasar dan Kepentingan Publik. (VISUAL : Dok. Istimewa Penulis)

 

Privatisasi dan komersialisasi BUMN dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi agar perusahaan dapat bersaing di pasar global. PT Pelindo melakukan transformasi bisnis dengan merger dan modernisasi sistem pelabuhan untuk membuat pelayanan logistik lebih cepat dan terintegrasi. Untuk mengatasi kekhawatiran mengenai kenaikan tarif layanan karena orientasi keuntungan, Pelindo melakukan digitalisasi layanan seperti pembayaran online, pengelolaan dokumen kapal, dan pengawasan bongkar muat secara digital. Menurut pendapat saya, langkah ini meningkatkan efisiensi pelayanan secara substansial tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Permasalahan lain yang dihadapi Pelindo adalah tingginya biaya logistik nasional. Sebagai solusi dari tantangan tersebut, Pelindo melakukan modernisasi infrastruktur pelabuhan melalui penggunaan alat bongkat muat modern dan pengembangan terminal peti kemas berbasis teknologi. Dengan adanya modernisasi tersebut, proses distribusi barang menjadi lebih cepat sehingga waktu tunggu kapal dan biaya operasional dapat ditekan. Hal ini di harapkan dapat membantu memperlancar perdagangan dan mengurangi biaya distribusi barang di masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, ketimpangan pembangunan pelabuhan antar wilayah juga menjadi tantangan dalam proses komersialisasi BUMN. Pelabuhan besar di kota-kota utama berkembang lebih cepat dibandingkan pelabuhan kecil di daerah terpencil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pelindo dan pemerintah perlu tetap memperhatikan pembangunan pelabuhan di wilayah yang kurang berkembang  meskipun secara ekonomi tidak menguntungkan. Menurut saya, pemerataan pembangunan pelabuhan penting untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Sebaliknya, merger empat perusahaan Pelindo membawa tantangan dalam penyesuaian budaya dan sistem kerja. Untuk menyelesaikan masalah ini, Pelindo melakukan integrasi sistem manajemen dan meningkatkan koordinasi antarunit kerja agar pelayanan tetap berjalan dengan baik. Proses adaptasi membutuhkan waktu, tetapi merger dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan jika dilakukan dengan benar.

Selain fokus pada keuntungan, Pelindo juga perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik harus diperkuat agar transformasi perusahaan tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Menurut saya, keberhasilan Pelindo tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan perusahaan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan pelayanan publik yang baik dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Penulis : Anastasia Audy Aurelia : Mhs Fiispol Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Lintastungkal

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Transformasi Digital Korporasi Publik: Antara Inovasi Pelayanan dan Tantangan Tata Kelola di Indonesia
Integrasi Transformasi Digital Untuk Keberlanjutan Organisasi
Transformasi Digital pada Perumda Air Minum (PDAM) di Berbagai Daerah di Indonesia Sebagai Wujud Transformasi Digital Korporasi Publik
BLU Impor Minyak: Ketika Negara Lebih Hobi Bikin “Anak Baru” Daripada Urus “Anak Kandung”
MBG dan KKDM Penyumbang Defisit Terbesar, Investasi SDM atau Jebakan Utang Baru?
Masa Depan ASN PPPK dalam Pusaran UU HKPD: Efisiensi atau Eksekusi?
Membedah Panggung “Zakat Politic”: Saat Kesalehan Umat Jadi Komoditas Citra
Negara Memberi, Negara Menyita: Mengapa Ribuan Warga Kota Jambi Terjebak dalam “Lahan Terlarang” Pertamina?
Berita ini 13 kali dibaca
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. Dilarang keras menyadur, menggandakan, atau mendistribusikan ulang dalam bentuk apa pun untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Redaksi. Kami tidak segan mengambil langkah hukum bagi pihak yang melanggar.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 06:11 WIB

Privatisasi, Komersialisasi, dan Efisiensi BUMN PT Pelindo: Antara Tuntutan Pasar dan Kepentingan Publik

Jumat, 17 Juli 2026 - 18:25 WIB

Transformasi Digital Korporasi Publik: Antara Inovasi Pelayanan dan Tantangan Tata Kelola di Indonesia

Selasa, 14 Juli 2026 - 17:57 WIB

Integrasi Transformasi Digital Untuk Keberlanjutan Organisasi

Selasa, 14 Juli 2026 - 17:43 WIB

Transformasi Digital pada Perumda Air Minum (PDAM) di Berbagai Daerah di Indonesia Sebagai Wujud Transformasi Digital Korporasi Publik

Minggu, 26 April 2026 - 18:12 WIB

BLU Impor Minyak: Ketika Negara Lebih Hobi Bikin “Anak Baru” Daripada Urus “Anak Kandung”

Berita Terbaru