JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi penuh atas langkah progresif Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan. Langkah ini berupa peluncuran aplikasi transformasi digital untuk pengelolaan layanan pelabuhan guna menciptakan tata kelola koperasi yang modern, transparan, dan berkeadilan.
“Si stem digital di Inkop TKBM membuat semua proses kerja, seperti data pekerja dan keuangan, menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau oleh anggota serta pengurus,” ujar Wamenaker Afriansyah usai membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkop TKBM Pelabuhan Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (15/7/2026)
Transformasi ini membawa manfaat langsung bagi lebih dari 86 ribu pekerja Pelabuhan yang tersebar di 120 koperasi primer di seluruh Indonesia. Melalui aplikasi Inkop TKBM, pencatatan data pribadi dan keahlian pekerja akan lebih terintegrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Digitalisasi ini memastikan penyaluran tenaga kerja berjalan secara adil dan merata, sekaligus memudahkan anggota memantau jadwal kerja dan hak-hak mereka secara online,” tambah Afriansyah.
Menurut Wamenaker, inovasi ini menjadi sebuah keniscayaan di tengah masifnya modernisasi pelabuhan, di mana aktivitas manual mulai digantikan oleh mesin otomatis seperti Automated Guided Vehicles (AGV) dan Automated Stacking Cranes (ASC). Ha l ini membuktikan bahwa koperasi mampu bergerak lincah, profesional, dan inovatif.
Di samping efisiensi digital, Kemnaker mengingatkan pentingnya penguatan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengingat tingginya risiko kecelakaan di sektor bongkar muat. Wamenaker menegaskan bahwa aspek perlindungan pekerja tidak boleh dikesampingkan.
“Perlindungan jaminan sosial, penyediaan alat pelindung diri yang layak, serta penerapan budaya K3 harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditawar,” tegasnya.
Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan, HM Nasir menyatakan bahwa program digitalisasi ini merupakan komitmen berkelanjutan yang akan diterapkan di seluruh jaringan koperasi TKBM se-Indonesia dalam 1 tahun ke depan.
Transformasi ini juga mendukung pengembangan lini bisnis koperasi lainnya, seperti usaha simpan pinjam, leasing sepeda motor, mini market, klinik kesehatan, Developer perumahan, perkebunan kelapa sawit dan peternakan
“Kami terus mendorong transforma si koperasi melalui peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan, pengawasan, serta pengembangan usaha yang produktif sesuai kebutuhan wilayah masing-masing,” kata HM Nasir.
- Transparansi Distribusi Kerja: Sistem digital meminimalisir potensi monopoli atau ketidakadilan di lapangan. Pembagian jadwal penugasan (shifting) bagi para buruh pelabuhan kini diatur secara adil dan merata berbasis sistem pintar.
- Akses Terbuka Hak Normatif: Setiap tenaga kerja dapat memantau secara mandiri informasi upah, lembur, dan hak-hak kerja lainnya langsung melalui ponsel mereka, sehingga mencegah terjadinya pemotongan hak sepihak.
- Kecepatan Administrasi Keuangan: Proses pencatatan transaksi operasional dan pelaporan keuangan antar-koperasi primer kini berjalan secara real-time dan daring.*
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker
Komentar