LIVE
Resmikan Lapangan Tenis Pelindo II Telainai Pura, Al Haris Berharap Tumbuh Generasi Muda Petenis Jambi Bupati dan Ketua DPRD Merangin Bantu Warga Korban Kebakaran Hairan, Pemkab Targetkan 40 Hingga 50 % Masyarakat Sudah Divaksin Sebelum Pelaksanaan MTQ Diduga Keracunan di Tangki Bensin, 2 Orang Pria di Kuala Tungkal Meninggal Kejar KKB Pimpinan Lamek Taplo, TNI Pertebal Pasukan di Distrik Kiwirok

Home / Berita

Rabu, 10 Februari 2021 - 07:54 WIB

SE MenPAN-RB Terbaru, PNS dan PPPK Dilarang ke Luar Daerah Selama Libur Imlek

Ilustrasi Mudik di Stasiun/Terminak. FOTO : Ilustrasi

Ilustrasi Mudik di Stasiun/Terminak. FOTO : Ilustrasi

KUALA TUNGKAL – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran (SE) terbaru berkaitan dengan libur tahun baru Imlek.

SE MenPAN-RB Nomor 04 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama libur tahun baru imlek 2572 Kongzili dalam masa pandemi Covid-19.

BACA JUGA :  Bupati dan Forkopimda Ikuti Dialog Intraktif Penanganan COVID-19 dengan Kapolri dan Panglima TNI

Dalam SE diteken Menteri Tjahjo Kumolo pada 9 Februari 2021, tersebut MenPAN-RB melarang ASN baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) bersama keluarganya bepergian ke luar daerah atau mudik selama periode tahun baru imlek.

BACA JUGA :  Link Twibbon Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Ke 50 Tahun 2021

“Mulai 11 Februari sampai 14 Februari 2021 pegawai ASN dan keluarganya tidak boleh bepergian ke luar daerah atau mudik,” tegas Menteri Tjahjo dalam SE-nya.

Jika ada ASN yang dalam kondisi terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar daerah selama liburan tahun baru imlek, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.

BACA JUGA :  ASN Dikerahkan Jumsih di Kawasan WFC, Wabup : Agar Lebih Indah dan Tertata

“Bagi yang melanggar SE ini akan diberikan sanksi sesuai hukuman disiplin yaitu PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK,” tandas Menteri Tjahjo.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

SKK Migas-PetroChina Dukung Program Peduli Oksigen Hulu Migas-KADIN

Berita

Pilkades 15 Desa Akan Gelar Serentak 28 November

Berita

Antisipasi Corona, TNI-Polri Di Tungkal Minta Warga Kurangi Kumpul-Kumpul di Warkop

Berita

UAS Resmi Nikahi Gadis Jombang Fatimah Az Zahra

Berita

Safrial Dukung Dua Raperda Inisiatif DPRD 

Berita

Polres Tanjabbar Tingkatkan Patroli Himbauan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan

Berita

Pemdes Suka Damai Gelar Rapat Perubahan ABPDes dan Penyaluran BLT DD

Berita

Satgas Covid-19 Tanjabbar Lakukan Penguatan Prokes di Kawasan PPKM Wisata Kuliner