indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Polri Gelar Lomba Menulis Surat Untuk Kapolri, Ini Syaratnya IPDA Yohanes Chandra Kaget Dapat Kejutan dari Istri dan Anggota Polsek Sungai Gelam Kapolres Batanghari Pimpin Sertijab Wakapolres Antisipasi Gangguan, Petugas PLN ULP Kuala Tungkal Melakukan Pembebasan Tanam Tumbuh Antusias Masyarakat Tinggi, 95 Peserta Calon Staf Baznas Mengikuti Seleksi Tertulis

Home / Berita

Rabu, 10 Februari 2021 - 07:54 WIB

SE MenPAN-RB Terbaru, PNS dan PPPK Dilarang ke Luar Daerah Selama Libur Imlek

Ilustrasi Mudik di Stasiun/Terminak. FOTO : Ilustrasi

Ilustrasi Mudik di Stasiun/Terminak. FOTO : Ilustrasi

KUALA TUNGKAL – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran (SE) terbaru berkaitan dengan libur tahun baru Imlek.

SE MenPAN-RB Nomor 04 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama libur tahun baru imlek 2572 Kongzili dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam SE diteken Menteri Tjahjo Kumolo pada 9 Februari 2021, tersebut MenPAN-RB melarang ASN baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) bersama keluarganya bepergian ke luar daerah atau mudik selama periode tahun baru imlek.

BACA JUGA :  Kodim 0415/Jambi Laksanakan Vaksiansi Massal Booster

“Mulai 11 Februari sampai 14 Februari 2021 pegawai ASN dan keluarganya tidak boleh bepergian ke luar daerah atau mudik,” tegas Menteri Tjahjo dalam SE-nya.

Jika ada ASN yang dalam kondisi terpaksa perlu melakukan kegiatan ke luar daerah selama liburan tahun baru imlek, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.

BACA JUGA :  Ini 7 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Hingga September 2022

“Bagi yang melanggar SE ini akan diberikan sanksi sesuai hukuman disiplin yaitu PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK,” tandas Menteri Tjahjo.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Gubernur dan Bupati Tabur 25.000 Benih Ikan di Sungai Pengabuan

Berita

H+4 Idul Fitri, Antrian Kendaraan Mengular di Penyebrangan Perahu Kuala Indah

Tungkal Ulu

Ketua TP PKK Kabupaten Lakukan Pembinaan 10 Program Pokok PKK di Kecamatan Tebing Tinggi

Berita

Via Medsos, Muklis Beri Ucapan Selamat Pada Bupati dan Wakil Bupati Tanjabbar Terpilih

Berita

Danrem 042 Gapu Minta Perusahaan Perkebunan Sinergi Dalam Pengendalian Karhutla

Berita

Kakek Utar Belum Ditemukan, Polair Polres Tanjab Barat Lanjutkan Pencarian Besok

Berita

Ini Peraih Nilai Tertinggi Hari Pertama Tes SKD CPNS Tanjab Barat di Atas 400

Pemerintahan

Ratusan PNS Pemkab Tanjab Barat Ambil Sumpah