Soal 24 Sumur Bor Migas, Wakil Ketua DPRD Ahmad Jahfar Optimis Milik Tanjab Barat

KUALA TUNGKAL – Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Ahmad Jahfar SH, Optimis jika 24 sumur migas yang diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu tidak bisa dilakukan pembagian, karena itu memang sejak awal memang masuk wilayah peta Tanjung Jabung Barat.

Apalagi setelah membaca komentar Bupati Tanjung Jabung Barat H. Anwar Sadat di media yang mengatakan bahwa data yang dimiliki Tanjung Jabung Timur itu tidak ada sama sekali. Kemudian juga penyampaian lisan TPBD Tanjab Timur sangat berbeda dengan kondisi di lapangan.

Perselisihan antar dua Kabupaten yang terjadi pada saat ini memang hal yang tidak wajar terjadi. Melihat kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur merupakan satu rumpun pada awalnya.

BACA JUGA :  Polisi Muda Asal SAD Ini Selalu Intens Edukasi Warga SAD Air Hitam Agar Hidup Menetap

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Terkait dengan persoalan perbatasan Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Semestinya kita mematuhi saja peta dan garis perbatasan yang ditetapkan sejak dulu. Bagaimanapun Tanjung Jabung Timur dulunya merupakan bagian dari Tanjung Jabung Barat desa-desa yang disengketakan hari ini sejak dulu hingga saat ini adalah bagian dari administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk 24 sumur bor yang disengketakan,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Minggu (24/10/21).

Dengan berbagai aspek. Mulai dari segi yuridis, administrasi, sejarah, selama ini tidak ada permasalahan.

“DBH itu selama ini kan masuk ke Tanjung Jabung Barat, oleh karena itu tidak ada alasan sebenarnya secara administrasi bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengklaim itu wilayah mereka,” paparnya.

Oleh karena itu dirinya mendukung penuh, tentang kejelasan yang saat ini diperjuangkan.

“Bupati harus tegas kukuh sikap dan kebijakan politiknya untuk mempertahankan wilayah Tanjung Jabung Barat tidak boleh lepas sedikitpun,” tegasnya.

Dijelaskannya, saat ini Kondisi real di perbatasan itu mulai dari dana Desa kemudian anggaran APBD selama ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memperhatikannya. Artinya itu secara real yang memperdulikan wilayah itu adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ke halaman Berikutnya…>>>