TANJAB BARAT – Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedang berada di atas angin. Pertumbuhan ekonominya melesat hingga 5,28 persen—angka tertinggi di Provinsi Jambi. Namun, di balik angka gemilang itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kini dihadapkan pada realitas fiskal yang menantang.
Dalam Musrenbang RKPD 2026 yang digelar secara hibrida pada Selasa (17/02), Wakil Bupati Katamso memaparkan sebuah paradoks. Dari tumpukan usulan pembangunan yang mencapai Rp3,1 triliun, kemampuan riil keuangan daerah diproyeksikan hanya mampu mengucurkan Rp1,1 triliun.
“Kita harus realistis. Ada celah pendanaan sekitar Rp2 triliun yang belum terakomodasi. Saya minta seluruh OPD fokus pada skala prioritas yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak,” ujar Katamso dengan nada tegas namun terukur. Infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan menjadi “benteng” terakhir yang tidak boleh dipangkas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain urusan dompet daerah, Katamso juga menyoroti transisi besar dalam pengelolaan lingkungan. Metode lama open dumping dalam pengelolaan sampah kini didorong bertransformasi menjadi sanitary landfill sesuai standar nasional. Sebuah langkah besar yang membutuhkan sinergi pembiayaan di luar APBD.
Untuk menambal celah anggaran tersebut, Pemkab kini melirik potensi dana CSR dari raksasa industri di wilayahnya. Melalui Forum TJSLP, perusahaan-perusahaan besar diharapkan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menyatukan visi dengan prioritas pembangunan daerah.
“Tujuannya satu: jangan sampai ada desa yang merasa ditinggalkan. Minimal satu program nyata harus terwujud agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
Penulis : Angah
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Prokopim
