Wabup Katamso Soroti Konflik Gajah dan Wisata Mangrove Tanjab Barat

JAKARTA – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, menghadiri audiensi bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, Selasa (15/7/2025).

Audiensi ini merupakan bagian dari pertemuan antara Gubernur Jambi dan para kepala daerah se-Provinsi Jambi dengan jajaran Kementerian Kehutanan guna membahas berbagai isu strategis di bidang kehutanan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi Kementerian Kehutanan, antara lain Sekretaris Jenderal Kehutanan, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, serta Kepala Pusat Diklat SDM Kehutanan.

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Katamso secara khusus menyoroti permasalahan konflik antara manusia dan satwa liar, terutama gajah, yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, tercatat enam kasus konflik gajah terjadi di dua wilayah, yakni Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh.

“Konflik antara manusia dan gajah bukanlah persoalan baru di Tanjung Jabung Barat. Namun jika dibiarkan tanpa penanganan yang serius, akan terus merugikan masyarakat dan mengancam kelestarian satwa. Kami berharap Kementerian Kehutanan dapat segera menyusun program strategis yang konkret untuk mengatasi hal ini,” ujar Wabup.

Selain isu konflik satwa, Wabup Katamso juga menyampaikan usulan terkait rehabilitasi hutan mangrove di wilayah Tanjung Jabung Barat. Menurutnya, kawasan mangrove yang ada saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung ekosistem pesisir, tetapi juga telah berkembang menjadi destinasi wisata lokal yang diminati, termasuk oleh wisatawan dari luar daerah.

“Wisata mangrove memiliki potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat, baik dari sektor pariwisata, perikanan, maupun pemanfaatan lainnya. Oleh karena itu, perlu dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan penanaman kembali dan perluasan ekosistem mangrove,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyambut baik masukan dan usulan yang disampaikan oleh para kepala daerah. Ia menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi di Provinsi Jambi.

“Saya senang bisa bertemu langsung dengan Gubernur dan para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi. Banyak isu penting yang dibahas, dan saya berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada di Jambi dengan cepat, cermat, dan hasil yang optimal,” ujar Menteri Kehutanan.