Wabup Katamso Soroti Konflik Gajah dan Wisata Mangrove Tanjab Barat

Lintas Tungkal

- Redaksi

Kamis, 17 Juli 2025 - 12:02 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wabup Katamso Saat Audiensi Dengan Kementerian Kehutanan (pro)

Wabup Katamso Saat Audiensi Dengan Kementerian Kehutanan (pro)

JAKARTA – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, menghadiri audiensi bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, Selasa (15/7/2025).

Audiensi ini merupakan bagian dari pertemuan antara Gubernur Jambi dan para kepala daerah se-Provinsi Jambi dengan jajaran Kementerian Kehutanan guna membahas berbagai isu strategis di bidang kehutanan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi Kementerian Kehutanan, antara lain Sekretaris Jenderal Kehutanan, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, serta Kepala Pusat Diklat SDM Kehutanan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Katamso secara khusus menyoroti permasalahan konflik antara manusia dan satwa liar, terutama gajah, yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, tercatat enam kasus konflik gajah terjadi di dua wilayah, yakni Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh.

“Konflik antara manusia dan gajah bukanlah persoalan baru di Tanjung Jabung Barat. Namun jika dibiarkan tanpa penanganan yang serius, akan terus merugikan masyarakat dan mengancam kelestarian satwa. Kami berharap Kementerian Kehutanan dapat segera menyusun program strategis yang konkret untuk mengatasi hal ini,” ujar Wabup.

Selain isu konflik satwa, Wabup Katamso juga menyampaikan usulan terkait rehabilitasi hutan mangrove di wilayah Tanjung Jabung Barat. Menurutnya, kawasan mangrove yang ada saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung ekosistem pesisir, tetapi juga telah berkembang menjadi destinasi wisata lokal yang diminati, termasuk oleh wisatawan dari luar daerah.

“Wisata mangrove memiliki potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat, baik dari sektor pariwisata, perikanan, maupun pemanfaatan lainnya. Oleh karena itu, perlu dukungan dari pemerintah pusat untuk melakukan penanaman kembali dan perluasan ekosistem mangrove,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyambut baik masukan dan usulan yang disampaikan oleh para kepala daerah. Ia menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi di Provinsi Jambi.

“Saya senang bisa bertemu langsung dengan Gubernur dan para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi. Banyak isu penting yang dibahas, dan saya berjanji akan berjuang sekuat tenaga untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada di Jambi dengan cepat, cermat, dan hasil yang optimal,” ujar Menteri Kehutanan.

Penulis : pro/bas

Sumber Berita: pro/lintastungkal

Jangan Lewatkan Informasi Terkini! Ikuti Saluran WhatsApp LintasTungkal.com untuk Mendapatkan Update Berita Terbaru, Cepat dan Terpercaya. Ikuti

Berita Terkait

Kemnaker Jelaskan 268 Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Upah Minimum 2027
Lebih dari Empat Dekade! Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Belum Juga Terwujud
Polda Metro Buka Suara, Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Tokoh Publik
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Berita ini 63 kali dibaca
Dilarang Mengambil dan/atau Menayangkan Ulang Sebagian Atau Keseluruhan Artikel di atas untuk Konten Akun Media Sosial Komersil Tanpa Seizin Redaksi.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:44 WIB

Kemnaker Jelaskan 268 Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Upah Minimum 2027

Sabtu, 21 November 2026 - 19:01 WIB

Lebih dari Empat Dekade! Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Belum Juga Terwujud

Sabtu, 21 November 2026 - 18:01 WIB

Polda Metro Buka Suara, Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Tokoh Publik

Sabtu, 21 November 2026 - 09:29 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 09:23 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Berita Terbaru