Resmikan 1.151 KM Jalan Daerah, Prabowo: Urat Nadi Perekonomian, Tak Boleh Ada Wilayah Tertinggal

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meresmikan pembangunan dan perbaikan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Proyek masif yang dijalankan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) ini menelan total anggaran APBN sebesar Rp5,41 triliun. Peresmian dilakukan di Sampang, Madura, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa infrastruktur adalah hak seluruh rakyat, dan tidak boleh ada lagi wilayah di Indonesia yang merasa ditinggalkan.

“Pembangunan ini adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan bahwa tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Jalan-jalan ini harus menjadi urat nadi baru yang menggerakkan kehidupan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Dongkrak Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km ini difokuskan pada perbaikan jalur-jalur logistik vital, jalan produksi pertanian, serta akses menuju kawasan terisolasi. Melalui infrastruktur yang mantap, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional secara signifikan sekaligus memperlancar distribusi barang dari desa ke kota.

Selain memangkas biaya transportasi, proyek ini dirancang untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Akses jalan yang baik akan memudahkan para petani dan nelayan lokal dalam mendistribusikan hasil produksi mereka ke pusat-pusat pasar tanpa terkendala medan yang rusak.

Manfaat Langsung bagi Sektor Sosial dan Kesehatan

Dampak dari selesainya proyek senilai Rp5,41 triliun ini tidak hanya menyasar sektor ekonomi, melainkan juga mobilitas sosial masyarakat sehari-hari. Dengan jalan yang mulus, akses anak-anak menuju sekolah menjadi lebih aman dan cepat, serta mempermudah warga di daerah pelosok untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit).

Melalui sinergi pembangunan infrastruktur di 37 provinsi ini, pemerintah optimistis roda perekonomian di tingkat perdesaan akan berputar lebih cepat, memicu lahirnya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, dan mempersempit kesenjangan pembangunan antara wilayah pusat dan daerah pinggiran.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah tahun 2025 telah teralisasi sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi. Hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengajukan usulan dalam program itu.

Dody menyebut jalan daerah didukung investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun, yang difokuskan untuk peningkatan konektivitas antarkawasan produksi, pasar, jalan nasional, kawasan pemukiman, hingga pusat pelayanan masyarakat.

“Salah satu kerja nyata ruas Kedundung – Bringkuning sepanjang 1,5 km dengan lebar jalan 7 meter, denagn nilai pekerjaan Rp 14 miliar,” ungkap Dody.**