PDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Awasi Dana Janggal Pemilu 2024

- Redaksi

Jumat, 15 Desember 2023 - 18:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto . FOTO : Liputan6

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto . FOTO : Liputan6

JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan perlu adanya komite independen yang turut terlibat dalam pengawasan Dana Janggal di Pemilu 2024.

Hal itu diungkaokan Hasto selehat mendengar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya temuan transaksi keuangan yang janggal jelang Pemilu 2024, tepatnya di semester kedua tahun 2023.

“Ya bagian dari instrumen demokrasi ada fairness, akuntabilitas, dan juga dalam menggunakan sumber daya. Maka kami meminta bantuan pada kelompok-kelompok pro demokrasi, sebagaimana bapak Nurcholis Majid almarhum itu mampu, saat itu mendirikan KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) untuk juga ikut menjadi wasit yang baik antarpartai politik, antarcalon,” tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat dilangsir liputan6.com, Jumat (15/12/23).

Menurut Hasto, sikap tersebut dapat menjaga pertarungan demokrasi yang fair dan berkualitas. Dari situ, maka diperlukan adanya pembentukan komite independen.

“Supaya bisa dilihat, misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui darimana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh Nusantara. Balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya. Ini harus ada yang menghitung, berapa, apakah partai-partai itu melaporkan, berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang,” sambungnya.

BACA JUGA :  Brigjen TNI Iroth Beri Bimbingan Teknis Media Siber

Atas dasar itu pula, lanjut Hasto, sangat diperlukan suatu upaya demi menjaga tidak terjadinya transaksi mencurigakan dalam pendanaan berbagai pohak di Pemilu 2024.

“Apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan. Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas. Karena saat ini pun pemenangan Pak Ganjar-Prof Mahfud ini dilakukan dengan spirit gotong royong rakyat yang bergerak,” katanya.

BACA JUGA :  25 Personil Polres Tanjab Barat Naik Pangkat di Hari Bhayangkara ke 75

“Ketika baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud banyak dilarang dipasang, bahkan muncul sabotase, rakyatlah yang menyediakan rumah-rumahnya untuk baliho Pak Ganjar dan Prof Mahfud,” Hasto menandaskan.

Apa Penadapat Anda Terkait Berita Ini?

Penulis : Angah

Editor : Redaksi

Sumber Berita: liputan6.com

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Lantik 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan 
Aturan Baru KPU Rahasiakan 16 Dokumen Pribadi Capres Cawapres ke Publik
Reshuffle Kabinet, Prabowo Ganti Sri Mulyani dan Budi Arie
Komjen Pol Dedi Prasetyo Resmi Jabat Wakapolri
DPP PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota DPR
Pertamina Patra Niaga Bersama Komisi XII DPR RI Tinjau Regional Sulawesi, Pastikan BBM Aman
Pernyataan Lengkap Presiden Prabowo, Sedih dan Kecewa Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob Saat Aksi Demontrasi
KPK Tetapkan 11 Tersangka dalam Kasus OTT Wamenaker, Termasuk Noel
Berita ini 57 kali dibaca
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Berita Terkait

Kamis, 18 September 2025 - 00:49 WIB

Prabowo Lantik 11 Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan 

Senin, 15 September 2025 - 19:05 WIB

Aturan Baru KPU Rahasiakan 16 Dokumen Pribadi Capres Cawapres ke Publik

Senin, 8 September 2025 - 20:01 WIB

Reshuffle Kabinet, Prabowo Ganti Sri Mulyani dan Budi Arie

Minggu, 7 September 2025 - 00:31 WIB

Komjen Pol Dedi Prasetyo Resmi Jabat Wakapolri

Minggu, 31 Agustus 2025 - 18:10 WIB

DPP PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari Anggota DPR

Berita Terbaru