Darurat Pendidikan: Lebih dari 4 Juta Anak Indonesia Tidak Sekolah, Pemerintah Luncurkan PJJ Masif

PENDIDIKAN – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan fakta mengejutkan: lebih dari 4 juta anak di Indonesia saat ini tidak bersekolah. Data yang bersumber dari BPS ini menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan nasional. 

Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi mengatakan, data tersebut dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Namun secara keseluruhan anak tidak sekolah di Republik ini jumlahnya lebih dari 4 juta,” kata Saryadi di BSD, Serpong, Tangerang, Banten dilangsir kompas.com, Kamis (23/4/2026).

Bedah Data: Usia SMA Paling Rentan
Dari total tersebut, sebanyak 1,13 juta anak berada di usia produktif sekolah menengah (16-18 tahun). Berikut rinciannya:

• Putus Sekolah (DO): 217.000+ anak (19,2%). Mereka sempat sekolah, namun berhenti di tengah jalan.
• Lulus SMP tapi Tidak Lanjut: 337.914 anak (29,9%).
• Belum Pernah Sekolah: 575.863 anak. Ini adalah angka yang paling mengkhawatirkan karena mereka sama sekali belum tersentuh bangku pendidikan. 

Solusi: Sekolah Jarak Jauh (PJJ) Skala Penuh
Menyikapi hal ini, Direktur Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi, menyatakan pemerintah akan menggeber sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada periode 2026-2027.

“Maka di tahun 2026 sampai dengan 2027 ini adalah fase pengembangan skala penuh dimana kami mentargetkan untuk pengembangan 34 plus sekolah Indo itu kenapa saya sebut 34 plus,” ucapnya.

Strategi utamanya meliputi:

1. 35 Sekolah Induk: Pemerintah menyiapkan 34 sekolah induk di dalam negeri dan 1 sekolah di luar negeri (SIKK) sebagai pusat koordinasi.
2. Sistem Belajar Fleksibel: Menggunakan metode campuran (sinkronus & asinkronus).
   • 70% Mandiri: Siswa belajar melalui modul atau bahan ajar.
   • 30% Tutorial: Tatap muka atau diskusi khusus untuk membahas materi yang dianggap sulit.

Program ini diharapkan menjadi “jembatan” bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan akses, biaya, atau waktu agar tetap bisa mendapatkan hak pendidikan mereka secara setara.**