JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bersiap mengambil langkah tegas untuk menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Langkah ini diambil untuk mengatasi tingginya angka pengangguran terdidik akibat ketimpangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja yang tersedia.
Sekjen Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa pemerintah akan segera memilah dan mengevaluasi prodi-prodi yang ada. “Ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu dekat. Prodi perlu kita pilih, pilah, dan jika perlu ditutup demi meningkatkan relevansi pendidikan,” ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, Kamis (23/4/2026).
Ancaman Pengangguran: Lulusan Guru Membeludak
Badri menyoroti dominasi rumpun ilmu sosial yang mencapai 60% dari total data statistik pendidikan tinggi, dengan lulusan keguruan sebagai penyumbang terbesar. Kondisi ini dinilai sudah pada tahap mengkhawatirkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap tahun kita meluluskan 490.000 sarjana pendidikan, padahal lowongan guru dan fasilitator hanya tersedia untuk 20.000 orang. Artinya, ada 470.000 lulusan setiap tahun yang berpotensi tidak terserap kerja,” ungkapnya.
Hentikan Strategi “Asal Laris”
Kemendiktisaintek mengkritik kampus yang selama ini hanya menerapkan market-driven strategy—membuka prodi hanya berdasarkan tren atau minat pasar tanpa menghitung daya serap industri. Akibatnya, terjadi penumpukan lulusan (oversupply) di sektor-sektor tertentu.
Selain keguruan, Badri juga memprediksi Indonesia akan mengalami kelebihan pasokan dokter pada tahun 2028 merujuk pada standar minimal Bank Dunia, terutama jika distribusi tenaga medis tidak merata di daerah.
Menuju Indonesia Emas
Pemerintah menekankan bahwa bonus demografi hanya akan menjadi beban jika lulusan perguruan tinggi tidak sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi. Kemendiktisaintek kini tengah menyusun peta jalan prodi masa depan yang berbasis pada kajian strategis, termasuk melalui program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
“Jika lulusan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masa depan, cita-cita menjadi negara maju tidak akan pernah tercapai,” pungkas Badri.
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Komentar