Birokrasi Teatrikal; Ketika Serimoni Mengalahkan Urgensi

OPINI – Dalam panggung tata kelola kita hari ini, ada sebuah pemandangan yang ganjil namun dianggap wajar: tumpukan masalah rakyat yang mendesak sering kali kalah mentereng dibanding kilau lampu panggung seremonial. Kita sedang terjebak dalam Birokrasi Teatrikal, sebuah kondisi di mana kepantasan visual lebih diutamakan daripada efektivitas kinerja. Di sini, “terlihat bekerja” nampaknya jauh lebih penting daripada “benar-benar bekerja”.

Eforia yang Dipaksakan dan Urgensi yang Dikorbankan

Salah satu ironi terbesar adalah ketika sebuah seremoni dipaksakan untuk diadakan demi sebuah eforia semu. Demi mewujudkan kemegahan acara, seluruh perangkat dikerahkan tanpa ampun. Para pejabat di bawahnya sering kali dipaksa “mencari jalan” untuk mencari dana, bahkan tak jarang diwajibkan mengeluarkan iuran wajib dari kantong pribadi maupun anggaran instansi yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik.

Logika birokrasi menjadi terbalik: untuk sebuah pesta pora peresmian atau kunjungan, dana seolah tak terbatas dan segala cara dihalalkan. Namun, ketika berhadapan dengan kebutuhan rakyat yang bersifat urgensi—seperti perbaikan jembatan yang putus, bantuan alat pertanian, atau pemenuhan gizi anak bangsa—pemerintah tiba-tiba menjadi “miskin”. Dalil keterbatasan anggaran dan ketiadaan pembiayaan selalu menjadi tameng sakti untuk menunda kewajiban pelayanan publik.

Ancaman “Daftar Lengser”: Seremoni sebagai Uji Loyalitas

Pemaksaan seremoni ini bukan tanpa tekanan. Di balik panggung hiburan tersebut, terdapat ancaman terselubung terhadap karier para birokrat. Kesediaan untuk menyukseskan acara dan menyetor dana sering kali dijadikan tolok ukur loyalitas kepada pimpinan.

Barang siapa yang gagal “mengamankan” pembiayaan acara atau terlihat tidak antusias dalam kepanitiaan pesta, namanya akan masuk ke dalam “daftar lengser”. Jabatan menjadi taruhannya. Akibatnya, para pejabat lebih takut gagal membuat pesta daripada takut gagal melayani rakyat. Profesionalisme tunduk pada ketakutan, dan integritas tergadaikan demi mengamankan kursi dari ancaman mutasi yang sewenang-wenang.

Kebutuhan Konten di Atas Kebutuhan Publik

Di era digital, penyakit ini semakin parah akibat tuntutan konten. Kebijakan publik sering kali dirancang bukan berdasarkan data lapangan yang mendesak, melainkan berdasarkan seberapa menarik kebijakan tersebut untuk dipublikasikan. Pejabat publik lebih bangga mengunggah foto penghargaan atau kemeriahan acara di media sosial daripada turun diam-diam menyelesaikan konflik agraria di pelosok. Ketika kamera lebih ditakuti daripada jeritan rakyat, maka fungsi pelayanan publik telah bergeser menjadi sekadar fungsi hubungan masyarakat (PR).

Jalan Koreksi: Mengakhiri Pemborosan Moral

Negara tidak boleh terus memelihara mentalitas “pesta di atas puing-puing masalah”. Perlu ada langkah tegas:

• Audit Kemanfaatan & Transparansi Anggaran: Setiap kegiatan seremonial harus diaudit secara publik. Jika sebuah acara menguras dana sementara kebutuhan dasar rakyat di wilayah tersebut tidak terpenuhi, itu adalah pelanggaran etika kepemimpinan.
• Penghapusan “Upeti” Acara: Harus ada sistem yang melindungi pejabat dari ancaman mutasi hanya karena tidak mampu membiayai kemegahan acara pimpinan.
• Prioritas Berbasis Urgensi: Menjadikan penyelesaian masalah mendasar sebagai indikator kinerja utama (KPI) pejabat, bukan kesuksesan menyelenggarakan seremoni.

Berikut adalah beberapa penyebab utama terjadinya fenomena tersebut:

1. Budaya “Asal Bapak Senang” (ABS)

Kultur ini menjadi pemicu utama di mana bawahan lebih berfokus menyenangkan pimpinan daripada melayani masyarakat. 

• Loyalitas Vertikal Berlebih: Pegawai merasa bahwa kelangsungan karier mereka bergantung pada kepuasan atasan secara personal, bukan pada capaian kinerja publik.
• Manipulasi Data: Demi “muka manis” di depan pimpinan, laporan kinerja sering kali dipoles atau menggunakan data palsu agar terlihat berprestasi, meskipun realitas di lapangan tidak sejalan. 

2. Gaya Manajerial dan Kepemimpinan Transaksional

Gaya kepemimpinan yang salah arah menciptakan lingkungan yang memuja formalitas. 

• Pemujaan Simbol: Pemimpin sering kali lebih menghargai laporan administratif yang rapi dan seremoni peresmian yang megah sebagai bukti keberhasilan kepemimpinannya.
• Ancaman Mutasi: Adanya ketakutan akan masuk “daftar lengser” jika tidak menyukseskan acara seremonial pimpinan mendorong birokrat untuk memprioritaskan pesta daripada urgensi publik. 

3. Patologi Birokrasi (Penyakit Birokrasi)

Penyimpangan perilaku birokrat dari nilai-nilai etis dan aturan hukum sering disebut sebagai patologi birokrasi. 

• Disorientasi Tujuan: Fokus organisasi bergeser dari pelayanan publik menjadi pemenuhan kebutuhan internal atau pencitraan institusi.
• Kurangnya Akuntabilitas: Ketika kontrol internal lemah, birokrasi cenderung berjalan tanpa arah yang jelas, sehingga seremoni menjadi pelarian untuk menutupi ketidakmampuan menyelesaikan masalah substansial. 

4. Politisasi Birokrasi

Campur tangan politik yang berlebihan dalam birokrasi membuat aparatur negara sulit untuk bekerja secara profesional. 

• Alat Pencitraan Politik: Seremoni seringkali dipaksakan untuk membangun citra positif pejabat publik (terutama kepala daerah) di mata konstituen, meskipun menguras anggaran yang seharusnya untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
• Kepentingan Kelompok: Regulasi dan kegiatan birokrasi diarahkan untuk menguntungkan kelompok tertentu melalui formalitas hukum yang terlihat sah. 

5. Kelembagaan yang Tidak Tepat Fungsi

Sistem birokrasi yang tidak efisien dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi lahan subur bagi formalitas. 

• Birokrasi Formalitas: Transformasi birokrasi seringkali hanya berhenti di tingkat administratif saja tanpa memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

• Struktur yang Gemuk: Organisasi yang terlalu besar sering kali terjebak dalam koordinasi antar-instansi yang bertele-tele dan hanya berakhir pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tanpa tindak lanjut konkret.

Kesimpulan

Negara ini tidak akan besar karena banyaknya jumlah pita yang digunting, melainkan karena banyaknya masalah yang berhasil dituntaskan hingga ke akar. Selama serimoni masih dipaksakan demi eforia dan urgensi dikubur dengan alasan anggaran, selama itu pula kita sedang membangun menara gading di atas fondasi yang rapuh. Sudah saatnya kita mematikan lampu panggung dan mulai menyalakan lampu kerja untuk menyinari penderitaan rakyat yang sesungguhnya.**