Kebijakan nasional kini tengah berayun ke arah yang ekstrem. Di bawah bendera Badan Gizi Nasional (BGN), anggaran sebesar Rp335 Triliun dikerahkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di balik piring-piring makanan itu, terselip sebuah paradoks besar: kita sedang membangun generasi yang kenyang, namun di saat yang sama, kita membiarkan pilar pendidikan dan kesehatan rakyat roboh perlahan.
Pendidikan: Mimpi Gratis di Tengah Nasib Guru yang Miris
Sangat ironis ketika pemerintah berdalih memperbaiki gizi anak sekolah, namun pilar utama pendidikan—yakni para guru—masih terjebak dalam ketidakpastian. Kita teringat pada kritik tajam Rocky Gerung yang menyebut bahwa negara seringkali lebih takut kehilangan tentara atau birokrat pelaksana daripada kehilangan guru.
Sentimen ini terkonfirmasi nyata hari ini. Anggaran pendidikan sebesar Rp223 Triliun terserap untuk MBG, sementara ribuan guru honorer masih menanti kepastian status. Ketimpangan semakin jomplang ketika petugas Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) justru lebih diprioritaskan menjadi ASN PPPK demi mendukung operasional makan gratis. Apakah kita sedang membangun masa depan di mana petugas dapur lebih dihargai statusnya oleh negara daripada pendidik yang membentuk nalar bangsa?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Antara Gizi dan Gaji Honorer dan SPPG
Sangat ironis ketika pemerintah berdalih memperbaiki gizi anak sekolah, namun di saat yang sama, pilar utama pendidikan—yakni para guru—masih terjebak dalam pusara kesejahteraan yang rendah. Saat ini, janji pendidikan gratis berkualitas masih terasa seperti mimpi di siang bolong. Ribuan guru honorer masih menanti kepastian status, sementara anggaran pendidikan justru dialihkan untuk mendanai dapur-dapur umum MBG.
Ketimpangan semakin nyata ketika kita melihat rekrutmen ASN PPPK. Di satu sisi, pemerintah memprioritaskan pengangkatan tenaga teknis seperti petugas Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) menjadi ASN PPPK untuk mendukung operasional MBG. Sementara di sisi lain, pengangkatan guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun terkesan berjalan di tempat dengan alasan keterbatasan ruang fiskal. Apakah perut yang kenyang lebih utama daripada otak yang terdidik oleh guru yang sejahtera?
Kesehatan yang Tumbang: Barter Gizi dengan BPJS
Dampak dari ambisi fiskal ini merembet ke sektor kesehatan. Penonaktifan massal sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan PBI per Februari 2026 adalah bukti bahwa proteksi kesehatan rakyat tengah dikorbankan.
Sangat sulit diterima secara logika jika rakyat diberi makan gratis, namun akses jaminan kesehatannya justru diputus. Ini adalah sebuah “salah urus” prioritas; negara seolah memberikan makanan di satu tangan, namun mengambil kartu sehat di tangan lainnya. Jika rakyat kenyang tapi jatuh sakit tanpa perlindungan, bukankah MBG hanya akan menjadi program populis yang hampa?
APBN 2026 terbaru, terjadi pergeseran drastis dalam peta anggaran negara. Badan Gizi Nasional (BGN) kini resmi menjadi lembaga dengan alokasi anggaran terbesar, melampaui kementerian-kementerian strategis lainnya demi mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Berikut adalah rincian asal muasal anggaran yang “bergeser” untuk memenuhi pagu Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp335 Triliun:
1. Sumber Utama: Anggaran Pendidikan (Paling Besar)
Sekitar Rp223 Triliun (66,5%) dari total kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari alokasi anggaran pendidikan. Hal ini dilakukan dengan logika bahwa sasaran utama MBG adalah siswa sekolah, sehingga program ini dikategorikan sebagai bagian dari investasi SDM di sektor pendidikan.
2. Sektor Kesehatan (Kemenkes)
Anggaran Kesehatan tetap dipatok di kisaran Rp218,48 Triliun (sekitar 6% APBN) untuk tahun 2025. Namun, terjadi pergeseran fokus di mana program gizi yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian (termasuk Kemenkes) kini dipusatkan di BGN. Penonaktifan peserta BPJS PBI seringkali dilihat publik sebagai upaya efisiensi di tengah besarnya tekanan belanja baru untuk MBG.
3. Sektor Sosial (Kemensos)
Anggaran Kemensos pada 2025 tercatat sekitar Rp79,59 Triliun. Meski program bantuan reguler seperti PKH dan BPNT tetap berjalan, BGN kini mengambil alih peran “pemberian bantuan barang” dalam bentuk makanan yang sangat masif, yang secara fungsional melampaui total belanja bantuan sosial tradisional di Kemensos.
Berikut adalah urutan 10 instansi (Kementerian/Lembaga) dengan anggaran terbesar untuk tahun 2026:
| Peringkat | Kementerian / Lembaga | Alokasi Anggaran 2026 (Estimasi) | Keterangan Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | Badan Gizi Nasional (BGN) | Rp335 – Rp336 Triliun | Pelaksana utama program MBG; naik dari Rp71 T di 2025. |
| 2 | Kementerian Pertahanan | Rp187,1 Triliun | Naik dari Rp165 T di 2025 untuk gaji prajurit & alutsista. |
| 3 | Polri | Rp126 – Rp130 Triliun | Fokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat. |
| 4 | Kementerian Kesehatan | Rp105 – Rp110 Triliun | Mengalami penyesuaian porsi karena sebagian dialihkan ke BGN. |
| 5 | Kementerian Sosial | Rp79,59 Triliun | Dana perlindungan sosial dan bantuan langsung tunai. |
| 6 | Kementerian Agama | Rp78,6 Triliun | Terutama untuk layanan pendidikan agama dan fungsi keagamaan. |
| 7 | Kementerian Pekerjaan Umum | Rp75,6 Triliun | Fokus pada pemeliharaan dan kelanjutan infrastruktur prioritas. |
| 8 | Kementerian Keuangan | Rp53,19 Triliun | Pengelolaan fiskal dan dukungan manajemen negara. |
| 9 | Kementerian Pertanian | Rp29,37 Triliun | Fokus pada swasembada pangan (beras, jagung, dll). |
| 10 | Kementerian Perhubungan | Rp24,8 Triliun | Pengembangan konektivitas dan transportasi nasional. |
- 🏆 Sang Raksasa Baru:
Dengan pagu Rp335 Triliun, anggaran BGN di 2026 kini resmi menjadi yang terbesar di Indonesia. Angka ini hampir 2x lipat lebih besar dari anggaran Kementerian Pertahanan (Rp187 T). - 🍽️ “Makan Siang” Melampaui “Infrastruktur”:
Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, anggaran untuk program gizi (BGN) jauh melampaui anggaran pembangunan infrastruktur di Kementerian PU (Rp75,6 T). - 📉 Efek Pergeseran Dana:
Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk sektor pendidikan harus rela “tersunat” hingga 23,7% (Rp82,4 T) demi membiayai dapur nasional di bawah komando BGN. - 💸 Skala Anggaran Harian:
Setiap hari, negara menggelontorkan sekitar Rp900 Miliar hingga Rp1,2 Triliun hanya untuk program Makan Bergizi Gratis. Jumlah ini setara dengan anggaran tahunan kementerian kecil lainnya.
Kesimpulan: Menagih Akal Sehat Birokrasi
Investasi SDM melalui gizi adalah hal baik, namun ia tidak boleh menjadi “predator” bagi sektor dasar lainnya. Jika pemerintah terus memuja program populis demi modal politik 2029 dengan menelantarkan guru honorer dan mencabut hak BPJS warga miskin, maka kita sedang menuju kebangkrutan moral.
Negara tidak boleh lebih takut kehilangan petugas lapangan daripada kehilangan martabat guru. Saatnya kembali ke akal sehat: gizi itu penting, tapi pendidikan yang berdaulat dan kesehatan yang terjamin adalah hak dasar yang tak boleh dikompromikan demi ambisi kekuasaan semata.
Jangan sampai kita memiliki generasi yang kenyang, namun tumbuh di bawah bimbingan guru yang merana dan sistem kesehatan yang tumbang. Saatnya pemerintah kembali ke khitah: gizi itu penting, tapi pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar yang tak boleh dikompromikan.
Penulis : Tim Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal
