indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Polda Jambi dan RS Bhayangkara Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Celah Langit-langit Gratis Seorang Ibu Warga Desa Senaung Melahirkan Kembar Tiga Kapolda Jambi Hadiri Pelantikan Pj Bupati Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun Bachyuni Deliansyah Resmi Dilantik Gubernur Jambi Jadi Pj bupati Muaro Jambi Sudah Kenal Sejak Lama, Hamas Siap Dukung Program Unggulan Al Haris

Home / Nasional

Sabtu, 12 Juni 2021 - 21:39 WIB

HNW : Rencana Pajaki Sembako dan Jasa Pendidikan oleh Pemerintah Tak Sesuai Pancasila

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (NHW). FOTO : Istimewa

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (NHW). FOTO : Istimewa

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah/jasa Pendidikan dalam rancangan draf revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 16 Tahun 2009.

Hidayat mengatakan rencana kebijakan tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan dari dua sila Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

BACA JUGA :  Terima Opini WTP, Anwar Sadat : Paling Penting Konsisten Menjalankan Aturan BPK RI

Hidayat mengatakan bahwa wacana kebijakan tersebut juga berdampak negatif kepada rakyat menengah ke bawah yang perekonomiannya sedang dalam kondisi sulit di era pandemi Covid-19.

“Mereka, masyarakat menengah ke bawah, mayoritas rakyat Indonesia yang terhubung dengan sekolah dan sembako justru dikenakan pertambahan pajak,” tutur Hidayat sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (11/96/21).

BACA JUGA :  Kapolda Jambi Hadiri Pelantikan Pj Bupati Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun

“Sedangkan para orang kaya dan konglomerat diberikan kebijakan tax amnesty, juga pajak 0 persen untuk PPnBM. Kebijakan seperti itu jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan Pancasila pada sila ke-2 dan ke-5,” ujar Hidayat.

Share :

Baca Juga

Nasional

Prajurit Satgasmar Ambalat Bantu Pembangunan Mushola Desa Tanjung Aru

Nasional

Sarasehan Pusterad-Media, Ketua Dewan Pers: Setialah pada Ikhtiar Memenuhi Janji Kemerdekaan

Nasional

Pekan Olahraga Wartawan Nasional Tetap Digelar Tahun 2021

Nasional

Kasus Positif COVID-19 Sentuh Angka 10.118, Pasien Sembuh Naik 1.522 Orang

Nasional

Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri Hari Senin 2 Mei

Nasional

Pemilu 2024 Digelar 28 Februari, Pilkada 27 November

Nasional

Pertamina Tutup Sementara 91 SPBU Langgar Penyaluran Solar

Nasional

Jika Digilir Marta, Maka Ini Sosok Ini Tepat Jabatan Panglima TNI