HNW : Rencana Pajaki Sembako dan Jasa Pendidikan oleh Pemerintah Tak Sesuai Pancasila

Lintas Tungkal

- Redaksi

Sabtu, 12 Juni 2021 - 21:39 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (NHW). FOTO : Istimewa

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (NHW). FOTO : Istimewa

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah/jasa Pendidikan dalam rancangan draf revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 16 Tahun 2009.

Hidayat mengatakan rencana kebijakan tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan dari dua sila Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Hidayat mengatakan bahwa wacana kebijakan tersebut juga berdampak negatif kepada rakyat menengah ke bawah yang perekonomiannya sedang dalam kondisi sulit di era pandemi Covid-19.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Mereka, masyarakat menengah ke bawah, mayoritas rakyat Indonesia yang terhubung dengan sekolah dan sembako justru dikenakan pertambahan pajak,” tutur Hidayat sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (11/96/21).

“Sedangkan para orang kaya dan konglomerat diberikan kebijakan tax amnesty, juga pajak 0 persen untuk PPnBM. Kebijakan seperti itu jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan Pancasila pada sila ke-2 dan ke-5,” ujar Hidayat.

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Indonesia Kita Award 2026, Buah Keberhasilan Program Desa Energi Berdikari
Momen Haru Prabowo dan Gibran: Surat Pengunduran Diri Diterima, Kursi Wapres Kini Kosong
Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan SMA Gibran
KKEP Jatuhkan Sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta, yang Bersangkutan Ajukan Banding
Dari Hoegeng hingga Kiai Modjo, Inilah 19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2026
Tiga Tokoh PSI Angkat Kaki, Partai Gajah Kini Tanpa Wakil di Kabinet Prabowo-Gibran
Bareskrim Polri Bantah Isu 2 Mantan Kapolri Ikut Terseret Kasus Penyadapan 
Isma Yatun Kembali Pimpin BPK, Jabat Ketua Periode 2026–2031
Berita ini 141 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:32 WIB

Momen Haru Prabowo dan Gibran: Surat Pengunduran Diri Diterima, Kursi Wapres Kini Kosong

Kamis, 12 November 2026 - 14:18 WIB

Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan SMA Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 23:16 WIB

KKEP Jatuhkan Sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta, yang Bersangkutan Ajukan Banding

Selasa, 10 November 2026 - 18:08 WIB

Dari Hoegeng hingga Kiai Modjo, Inilah 19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2026

Senin, 9 November 2026 - 23:02 WIB

Tiga Tokoh PSI Angkat Kaki, Partai Gajah Kini Tanpa Wakil di Kabinet Prabowo-Gibran

Berita Terbaru