ISNU Tanjabbar Pinta PetroChina Hentikan Oprasional, Kurdi : Pemkab dan Pemprov Harus Segera Bertindak

- Redaksi

Minggu, 26 Juli 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO : M. Kurdi Zakaria, M.Pd.I, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Tanjung Jabung Barat.

FOTO : M. Kurdi Zakaria, M.Pd.I, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Tanjung Jabung Barat.

KUALA TUNGKAL – Menyusul sebanyak 13 karyawan PetroChina Jabung Ltd di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, positif virus Corona (COVID-19) berdasarkan rilis Tim Gugus Tugas dan uji swab yang keluar hingga Minggu (26/07/20).

Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Tanjung Jabung Barat, M. Kurdi Zakaria, M.Pd.I meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Tanjab Barat untuk menutup sementara operasional pihak perusahaan PetroChina.

“Kami minta Pemda bertindak cepat memberitahu pihak terkait untuk menghentikan sementara kegiatan produksi, pasca ada 13 karyawan di perusahaan itu positif COVID-19,” tegasnya, Minggu (26/07/20).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikatakannya, dengan ada 13 karyawan PetroChina Jabung Ltd terkonfirmasi positif Covid-19 ini, jelas merugikan lingkungan sekitar, apalagi lanjut Kurdi selama beberapa hari jumlah terkonfirmasi semakin bertambah.

“Awalnya dari informasi tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Tanjung Jabung Barat cuma 1, tambah lagi 4, tambah lagi 6 dan terakhir ada 2, ini kan terus ada penambahan bukan hitungan bulan tapi hitungan minggu sudah ada 13 karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19, jelas ini membayakan masyarakat sekitar,” ungkapnya mantan Aktivis 98 ini.

ISNU juga meminta pihak PetroChina International Jabung Ltd agar bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar yang saat ini terjadi lockdown dan pembatasan jam malam. Tentunya, hal tersebut akan berimbas pada perekonomian masyarakat sekitar perusahaan.

“PetroChina harus bertanggungjawab dengan lingkungan sekitar jangan hanya diberikan beras dan mie instan saja, karena imbas daro PetroChina saat ini masyarakat sekitar perusahaan ekonominya terganggu,” sebutnya.

ISNU juga meminta kepada Pemerintah Daerah, baik Pemkab maupun Pemprov agar segera bertindak tegas terhadap banyaknya karyawan PetroChina yang terkonfirmasi positif Covid-19 ini, paling tidak oprasional PetroChina segera ditutup sementara hingga normal kembali.

“Pemkab dan Pemprov jangan diam saja, tutup oprasional PetroChina sekarang juga sampai waktu normal, jika tak sanggup ISNU Tanjung Jabung Barat akan berkoordinasi ke Pimpinan Pusat ISNU menyurati Mentri ESDM terkait penutupan oprasional PetroChina ini,” tandasnya.(Re).

Apa Penadapat Anda Terkait Berita Ini?

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Harapan Nelayan bisa Sejahtera, Pemkab dan DPRD serahkan bantuan Pompong
Edi Purwanto Minta Pemerintah Daerah Pastikan Ketersediaan Air Bersih
Anggota Dewan, Budiyako Serap Aspirasi Juru Parkir di Kota Jambi
Kasus Dugaan Korupsi PDAM Terus Bergulir, Air Ikutan Tak Lancar Mengalir
Rakyat Mendesak Agar MPR RI Segera Melaksanakan Sidang Istimewa Untuk Mengembalikan UUD 1945 yang Telah Dibajak Melalui Amandemen
Poktan Desa Badang Tolak Tawaran Pola Usaha Produktif PT DAS senilai Rp22 Milyar
Warga Mulai Gerah, Sudah Setengah Bulan Suplay Air PDAM Tak Kunjung Normal
Peduli dengan Korban Kebakaran di Lorong Banten, DPC Partai Demokrat Berikan Bantuan
Berita ini 91 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 12 November 2024 - 21:28 WIB

Harapan Nelayan bisa Sejahtera, Pemkab dan DPRD serahkan bantuan Pompong

Sabtu, 31 Agustus 2024 - 13:37 WIB

Edi Purwanto Minta Pemerintah Daerah Pastikan Ketersediaan Air Bersih

Selasa, 4 Juni 2024 - 00:02 WIB

Anggota Dewan, Budiyako Serap Aspirasi Juru Parkir di Kota Jambi

Sabtu, 18 November 2023 - 19:24 WIB

Kasus Dugaan Korupsi PDAM Terus Bergulir, Air Ikutan Tak Lancar Mengalir

Minggu, 12 November 2023 - 23:26 WIB

Rakyat Mendesak Agar MPR RI Segera Melaksanakan Sidang Istimewa Untuk Mengembalikan UUD 1945 yang Telah Dibajak Melalui Amandemen

Berita Terbaru