Mulai Maret, Polda Jambi Terapkan Tilang Elektronik (ETLE)

Lintas Tungkal

- Redaksi

Rabu, 17 Februari 2021 - 15:15 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO : Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol Istiono/ Ist

FOTO : Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol Istiono/ Ist

“Program 100 hari kerja bapak Kapolri ini yang kita rencanakan nanti launching tahap 1 oleh bapak Kapolri tanggal 17 Maret 2021 di 10 Polda. Ini sudah konfirmasi semua, sudah oke semua,” tukas Istiono.

10 Polda lainya seperti Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Daerah Istimewa Jogjakarta, Polda Riau, Jambi Polda Sumatera Barat, Polda Lampung, dan Polda Sulawesi Selatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Korlantas juga telah merencanakan akan dilakukan tahap 2 launching ETLE. Pada tahap tersebut ada 12 Polda yang akan menerapkan tilang elektronik. Yakni Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Selatan, Polda Banten, Polda Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Kepulauan Riau, Polda Kalimantan Utara, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Polda Jawa Barat, dan Polda Jawa Tengah.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menargetkan penggunaan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) bisa semakin dikembangkan. Sejauh ini, baru Polda Metro Jaya yang sudah sukses menerapkan sistem untuk menertibkan lalu lintas.

Sigit menyampaikan, ETLE dianggap sebagai salah satu cara menekan terjadinya pungutan liar oleh aparat kepada pengendara. Sebab, dengan ETLE ini, membuat interaksi antara aparat dengan pengendara semakin rendah.(*)

Jangan Lewatkan Informasi Terkini! Ikuti Saluran WhatsApp LintasTungkal.com untuk Mendapatkan Update Berita Terbaru, Cepat dan Terpercaya. Ikuti

Berita Terkait

Kemnaker Jelaskan 268 Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Upah Minimum 2027
Lebih dari Empat Dekade! Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Belum Juga Terwujud
Polda Metro Buka Suara, Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Tokoh Publik
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Berita ini 236 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:44 WIB

Kemnaker Jelaskan 268 Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Upah Minimum 2027

Sabtu, 21 November 2026 - 19:01 WIB

Lebih dari Empat Dekade! Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Belum Juga Terwujud

Sabtu, 21 November 2026 - 18:01 WIB

Polda Metro Buka Suara, Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Tokoh Publik

Sabtu, 21 November 2026 - 09:29 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 09:23 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Berita Terbaru