LIVE TV
Bupati Tanjabbar, Kapolres dan Dandim Tinjau Pos Penyekatan Larangan Mudik Perbatasan Riau Persit KCK Koorcab Rem 042 Do’a Bersama untuk Awak KRI Nanggala 402 Danrem 042/Gapu bersama Kapolda Dampingi Pj Gubernur Jambi Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021 Prestasi di Tengah Pandemi, Program Studi DKV ITEBA Raih Akreditasi Baik dari BAN-PT Idul Fitri 1442 H Merupakan Lebaran Digital

Home / Tanjab Barat

Selasa, 27 April 2021 - 11:12 WIB

Pemkab Tanjab Barat Siapkan Sanksi Bagi ASN Nekat Mudik Lebaran

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

KUALA TUNGKAL – Nekat mudik saat cuti lebaran, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat, siap-siap dikenai sangsi.

Larangan tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui surat edaran.

“ASN yang terbukti melanggar mudik akan dikenai sanksi disiplin sesuai PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK,” ungkap Sekda Tanjab Barat H. Agus Sanusi, kemarin.

Sekda menyebutkan bahwa, Pemkab Tanjab Barat secara tegas melarang ASN di lingkup Kabupaten Tanjabbar untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar Provinsi Jambi.

BACA JUGA :  Bupati Pastikan Turun Langsung Pantau Pos Penyekatan Mudik

Hal ini kata dia sesuai dengan aturan Pemerintah pusat dalam periode 6 hingga 17 Mei 2021.

“Ini sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat dan kita mengeluarkan surat edaran terkait dengan larangan bepergian keluar Provinsi Jambi. Baik dalam rangka mudik, atau pun cuti. Karena kita ketahui saat ini masih dalam kondisi pandemi covid 19,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan kemungkinan adanya ASN yang mendapat tugas ke luar Provinsi Jambi. Agus menyampaikan bahwa hal itu perbolehkan untuk melakukan perjalalan dinas. Namun harus ada aturan yang jelas terkait tujuan perjalanan dinas tersebut.

BACA JUGA :  Resahkan Warga, Penjual Nomor Judi Togel di Kuala Tungkal Ditangkap

“Bisa saja mungkin kalau selama penerapan itu ada yang perjalanan dinas. Tapi tentu harus jelas juga perjalanan dinas nya seperti apa, harus ada surat tugas juga dari pak bupati. Baru bisa berangkat,” jelasnya.

Selain itu, harus ada izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan di tembuskan ke BKPSDM.

“Ini surat tertulis artinya memang jangan pergi cuma izin lisan tidak di benarkan itu,” katanya.

BACA JUGA :  Bupati Tanjab Barat Minta Masyarakat Ambil Sisi Positif dari Larangan Mudik

Sementara itu terkait dengan cuti pegawai, Sekda mengingatkan dan menghimbau untuk kepala OPD betul-betul selektif kepada bawahannya yang mengajukan cuti.

Kata Sekda pemberian cuti kepada bawahannya ini hanya di perbolehkan untuk cuti melahirkan, sakit dan atau alasan penting.

“Jadi untuk kepala OPD tidak boleh memberikan cuti kepada bawahannya sela periode tanggal penidaan mudik yaitu tanggal 6 hingga 17 tadi. Kecuali mungkin yang mau melahirkan, yang sakit atau ada kepentingan yang mendesak,” pungkasnya.(*)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Ombudsman Sebut Tanjab Barat Masuk Predikat Tinggi dalam Pelayanan Publik

Tanjab Barat

Polsek Pengabuan Kawal Pendistribusian Logistik Pilkada ke Desa-Desa

Covid-19

30 Orang Santri dari Ponorogo Diperiksa Kesehatannya Di Terminal Pembengis

Tanjab Barat

Bupati Tanjab Barat Terima Audiensi Pimpinan Media Tribun Jambi

Tanjab Barat

Razia Lapas, Petugas Tak Temukan Narkoba

Tanjab Barat

Sekda Tanjabbar Tandatangani Perjanjian Kerjasama Bidang Pertanahan

Tanjab Barat

Pemkab Tanjab Barat Kembali Raih Penghargaan Opini WTP

Tanjab Barat

Besok Masih Ditiadakan Jumatan, Begini Penjelasan MUI Tanjab Barat