LIVE
Pangdam II/Sriwijaya Tinjau Serbuan Vaksinasi Massal TNI Korem 042/Gapun Pangdam II/Sriwijaya dan Gubernur Resmikan Gedung Panti Asuhan Bhadar Gapu Terkait Budi Azwar, Ini Kata Ketua DPD II Partai Golkar Tanjab Barat BREAKING NEWS : Pengetatan Jelang MTQ Seluruh Penumpang di Pelabuhan Roro Diperiksa Sebanyak 16 Pejabat Eselon II Dilantik, Ini Daftarnya

Home / Tanjab Barat

Selasa, 27 April 2021 - 11:12 WIB

Pemkab Tanjab Barat Siapkan Sanksi Bagi ASN Nekat Mudik Lebaran

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

KUALA TUNGKAL – Nekat mudik saat cuti lebaran, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat, siap-siap dikenai sangsi.

Larangan tersebut telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui surat edaran.

“ASN yang terbukti melanggar mudik akan dikenai sanksi disiplin sesuai PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK,” ungkap Sekda Tanjab Barat H. Agus Sanusi, kemarin.

Sekda menyebutkan bahwa, Pemkab Tanjab Barat secara tegas melarang ASN di lingkup Kabupaten Tanjabbar untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar Provinsi Jambi.

BACA JUGA :  Serbuan Vaksinasi Satgas TMMD Ke-112 Kodim 1002/HST, 235 Warga Berhasil Divaksin

Hal ini kata dia sesuai dengan aturan Pemerintah pusat dalam periode 6 hingga 17 Mei 2021.

“Ini sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat dan kita mengeluarkan surat edaran terkait dengan larangan bepergian keluar Provinsi Jambi. Baik dalam rangka mudik, atau pun cuti. Karena kita ketahui saat ini masih dalam kondisi pandemi covid 19,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan kemungkinan adanya ASN yang mendapat tugas ke luar Provinsi Jambi. Agus menyampaikan bahwa hal itu perbolehkan untuk melakukan perjalalan dinas. Namun harus ada aturan yang jelas terkait tujuan perjalanan dinas tersebut.

BACA JUGA :  Bupati : Gerakan Keluarga Pelopor Perubahan Bermula dari RT

“Bisa saja mungkin kalau selama penerapan itu ada yang perjalanan dinas. Tapi tentu harus jelas juga perjalanan dinas nya seperti apa, harus ada surat tugas juga dari pak bupati. Baru bisa berangkat,” jelasnya.

Selain itu, harus ada izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan di tembuskan ke BKPSDM.

“Ini surat tertulis artinya memang jangan pergi cuma izin lisan tidak di benarkan itu,” katanya.

BACA JUGA :  Pangdam II/Sriwijaya dan Gubernur Resmikan Gedung Panti Asuhan Bhadar Gapu

Sementara itu terkait dengan cuti pegawai, Sekda mengingatkan dan menghimbau untuk kepala OPD betul-betul selektif kepada bawahannya yang mengajukan cuti.

Kata Sekda pemberian cuti kepada bawahannya ini hanya di perbolehkan untuk cuti melahirkan, sakit dan atau alasan penting.

“Jadi untuk kepala OPD tidak boleh memberikan cuti kepada bawahannya sela periode tanggal penidaan mudik yaitu tanggal 6 hingga 17 tadi. Kecuali mungkin yang mau melahirkan, yang sakit atau ada kepentingan yang mendesak,” pungkasnya.(*)

Share :

Baca Juga

Tanjab Barat

Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Tanjab Barat Meningkat

Covid-19

Tiga Kali Uji Swab, Delapan Pasien Tanjab Barat Masih Positif Covid 19

Tanjab Barat

Bupati Anwar Sadat Kukuhkan 9 Anggota Paskibraka Tanjab Barat 2021

Tanjab Barat

Peringatan May Day 2021 di Tanjabbar Dilakukan dengan Apel Silaturrahmi dan Baksos

Tanjab Barat

Pengantar Sabu Ala Empek-Empek ke Lapas Kuala Tungkal Pernah Satu Sel

Tanjab Barat

Peringati Hari Lahir Pancasila, IGI Tanjabbar Laksanakan Pelatihan Gratis pada Pendidik PAUD Rumah Iqra Kampung Nelayan

Tanjab Barat

AKBP Guntur : Penanggulangan dan Pengendalian Covid-19 Tak Harus Bermain di Warna Zona

Tanjab Barat

Ketua TP PKK Tanjab Barat Hadir Rakerda IX TP-PKK Provinsi Jambi