Pemkab Tanjabbar Akan Perjuangkan Hak Masyarakat

- Redaksi

Jumat, 28 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jajaran Pemerintah Tanjab Barat bersama Instansi terkait dan sejumlah warga Desa Badang. FOTO : Ist

Jajaran Pemerintah Tanjab Barat bersama Instansi terkait dan sejumlah warga Desa Badang. FOTO : Ist

KUALA TUNGKAL – Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat menyambut baik dengan melakukan mediasi Kelompok Tani (Poktan) Desa Badang yang menuntut agar hasil putusan pertama PTUN Jambi segera direalisasikan.

Kabag Hukum Agus Sumantri mengatakan tuntutan Poktan akan dipertimbangkan dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, dengan tujuan mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat dengan berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku.

“Terkait tindak lanjut hasil putusan PTUN seperti apa, sejauh ini kita tidak banding dan masih mempelajari. Yang jelas seperti arahan pak Bupati selaku pemerintah daerah kita tentu ingin yang terbaik untuk masyarakat kita, hanya saja saat ini di tahun politik sehingga muncul berbagai persepsi,” tegas Kabag Hukum.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terkait apakah ada upaya untuk Banding, dikatakannya, Pemkab Tanjabbar akan mengupayakan musyawarah dengan masyarakat dan mendengar apa tuntutan dari masyarakat. Kemudian Pemkab melalui tim hukum akan mengambil kesimpulan dengan tetap mengutamakan opsi damai dan tidak menyalahi aturan yang ada.

“Namun jika PT DAS mengajukan banding maka tentu saja putusan tidak bisa di laksanakan dan akan berproses sebagaimana mestinya,” ujar Agus.

Sementara itu, Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat selalu melakukan upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan proses sesuai regulasi yang ada.

“Saat ini kita sedang melakukan upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat kita. Untuk itu terkait tuntutan masyarakat kita akan proses dan nantinya tergantung kesiapan dari pihak perusahaan, namun harus diproses sesuai regulasi,” ucap Bupati, Kamis (27/6/2024).

Bupati juga berharap agar masyarakat tenang dan tuntutan yang dilayangkan masyarakat juga diharapkan tidak diluar aturan.

“Pada intinya selama ini secara prosedural sudah kita jalankan proses sesuai regulasinya,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Bupati, Pemerintah Daerah melalui tim terpadu telah melakukan beberapa kali mediasi antara perusahaan dan masyarakat.

“Kita juga melibatkan semua instansi vertikal baik kejaksaan, kepolisian serta TNI sehingga sangat terbuka. Dan demi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di setiap kali kita sidang juga tidak ada yang ditutup-tutupi,” jelas Bupati.

Apa Penadapat Anda Terkait Berita Ini?

Penulis : Tim

Sumber Berita : Lintastungkal

Berita Terkait

Hadiri Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, Serda Teguh Santoso : TNI Siap Bantu Pemerintah
Ciptakan Kenyamanan Berkendara 14 Hari Kedepan Satlantas Polres Tanjabbar Razia
Bupati Anwar Sadat Apresiasi Upaya Perguruan Silat PSHT Cerdaskan Anak Bangsa
Musda LDII Tanjab Barat Ke-V Bupati Anwar Sadat : Semoga Bisa Bersinergi Membangun SDM
Sebanyak 104 Kades dan 580 BPD Dapat ‘Bonus’ dari Pemerintah
Siap-siap! Operasi Patuh 2024 Mulai Senin 15 Juli, Ini 14 Sasarannya
Sepeda Listrik Bisa Digunakan di Jalan Raya, Begini Penjelasan Dirlantas Polda Jambi
PetroChina Raih Posisi Pertama Capaian Realisasi PPM dan Penghijauan
Berita ini 8 kali dibaca
Ikuti Terus Berita Terkini Terkait Peristiwa, Pilkada 2024, Kriminal, Edukasi dan lainnya dari LintasTungkal.com setiap harinya.

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 13:38 WIB

Hadiri Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting, Serda Teguh Santoso : TNI Siap Bantu Pemerintah

Senin, 15 Juli 2024 - 12:30 WIB

Ciptakan Kenyamanan Berkendara 14 Hari Kedepan Satlantas Polres Tanjabbar Razia

Minggu, 14 Juli 2024 - 19:25 WIB

Bupati Anwar Sadat Apresiasi Upaya Perguruan Silat PSHT Cerdaskan Anak Bangsa

Minggu, 14 Juli 2024 - 14:31 WIB

Musda LDII Tanjab Barat Ke-V Bupati Anwar Sadat : Semoga Bisa Bersinergi Membangun SDM

Minggu, 14 Juli 2024 - 12:43 WIB

Sebanyak 104 Kades dan 580 BPD Dapat ‘Bonus’ dari Pemerintah

Berita Terbaru