Politik Curang dan Budaya Dinasty Dalam Pemilu 2024 Harus Dicegah dan Dilawan

OPINI – Upaya menghidupkan budaya dinasty di Indonesia yang sudah memilih sistem republik dengan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat merupakan sitefback ke belakang. Tidak sesuai dengan kesepakatan dan cita-cita kemerdekaan rakyat Indonesia, ungkap Sri Lalu Gde Pharma selaku moderator saat membuka sekaligus menghantar forum diskusi yang disiarkan secada meluas pada 1 November 2024 langsung dari Cafe Bintang Jl. Percetakan Negara VI No. 1 Jakarta Pusat.

Sementara Nur Lapong SH yang membuka pembicaraan pada season pertama langsung menyoroti kebrengsekan Mahkamah Konstitusi yang telah melanggar etik hingga menyerukan pembubaran MK secepatnya, sebab MK masih akan digunakan untuk menghakimi Pemilu 2024 jika terjadi sengketa dalam Pemilu yang terjadi.

Tujuh pernyataan sikap sebagai tuntutan dari Posko Relawan Rakyat Indonesia. Berikutnya Anthony Budiawan yang melihat prahara di Mahkamah Konstitusi tidak berdiri sendiri, karena memang di orkestra oleh petinggi di republik ini, termasuk para petinggi partai politik yang ada menghendaki tiga periode jabatan untuk Presiden Joko Widodo yang juga sempat viral dinarasikan untuk diperpanjang sampai tiga periode.

Kasus penyanderaan dari partai politik pun merupakan bagian dari rekayasa politik juga. Jadi pelanggaran konstitusi sudah dilakukan secara terang benderang yang tidak boleh dibiarkan oleh rakyat. Demikian juga dengan sikap cawe-cawe Presiden Joko Widodo sungguh mengancam sistem tata negara kita, Indonesia. Agus Chairudin (Infra) aktivis yang konsen terhadap Pemerintah DKI Jakarta. Hasil dari revolusi mental yang bobrok — tidak berjalan — seperti yang dicanangkan dalam periode pemerintahan Joko Widodo. Penetapan anggaran untuk PT. Jakpro di DKI Jakarta misalnya juga melanggar hukum ungkapnya.

Penulis : Jacob Ereste

Editor : Redaksi

Sumber Berita : Lintastungkal

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya