POLITIK – Nama H. M. Subhan Palal menjadi sorotan nasional setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasinya terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Siapa sebenarnya Subhan Palal?
Subhan merupakan advokat lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang telah dilantik sebagai advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (3/11/2026), Subhan menceritakan bahwa perhatiannya terhadap riwayat pendidikan Gibran bermula ketika membaca informasi tiga kandidat calon wakil presiden di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dari penelusuran tersebut, ia kemudian mempertanyakan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.
PERJALANAN GUGATAN HINGGA MA
Subhan sebelumnya menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah perkara tersebut tidak berlanjut di jalur peradilan umum, ia kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Objek gugatannya adalah Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Perjuangan hukumnya tidak berjalan mulus. Gugatan di PTUN Jakarta ditolak, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Subhan selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Hasilnya, MA mengabulkan seluruh gugatan melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, yang diputus pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, MA:
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Suket penyetaraan pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
- Mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
APA PERTIMBANGAN MA?
Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyoroti bahwa dokumen berupa certificate of attendance academic records dan explanation of grades tidak membuktikan keberhasilan seseorang menamatkan jenjang pendidikan tertentu.
MA juga menyatakan tidak ditemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Menurut MA, penyetaraan pendidikan dengan kurikulum nasional tanpa didukung bukti kelulusan merupakan tindakan yang tidak cermat dan melanggar asas kecermatan formal dalam penerbitan keputusan administrasi.
Salinan lengkap putusan tersebut diunggah MA pada 10 November 2026.
LEBIH DARI SEKADAR POLEMIK IJAZAH
Perkara ini kembali mengangkat persoalan penting mengenai tata kelola administrasi pendidikan, khususnya mekanisme penyetaraan kualifikasi pendidikan dari luar negeri.
Prinsip mendasarnya adalah bahwa penyetaraan pendidikan harus memiliki dasar akademik dan dokumen kelulusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Putusan MA tersebut merupakan putusan dalam sengketa tata usaha negara mengenai keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan. Putusan ini tidak dengan sendirinya membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut administratif atas putusan tersebut serta dampaknya terhadap tata kelola penyetaraan pendidikan di Indonesia.
Subhan Palal menjadi sosok yang membawa persoalan ini hingga tingkat kasasi. Sebuah perkara yang akhirnya menghadirkan putusan penting mengenai akuntabilitas keputusan administrasi negara.
Bagaimana menurut Anda, apakah putusan ini akan menjadi momentum pembenahan sistem penyetaraan pendidikan di Indonesia?
#SubhanPalal #GibranRakabuming #MahkamahAgung #PolitikNasional #Pendidikan #HukumIndonesia #Lintastungkal
Penulis : Angah
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal
Komentar