indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Cara Setting Chat WhatsApp Langsung Hilang Setelah Dibaca BREAKING NEWS : Pria Dewasa di Temukan Tidak Bernyawa di Kamar Hotel Yello Dinkes Provinsi Jambi Ungkap Penyebab Kasus Stunting Masih Tinggi 4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB Sebanyak 46 Jamaah Calon Haji Indonesia Dipulangkan ke Tanah Air

Home / Nasional

Rabu, 26 Agustus 2020 - 19:31 WIB

SKK Migas Peroleh Penghargaan dari KPK

Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan Gedung KPK Jakarta, Rabu (26/08/20).

Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan Gedung KPK Jakarta, Rabu (26/08/20).

“Maka, pencegahan korupsi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kredibilitas hulu migas, persaingan usaha yang sehat, meningkatkan iklim investasi dan menekan biaya cost recovery. Ujung-ujungnya adalah penerimaan negara menjadi lebih optimal. Indonesia memiliki 128 cekungan dan baru 20 cekungan yang produksi, dengan tanpa korupsi biaya investasi di Indonesia akan semakin kompetitif dan memiliki kepastian waktu,” pungkas Dwi Soetjipto.

Selain dalam rangka menerima penghargaan, pada acara ANPK tersebut, Kepala SKK Migas didapuk menjadi pembicara di acara tersebut dengan topik Praktek Baik Penerapan Manajemen Anti Suap. Pada diskusi panel tersebut, Kepala SKK Migas menjadi narasumber bersama dengan Menteri BUMN, Kepala OJK, Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam dan KUPAS Kadin dengan penanggap Pimpinan KPK dan Jaksa Agung.

BACA JUGA :  Bersama Ketua Bhayangkari, Kapolres Tanjab Timur Tabur Bunga di Makosat Polair

Kerja keras SKK Migas untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas sebagai wakil negara dalam pengelolaan hulu migas dilakukan tidak secara instan. Kerja keras ini sudah dibangun sejak sepuluh tahun yang lalu dengan menyusun core values dilanjutkan dengan penyusunan pedoman etika dan pengendalian gratifikasi. Mulai tahun 2012 telah mewajibkan manajemen dan pegawai SKK Migas untuk melaporkan LHKPN setiap tahunnya. Setelah melengkapi dengan berbagai perangkat pendukung dan aturan lainnya, sejak 2016 SKK Migas telah menerapkan transparansi pengadaan barang dan jasa secara centralized integrated vendor database (CIVD) dan ditahun 2017 semua KKKS telah bergabung dalam CIVD.

Share :

Baca Juga

Nasional

Ketua DPD KNPI Tanjab Barat Hadiri Kongres XVI DPP KNPI di Jakarta

Nasional

Mendagri : Nama Tak Boleh Lagi Hanya 1 Kata dan Maksimal 60 Huruf

Nasional

Kasad Berangkatkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Tsunami Selat Sunda

Nasional

22 Ribu Kendaraan di Diputar Balik Selama 2 Hari Larangan Mudik

Berita

Berikut Peringatan BKN Agar Tak Gugur Tes SKD

Nasional

Innalillahi Wainnailaihi Rajiun, Hj. Rachmawati Soekarnoputri Meninggal Dunia

Nasional

HNSI Jateng Desak KKP Revisi Kebijakan Kenaikan Pajak dan Pungutan bagi Nelayan

Nasional

Refly Harun : 7 Partai Bermufakat untuk Singkirkan Demokrat dan PKS