LIVE
Video Siswa Pulang Sekolah Seberangi Sungai Naik Kotak Styrofoam Viral di Medsoa, di mana Sebenarnya? Buka TC Tahap Kelima, Bupati Tanjab Barat Ingatkan Kafilah Jaga Kesehatan Wakil Bupati Tanjab Barat hadiri Acara Puncak Festival Candi Muaro Jambi Buat Kaget Pelanggan Warung, Kapolres Bungo Mendadak Jadi Karyawan Racik Teh Telur Buat Pengunjung Pangdam I/BB Kunjungi Satgas Pamtas Yonif 131/Brs di Papua

Home / Nasional

Rabu, 26 Agustus 2020 - 19:31 WIB

SKK Migas Peroleh Penghargaan dari KPK

Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan Gedung KPK Jakarta, Rabu (26/08/20).

Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diterima Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang diselenggarakan Gedung KPK Jakarta, Rabu (26/08/20).

“Maka, pencegahan korupsi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kredibilitas hulu migas, persaingan usaha yang sehat, meningkatkan iklim investasi dan menekan biaya cost recovery. Ujung-ujungnya adalah penerimaan negara menjadi lebih optimal. Indonesia memiliki 128 cekungan dan baru 20 cekungan yang produksi, dengan tanpa korupsi biaya investasi di Indonesia akan semakin kompetitif dan memiliki kepastian waktu,” pungkas Dwi Soetjipto.

BACA JUGA :  Lepas Ekspor Perdana Pinang, Anwar Sadat Harap Jadi Motivasi Petani Pinang Berkembang

Selain dalam rangka menerima penghargaan, pada acara ANPK tersebut, Kepala SKK Migas didapuk menjadi pembicara di acara tersebut dengan topik Praktek Baik Penerapan Manajemen Anti Suap. Pada diskusi panel tersebut, Kepala SKK Migas menjadi narasumber bersama dengan Menteri BUMN, Kepala OJK, Direktur PT Pertamina Hulu Mahakam dan KUPAS Kadin dengan penanggap Pimpinan KPK dan Jaksa Agung.

BACA JUGA :  Al Haris ke Mendikbudristek, Pemprov Komitmen Jadikan Candi Muaro Jambi Mendunia

Kerja keras SKK Migas untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas sebagai wakil negara dalam pengelolaan hulu migas dilakukan tidak secara instan. Kerja keras ini sudah dibangun sejak sepuluh tahun yang lalu dengan menyusun core values dilanjutkan dengan penyusunan pedoman etika dan pengendalian gratifikasi. Mulai tahun 2012 telah mewajibkan manajemen dan pegawai SKK Migas untuk melaporkan LHKPN setiap tahunnya. Setelah melengkapi dengan berbagai perangkat pendukung dan aturan lainnya, sejak 2016 SKK Migas telah menerapkan transparansi pengadaan barang dan jasa secara centralized integrated vendor database (CIVD) dan ditahun 2017 semua KKKS telah bergabung dalam CIVD.

Share :

Baca Juga

Nasional

Korem 042/Gapu Jambi Kirimkan 1.300 Botol Madu untuk Secapa AD

Nasional

Internet Mati 6 Hari karena Perbaikan Kabel Bawah Laut HOAKS

Nasional

BMKG: Waspadai Bencana Hidrometeorologi Jelang Puncak Musim Hujan

Nasional

MUI dan FKUB Kabupaten Tanjab Barat Imbau Warga Tolak Aksi People Power

Nasional

Mendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Kepala Daerah

Nasional

Sebanyak 16 Pejabat Eselon II Dilantik, Ini Daftarnya

Nasional

Napi Asal Afrika Selatan dan Portugal Juga Meninggal Terbakarnya Lapas Tangerang

Nasional

SKB CPNS Formasi 2019 Segera Digelar