indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Rekan Begal Penombak Kanit Resmob Polda Jambi Ditangkap di Hotel Pimpin Upacara Bulanan, Danrem 042/Gapu Bacakan Amanat Kasad  Damkar Cepat Datang, Rumah Warga di Kelapa Gading yang Terbakar Berhasil Dipadamkan Waspada PMK, Polres Bungo Bersama Dinas Peternakan Suntik Vitamin ke Hewan Ternak Bupati Masnah Resmikan Gedung Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Camat Sungai Gelam

Home / Berita

Jumat, 25 Maret 2022 - 16:27 WIB

Suhono: Rp245 Ribu Itu Hasil Musyawarah Warga

Ilustrasi GanbarSertifikat Tanah

Ilustrasi GanbarSertifikat Tanah

TANJAB BARAT – Kepala Desa Dusun Delima, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Suhono mengungkapkan pembuatan sertifikat tanah di desa itu merupakan Program Reforma Agraria (Prona)

Bukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seperti yang disebutkan dan berkembang di warga.

Suhono mengatakan Reforma Agraria merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.

Pelaksanaan Reforma Agraria sudah jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan sesuai amanat Perpres tersebut, dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional.

BACA JUGA :  Gudang Pengolahan Sabut Kelapa Bahan Industri Kerajinan Desa Karya Maju Terbakar

Terkait berkembangnya isue adanya pungutan sebesar Rp 245 ribu dalam penerbutan sertifikat tersebut. Suhono memastikan pungutan berdasarkan hasil rapat musyawarah mufakat bersama warga. Kesepakatan dikenakan biaya sebesar Rp245 ribu.

“Panitianya adalah masyarakat itu sendiri, iuran Rp245 ribu sesuai musyawarah,” ujar Suhono, Jumat (25/3/22).

Suhono kembali menjelaskan, program Reforma Agraria bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan kemakmuran, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

“Kami pemerintah hanya membantu masyarakat supaya program ini bisa berjalan lancar terkait masalah batas, tumpang tindih, dan lainnya,” ujar Suhono.

BACA JUGA :  Damkar Cepat Datang, Rumah Warga di Kelapa Gading yang Terbakar Berhasil Dipadamkan

Selama proses pembuatan agar bisa menjadi sertifikat dan langsung sampai ke tangan masyarakat bukanlah hal yang mudah, karena memiliki beragam kondisi.

Bahkan masyarakat Desa Delima menanti hal ini berlangsung sangat lama sampe 20 tahun untuk mendapatkan kejelasan setatus tanah, sampai menjadi sertifikat.

Keberhasilan program tersebut kata Suhono sekaligus membuktikan bahwa pihaknya juga mampu menyelesaikan hal yang awalnya dianggap tidak mungkin.

“Dana tersebut kemudian dikelola oleh panitia yang dimusyawarahkan. Penggunaannya sudah dilaporkan oleh panitia kepada masyarakat pada tahun 2021,” katanya.(Ed)

Share :

Baca Juga

Berita

Vaksinasi WBP di Lapas Kelas II A Jambi, Kapolda Jambi Langsung Zoom Meeting Bersama Kapolri

Berita

Komisi III Akan Tinjau Pembangunan Jembatan Suak Samin

Berita

Polres Tanjabbar Tingkatkan Patroli Himbauan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan

Berita

Desa Penyambungan Tanjab Barat, Suguhkan Buah Durian yang Nikmat dan Lezat

Berita

BNNP Jambi Amankan 3 Pelaku Beserta 2 Kg Sabu dan 3.400 Butir Ekstasi

Berita

Satu Jam Lebih Jaringan Telkomsel di Kuala Tungkal Mati Total

Berita

KPPS TPS 05 Kelurahan Patunas Mulai Dirikan TPS dan Bagikan Undangan Pemilih

Berita

Temuan BPK di Tanjabbar, OPD Diminta Kembalikan Uang