indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Dinkes Provinsi Jambi Ungkap Penyebab Kasus Stunting Masih Tinggi 4 Nama Ini Berpeluang Gantikan Posisi Tjahjo Kumolo Sebagai Menpan-RB Sebanyak 46 Jamaah Calon Haji Indonesia Dipulangkan ke Tanah Air 212 Peserta Meriahkan Lomba Mancing Polres Muaro Jambi, Hadiah Utama 100 Juta SKK Migas-PetroChina Launching Wisata Embung Bina Lestari di Betara

Home / Berita / Daerah / Tanjab Barat

Senin, 10 Agustus 2020 - 18:10 WIB

Temuan BPK di Tanjabbar, OPD Diminta Kembalikan Uang

FOTO : Drs. Encep Zarkasih, Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar

FOTO : Drs. Encep Zarkasih, Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar

TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat langsung menindaklanjuti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tanjab Barat tahun anggaran 2019.

Dimana berdasarkan Pemeiksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jambi menemukan sejumlah OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengembalikan uang ke negara terhitung hingga 25 Agutus mendatang.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar, Drs. Encep Zarkasih menyebutkan bahwa BPK Provinsi Jambi telah menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan yang di lakukan beberapa bulan terakhir.

Ia menyebut, sesuai instruksi BPK, OPD yang terkait dengan hal itu telah diminta untuk mengembalikan anggaran tersebut dalam waktu 60 hari kerja.

BACA JUGA :  Dinkes Provinsi Jambi Ungkap Penyebab Kasus Stunting Masih Tinggi

“Kaitannya dengan inspektorat itu melakukan tindaklanjut terhadap temuan BPK. Apa saja yang di tindaklanjuti yaitu atas rekomendasi dari BPK itu terhitung 60 hari kerja sejak LHP di terima oleh pemerintah daerah yaitu dari 29 Juni sampai dengan 25 Agustus,” sebutnya.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa hal tersebut telah disampaikan kepada OPD yang bersangkutan dan sudah di minta untuk menindaklanjuti itu sampai 30 Juli lalu.

Kata Encep bahwa pada saat ini pihaknya melakukan monitoring dari tindaklanjuti tersebut.

BACA JUGA :  Tiga Siswa SMPN 2 Kuala Tungkal Lulus Seleksi PPDB SMAN Titian Teras Jambi

“Kalo 25 Agustus masih ada yang belum tindaklanjuti rekomendasi BPK itu, kita lihat apa kendalanya,” kata Encep.

Saat disebut berapa OPD. Kata Encep dirinya hanya bisa memberikan konfirmasi secara umum.

“Memang ada seperti Disdik masalah penempatan anggaran, kalo Perkim ada soal pekerjaan, dinas PU pekerjaan juga, sama saya kira ada soal Administrasi, TPP seharusnya tidak di bayarkan ini di bayarkan. Kalo untuk lain saya belum hapal satu persatu,” katanya.

“Saya belum bisa berikan konfirmasi lainnya, secara umum, memang inspektorat ditugaskan bupati untuk melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan BPK,” tambahnya.(MR)

Share :

Baca Juga

Kota Jambi

Cek Pool Transportir Batu Bara PT WSP, Ini Kata Kapolda Jambi

Tanjab Barat

Fun Fishing HUT Bhayangkara ke-76, Kapolres : Hiburan Mempererat Silaturahmi

Tanjab Barat

Bupati Anwar Sadat Tandatangani Kesepakatan Bersama dengan 3 Kepala Daerah

Tanjab Barat

Bupati Tanjabbar Temui dan Serahkan Bantuan Korban Kebakaran di Jalan Ketapang

Muaro Jambi

Pegawai Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Jalani Vaksinasi Tahap 2 dan 3

Berita

Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Tanjabbar Meningkat Hingga 70 Persen

Merangin

Tim Pemenangan Paslon Gubernur Jambi Kabupaten Merangin Deklarasi Pilkada Damai, Sejuk dan Sehat

Berita

Gunakan Pompong, Kapolres Tanjab Barat Salurkan Bansos Beras dari Kapolda Jambi Kepada Nelayan