indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Pelepasan Jenazah Pratu Baraza Prajurit TNI yang Gugur di Papua ke Jambi Tim Gabungan Sat Polairud Polres Tanjab Barat Goro di Kelenteng Masyarakat Kini Bisa Buat Paspor dengan Aplikasi M-Paspor Jelang Serah Terima Jabatan Danrem, Tim Verifikasi Itdam II/Swj Kunjungi Korem 042/Gapu Gardu Induk 30 Mega di Sungai Saren Akan Segera Beroperasi

Home / Berita / Daerah / Tanjab Barat

Senin, 10 Agustus 2020 - 18:10 WIB

Temuan BPK di Tanjabbar, OPD Diminta Kembalikan Uang

FOTO : Drs. Encep Zarkasih, Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar

FOTO : Drs. Encep Zarkasih, Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar

TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat langsung menindaklanjuti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tanjab Barat tahun anggaran 2019.

Dimana berdasarkan Pemeiksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jambi menemukan sejumlah OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengembalikan uang ke negara terhitung hingga 25 Agutus mendatang.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar, Drs. Encep Zarkasih menyebutkan bahwa BPK Provinsi Jambi telah menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan yang di lakukan beberapa bulan terakhir.

Ia menyebut, sesuai instruksi BPK, OPD yang terkait dengan hal itu telah diminta untuk mengembalikan anggaran tersebut dalam waktu 60 hari kerja.

BACA JUGA :  Sat Polair Imbau Nelayan dan Transportasi Air Waspadai Perubahan Cuaca

“Kaitannya dengan inspektorat itu melakukan tindaklanjut terhadap temuan BPK. Apa saja yang di tindaklanjuti yaitu atas rekomendasi dari BPK itu terhitung 60 hari kerja sejak LHP di terima oleh pemerintah daerah yaitu dari 29 Juni sampai dengan 25 Agustus,” sebutnya.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa hal tersebut telah disampaikan kepada OPD yang bersangkutan dan sudah di minta untuk menindaklanjuti itu sampai 30 Juli lalu.

Kata Encep bahwa pada saat ini pihaknya melakukan monitoring dari tindaklanjuti tersebut.

BACA JUGA :  Nama-Nama 59 Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Kerinci Baru Dilantik

“Kalo 25 Agustus masih ada yang belum tindaklanjuti rekomendasi BPK itu, kita lihat apa kendalanya,” kata Encep.

Saat disebut berapa OPD. Kata Encep dirinya hanya bisa memberikan konfirmasi secara umum.

“Memang ada seperti Disdik masalah penempatan anggaran, kalo Perkim ada soal pekerjaan, dinas PU pekerjaan juga, sama saya kira ada soal Administrasi, TPP seharusnya tidak di bayarkan ini di bayarkan. Kalo untuk lain saya belum hapal satu persatu,” katanya.

“Saya belum bisa berikan konfirmasi lainnya, secara umum, memang inspektorat ditugaskan bupati untuk melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan BPK,” tambahnya.(MR)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Advetorial

Bupati Safrial Sampaikan Serius Dukung Forum Honorer Tanjab Barat

Tanjab Barat

Kepentingan Sterilisasi, IGD RSUD KH Daud Arif Sementara Tidak Menerima Pasien Baru

Tanjab Barat

Pemkab Tanjab Barat Siapkan Sanksi Bagi ASN Nekat Mudik Lebaran

Berita

Bupati Safrial Ucapkan Belasungkawa atas Meninggalnya Hj. Moah Ibunda HBA

Berita

Kepada Penumpang TKI Asal Riau, Kapolres Tanjabbar dan Dandim Pesan Tiba Di Kampung Lakukan Ini

Berita

Bawaslu Tanjab Barat Copot 56 Alat Peraga Kampanye Langgar Aturan

Tanjab Barat

BREAKING NEWS : Dua Rumah Warga Senyerang Rusak Dihantam Angin Puting Beliung

Berita

Polres Tanjab Barat Siapkan Pondok Isolasi Mandiri Bagi Anggota