LIVE
Wijaya Hamzah, Atlet Taekwondo Asal Merangin Wakili Jambi di PON Papua 2021 Tujuh Sindikat Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia 117 Kg Sabu Diringkus Pangdam II/Sriwijaya Kunjungi Kodim 0417/Kerinci Penembakan Terhadap Tokoh Agama Kembali Terjadi di Tangerang Spanduk Pengetatan Masuk Kota Kuala Tungkal Terpasang, Ini Penjelasan Kapolres

Home / Berita / Daerah / Tanjab Barat

Senin, 10 Agustus 2020 - 18:10 WIB

Temuan BPK di Tanjabbar, OPD Diminta Kembalikan Uang

FOTO : Drs. Encep Zarkasih, Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar

FOTO : Drs. Encep Zarkasih, Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar

TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat langsung menindaklanjuti sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tanjab Barat tahun anggaran 2019.

Dimana berdasarkan Pemeiksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jambi menemukan sejumlah OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengembalikan uang ke negara terhitung hingga 25 Agutus mendatang.

Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar, Drs. Encep Zarkasih menyebutkan bahwa BPK Provinsi Jambi telah menyerahkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan yang di lakukan beberapa bulan terakhir.

BACA JUGA :  Diduga Keracunan di Tangki Bensin, 2 Orang Pria di Kuala Tungkal Meninggal

Ia menyebut, sesuai instruksi BPK, OPD yang terkait dengan hal itu telah diminta untuk mengembalikan anggaran tersebut dalam waktu 60 hari kerja.

“Kaitannya dengan inspektorat itu melakukan tindaklanjut terhadap temuan BPK. Apa saja yang di tindaklanjuti yaitu atas rekomendasi dari BPK itu terhitung 60 hari kerja sejak LHP di terima oleh pemerintah daerah yaitu dari 29 Juni sampai dengan 25 Agustus,” sebutnya.

BACA JUGA :  Spanduk Pengetatan Masuk Kota Kuala Tungkal Terpasang, Ini Penjelasan Kapolres

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa hal tersebut telah disampaikan kepada OPD yang bersangkutan dan sudah di minta untuk menindaklanjuti itu sampai 30 Juli lalu.

Kata Encep bahwa pada saat ini pihaknya melakukan monitoring dari tindaklanjuti tersebut.

“Kalo 25 Agustus masih ada yang belum tindaklanjuti rekomendasi BPK itu, kita lihat apa kendalanya,” kata Encep.

Saat disebut berapa OPD. Kata Encep dirinya hanya bisa memberikan konfirmasi secara umum.

BACA JUGA :  Tujuh Sindikat Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia 117 Kg Sabu Diringkus

“Memang ada seperti Disdik masalah penempatan anggaran, kalo Perkim ada soal pekerjaan, dinas PU pekerjaan juga, sama saya kira ada soal Administrasi, TPP seharusnya tidak di bayarkan ini di bayarkan. Kalo untuk lain saya belum hapal satu persatu,” katanya.

“Saya belum bisa berikan konfirmasi lainnya, secara umum, memang inspektorat ditugaskan bupati untuk melakukan monitoring terhadap tindak lanjut temuan BPK,” tambahnya.(MR)

Share :

Baca Juga

Provinsi Jambi

Pleno KPU Jambi Tetapkan Al Haris-Abdullah Sani Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Tanjab Barat

Cegah Kerumunan, Bupati Imbau Distribusi Zakat Fitrah Langsung ke Rumah Penerima

Berita

Kasus Pencabulan di Tanjab Barat Cukup Tinggi

Berita

KPU Tanjabar Rekrut 402 Anggota PPS Untuk Pilkada 2020

Tanjab Barat

Bupati Safrial Ganti Plt Kadis Perkim

Berita

Kemendagri Blokir Data Kepegawaian ASN di 67 Pemda, Termasuk Jambi dan 1 Kabupaten

Kota Jambi

Pemko Jambi Gelar Apel Persiapan Perluasan Relaksasi Bidang Pendidikan

Berita

Momen HUT RI ke 75, Gubernur Ajak Masyarakat Tingkatkan Kompetensi dan Jaga Kerukunan