indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Pengurus Asprov PSSI Jambi Periode 2021-2025 Dilantik Malam Ini Peringati Hari Donor Darah Sedunia, Korem 042/Gapu Gelar Baksos Donor Darah Ditreskrimsus Polda Jambi Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Tebing Tinggi BREAKING NEWS : Rampok Bersenpi Gasak Emas dan Uang 150 Juta di Sungai Bahar, Korban Suami Istri Dikat Link Twibbon Hari Bhayangkara ke 76 Tahun 2022

Home / Kota Jambi

Selasa, 12 April 2022 - 14:48 WIB

Terkait Izin Operasional Truk Batu Bara, Dirlantas Polda Jambi : BPTD Harus Surati Menteri ESDM

FOTO : Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi.

FOTO : Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi.

JAMBI – Terkait kemacetan yang kerap terjadi khususnya untuk angkutan batubara Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi meminta kepala Balai Transportasi Darat yang mewakili Kementerian Perhubungan agar bisa menyurati Menteri ESDM terkait izin operasional Batu Bara.

Dirinya menyebutkan izin operasional batubara ini sudah melanggar kepada aturan PP No. 30 tahun 2021 sudah melanggar terkait Amdal Lalin.

“Amdal Lalin disini dilanggar karena sudah terjadi kecelakaan dan kemacetan setiap hari pada ruas jalur batubara pada jalan umum Nasional dan tingkat Provinsi Jambi,” ujarnya Selasa (12/4/22).

Dimana dalam satu tahun, itu evaluasi tahun kemarin saja kejadian laka lantas oleh kendaraan batubara sampai dengan 56 kasus laka lantas yg menyebabkan meninggal dunia khususnya roda dua sepeda motor.

Belum lagi kemacetan yang tiap hari terjadi pada ruas jalan tersebut. Ini diatur dalam PP No. 30 tahun 2021 terkait dengan Amdal Lalin, lanjut Dirlantas.

Disitu juga disampaikan angkutan tidak dapat beroperasi dan juga sumbernya adalah dalam hal ini pertambangan batubara.

Ditambahkan Alumni Akpol angkatan 1997 tersebut, terkait dengan aturan batubara juga telah diatur dalam Permenhub No. 60 tahun 2019 yakni batubara merupakan angkutan barang khusus. Nah barang khusus ini harus mendapatkan izin angkutan barang khusus tidak berbahaya.

BACA JUGA :  Kapolda Jambi Pimpin Upacara Tabur Bunga di TMP Satria Bhakti

“Dan harus mendapatkan izin dr dirjen Perhubungan darat,” tegasnya.

Sekarang kami akan mengembalikan apakah Angkutan batubara ini udh ada izinnya dari Dirjen Perhubungan darat.

Jadi saya meminta kepada kepala Balai, pada saat lebaran tidak terjadi kemacetan. Sebab, jika tidak diatur sedemikian rupa antrian truk batubara akan terus mengalami kemacetan bahkan lebih berpotensi angka kecelakaan.

” Diawali dengan menertibkan dan mengatur operasional batubara terkait dengan transportasinya,” lanjut Kombes Pol Dhafi.

Selain itu, Dirlantas juga minta Kementerian ESDM mengkaji lagi aturan manajemen yang ada di Batubara karena pelaksanaan operasionalnya menyalahi aturan dari aturan Kementerian ESDM nomor 1827 terkait operasional barang tambang Batubara.

Disitu disebutkan bahwasanya operasional batubara atau minerba itu dr mulai pengkajian pengambilan sampel, uji pelaksanaan, distribusi transportasi merupakan bagian yang menyeluruh tidak terpisahkan.

Sementara yang terjadi di Jambi ini untuk transportasi itu dilepas tidak menjadi tanggung jawab dari perusahaan dengan memberikan sistem DO (Delivery Order).

BACA JUGA :  Peringati Hari Donor Darah Sedunia, Korem 042/Gapu Gelar Baksos Donor Darah

Sehingga terjadi kecelakaan dan jalan rusak perusahaan tidak bertanggung jawab.

Sebanyak apapun kendaraan yang ditahan, 1000 pun mengenai masalah kecepatan, muatan mobilnya. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab.

Bahkan jika semakin banyak yang ditahan, perusahan lebih banyak lagi mengambil kendaraan dari luar, sehingga banyak plat nomor polisi dari luar Jambi.

” Karena perusahaan tidak terikat dalam hal ini, justru petugas dibenturkan kepada para supir pemilik angkutan, sambung Dirlantas.

Namun jika termanajemen dari perusahaan maka akan terikat kontrak transportasi angkutan Batubara tersebut. Sehingga segala sesuatunya perusahaan bisa bertanggung jawab dampak dari Amdal Lalin tadi seperti jalan rusak, hingga kecelakaan.

Berdasarkan dari analisa tersebut, seperti menyalahi aturan permen ESDM sendiri maka dari itu harus mengkaji masalah ini.

Dirlantas Polda Jambi juga meminta kepada kepala Balai terhadap PP yang beroperasional di wilayah Jambi jadi supaya Kemenhub ikut bertanggung jawab.

“Kemen ESDM masalah izin yang dikeluarkan juga harus ikut bertanggung jawab sehingga angkutan batubara ini bisa tertib,” pungkasnya.(Tim)

Share :

Baca Juga

Kota Jambi

Jambi Tutup Semua Area Publik Saat Malam Tahun Baru  

Kota Jambi

Danrem 042/Gapu Hadiri HUT Brimob ke-76 di Markas Brimob Polda Jambi

Daerah

Korem 042 Gapu Gelar Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91

Kota Jambi

Fasha ; Pasar Baru di Pasir Putih Akan Beroperasi Tahun Ini

Kota Jambi

Kapolresta Jambi Pimpin Sertijab 4 Kapolsek dan 2 Kasat

Kota Jambi

Danrem 042/Gapu Ikuti Rakor Strategi Penanganan Covid-19 Wilayah PPKM Level 4 Kota Jambi

Kota Jambi

Banjir Kembali Melanda Sejumlah wilayah di Kota Jambi

Covid-19

Hat-Hati! Tak Pakai Masker di Jambi Bisa Didenda 50 ribu