indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Innova Seruduk Truk Sawit, Begini Nasib Sopir dan Penumpangnya Pemkab Batanghari Kembali Terima WTP Pelatihan Anyaman Purun Masuk Desa Diharapkan Meningkatkan Ekonomi dan Taraf Hidup Masyarakat Sekda Provinsi Jambi Buka Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional Kapolres Muaro Jambi Terima Kunjungan Supervisi Slog Polri

Home / Berita

Jumat, 13 November 2020 - 09:33 WIB

Waduh, Ratusan ASN Kena Sanksi Langgar Netralitas Pilkada 2020

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

KUALA TUNGKAL – Sebanyak 362 Aparatur Sipil Negara (ASN) sanksi. Karena dinilai melanggar netralitas pada Pilkada Serentak Tahun 2020 per 5 November 2020.

“Netralitas merupakan concern bersama yang harus terus kita jaga sebagai bentuk konsistensi kita dalam pelaksanaan SKB,” kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru sepertibdikutip dari laman Kompas.com, Kamis (12/10/20).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV Bambang Hari Samasto menyebutkan, netralitas ASN menjadi prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif.

Bambang menekankan, tak boleh ada persepsi tidak masalah jika PNS melanggar netralitas.

“Penjatuhan sanksi dianggap cara efektif agar pelanggaran netralitas oleh PNS dapat diminimalisir,” kata dia.

BACA JUGA :  Penemuan Kerangka Manusia di Belakang SPBU Gegerkan Warga

Data pelanggar netralitas ASN lainnya menyebutkan, sebanyak 827 ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas.

Selain itu, sebanyak 606 ASN yang melanggar, telah mendapatkan rekomendasi dari KASN.

Adapun, 72 ASN lainnya belum ditindaklanjuti PPK dengan penjatuhan sanksi dan data kepegawaian diblokir.

Berikut 5 top instansi dengan kategori pelanggaran netralitas ASN yang belum ditindaklanjuti oleh PPK dan mendapatkan rekomendasi KASN:

56 ASN untuk Kabupaten Purbalingga.
33 ASN untuk Kabupaten Wakatobi.
24 ASN untuk Kabupaten Bima.
23 ASN untuk Kabupaten Halmahera Selatan.
21 ASN untuk Kabupaten Kediri.

Sementara, 5 top jabatan ASN kategori pelanggaran dan mendapatkan rekomendasi dari KASN terdiri dari

BACA JUGA :  Kebun Tercemar Limbah PDAM, Warga Talang Makmur Ngadu ke Wakil Rakyat

25,7 persen Jabatan Fungsional.
22,8 persen Jabatan Pimpinan Tinggi.
14,6 persen Administrator.
12,9 persen Pelaksana.
11,5 persen Camat/Lurah

Adapun sebaran wilayah ASN yang data kepegawaiannya telah diblokir sebagai berikut.

4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VI BKN Medan.
4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru.
2 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VII BKN Palembang.
28 ASN untuk wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar.
3 ASN untuk wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya.
7 ASN untuk wilayah kerja Kanreg X BKN Denpasar
ASN untuk wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Jamaah Haji Asal Tanjab Barat Tiba di Kuala Tungkal Tanggal 8 September 2019

Aspirasi

Haul dan Milad Ponpes Al-Baqiatush Shalihat Sukses, Panitia Ucapkan Terima Kasih Kepada Bupati dan Pihak Terkait

Berita

Pasca Tes SKD, Pelamar CPNS di Tanjabbar Cemas, Ini Masalahnya

Berita

Bupati Tinjau Pembangunan Sport Center

Berita

130 Calon PPK Lulus Tes Tertulis Lanjut Tes Wawancara

Berita

Pesan Danrem 042/Gapu Kepada Satgas Yonif Raider 142/KJ yang Diberangkatkan ke Papua

Berita

Peringati HUT Ke-76, Persit Koorcab Rem 042 Gelar Baksos Donor Darah

Berita

Berjuang Memadamkan Api, Seorang Petugas Damkar Dilarikan ke Rumah Sakit