LIVE
RS Bratanata Jambi Resmi Naik Status Danone Indonesia Bersama Kemendikbudristek Dukung Percepatan Vaksinasi PTK dan Peserta Didik Danrem 042/Gapu Hadiri Peresmian Kenaikan Status Rumkit Bratanata Jambi Pohon dan Tanaman Sekitar Jaringan Listrik Akan dilakukan Pemangkasan Bupati Perintahkan Inspektorat Imbau OPD Penuhi Dokumen Diminta BPK

Home / Berita

Jumat, 13 November 2020 - 09:33 WIB

Waduh, Ratusan ASN Kena Sanksi Langgar Netralitas Pilkada 2020

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

KUALA TUNGKAL – Sebanyak 362 Aparatur Sipil Negara (ASN) sanksi. Karena dinilai melanggar netralitas pada Pilkada Serentak Tahun 2020 per 5 November 2020.

“Netralitas merupakan concern bersama yang harus terus kita jaga sebagai bentuk konsistensi kita dalam pelaksanaan SKB,” kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru sepertibdikutip dari laman Kompas.com, Kamis (12/10/20).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV Bambang Hari Samasto menyebutkan, netralitas ASN menjadi prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif.

BACA JUGA :  Wijaya Hamzah, Atlet Taekwondo Asal Merangin Wakili Jambi di PON Papua 2021

Bambang menekankan, tak boleh ada persepsi tidak masalah jika PNS melanggar netralitas.

“Penjatuhan sanksi dianggap cara efektif agar pelanggaran netralitas oleh PNS dapat diminimalisir,” kata dia.

Data pelanggar netralitas ASN lainnya menyebutkan, sebanyak 827 ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas.

Selain itu, sebanyak 606 ASN yang melanggar, telah mendapatkan rekomendasi dari KASN.

Adapun, 72 ASN lainnya belum ditindaklanjuti PPK dengan penjatuhan sanksi dan data kepegawaian diblokir.

BACA JUGA :  Kapolres Tanjabbar Tinjau Vaksinasi di Gerai Vaksin TNI-Polri di PKM Rawat Inap Teluk Nilau

Berikut 5 top instansi dengan kategori pelanggaran netralitas ASN yang belum ditindaklanjuti oleh PPK dan mendapatkan rekomendasi KASN:

56 ASN untuk Kabupaten Purbalingga.
33 ASN untuk Kabupaten Wakatobi.
24 ASN untuk Kabupaten Bima.
23 ASN untuk Kabupaten Halmahera Selatan.
21 ASN untuk Kabupaten Kediri.

Sementara, 5 top jabatan ASN kategori pelanggaran dan mendapatkan rekomendasi dari KASN terdiri dari

25,7 persen Jabatan Fungsional.
22,8 persen Jabatan Pimpinan Tinggi.
14,6 persen Administrator.
12,9 persen Pelaksana.
11,5 persen Camat/Lurah

BACA JUGA :  TNI Buka Pendaftaran Calon Perwira Prajurit Karir 2021 Lulusan D4-S1, Ini Persyaratan dan Ketentuannya

Adapun sebaran wilayah ASN yang data kepegawaiannya telah diblokir sebagai berikut.

4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VI BKN Medan.
4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru.
2 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VII BKN Palembang.
28 ASN untuk wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar.
3 ASN untuk wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya.
7 ASN untuk wilayah kerja Kanreg X BKN Denpasar
ASN untuk wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Adukan Nasib, Forum Guru Honorer K2 Merangin Datangi DPRD

Berita

Ini Nama-nama Calon PPK Tanjab Timur yang Lulus Seleksi Tertulis

Berita

Puluhan Kardus Rokok Ilegal dari Jawa Diamankan Bea Cukai Jambi

Berita

BKPSDM Tanjab Barat Mulai Dibanjiri Berkas Lamaran CPNS

Berita

Bahas Masalah Ini, Kapolsek Pengabuan Gelar Rakor dengan Camat, Lurah dan Kades se Kecamatan Senyerang

Berita

Wujudkan Pilkada 2020 yang SEHATI, Polres Tanjabbar Gelar Silaturrahmi dan Dialog Bersama Tokoh Lintas Agama dan Suku Bangsa

Berita

Wabup Amir Sakib Ikuti Apel Siaga Pencegahan dan Pengendalian Karhutla Provinsi Jambi 

Berita

Danrem Gapu : Harus Ada Terobosan Baru dan Permanen dalam Penanganan Karhutla di Jambi