LIVE TV
Danrem 042/Gapu Hadiri Pembukaan TMMD 110 Kodim 0415/Bth di Muaro Jambi Wabup Muaro Jambi Buka TMMD 110 Kodim 0415/BTH Bupati Anwar Sadat :  PKK dan Dekranasda Momentum Proses Pembangunan Kabupaten Tanjab Barat Diduga Sakit Warga Betara Ditemukan Meninggal di Kebun Kapolres Tanjab Barat Berikan Penghargaan Kepada Puluhan Personel Berprestasi

Home / Berita

Jumat, 13 November 2020 - 09:33 WIB

Waduh, Ratusan ASN Kena Sanksi Langgar Netralitas Pilkada 2020

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

KUALA TUNGKAL – Sebanyak 362 Aparatur Sipil Negara (ASN) sanksi. Karena dinilai melanggar netralitas pada Pilkada Serentak Tahun 2020 per 5 November 2020.

“Netralitas merupakan concern bersama yang harus terus kita jaga sebagai bentuk konsistensi kita dalam pelaksanaan SKB,” kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru sepertibdikutip dari laman Kompas.com, Kamis (12/10/20).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV Bambang Hari Samasto menyebutkan, netralitas ASN menjadi prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif.

BACA JUGA :  Bupati Anwar Sadat Siap Bersinergi dengan HMI Untuk Kemajuan Tanjab Barat

Bambang menekankan, tak boleh ada persepsi tidak masalah jika PNS melanggar netralitas.

“Penjatuhan sanksi dianggap cara efektif agar pelanggaran netralitas oleh PNS dapat diminimalisir,” kata dia.

Data pelanggar netralitas ASN lainnya menyebutkan, sebanyak 827 ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas.

Selain itu, sebanyak 606 ASN yang melanggar, telah mendapatkan rekomendasi dari KASN.

Adapun, 72 ASN lainnya belum ditindaklanjuti PPK dengan penjatuhan sanksi dan data kepegawaian diblokir.

BACA JUGA :  Perkembangan Terkini Aktifitas Perusahaan Panas Bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power

Berikut 5 top instansi dengan kategori pelanggaran netralitas ASN yang belum ditindaklanjuti oleh PPK dan mendapatkan rekomendasi KASN:

56 ASN untuk Kabupaten Purbalingga.
33 ASN untuk Kabupaten Wakatobi.
24 ASN untuk Kabupaten Bima.
23 ASN untuk Kabupaten Halmahera Selatan.
21 ASN untuk Kabupaten Kediri.

Sementara, 5 top jabatan ASN kategori pelanggaran dan mendapatkan rekomendasi dari KASN terdiri dari

25,7 persen Jabatan Fungsional.
22,8 persen Jabatan Pimpinan Tinggi.
14,6 persen Administrator.
12,9 persen Pelaksana.
11,5 persen Camat/Lurah

BACA JUGA :  Kapolres Tanjab Barat Berikan Penghargaan Kepada Puluhan Personel Berprestasi

Adapun sebaran wilayah ASN yang data kepegawaiannya telah diblokir sebagai berikut.

4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VI BKN Medan.
4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru.
2 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VII BKN Palembang.
28 ASN untuk wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar.
3 ASN untuk wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya.
7 ASN untuk wilayah kerja Kanreg X BKN Denpasar
ASN untuk wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Polres Tanjab Barat Gelar Upacara HUT Satpam Ke 38

Berita

66 Qori Qariah Tanjab Barat Ikuti Training Center (TC) MTQ Tahap 1

Berita

Kapolres Tanjabbar Pimpin Deklarasi Pemilu Damai dengan Komunitas Pencinta Burung

Berita

KPU Umumkan Daftar Caleg Tetap DPRD Tanjab Barat di Pileg 2019, Ini Datanya

Berita

Kabar Duka, KH Abdullah Wahab Kuala Tungkal Meninggal Dunia

Berita

Hari ini, Pendaftar CPNS Di Pemkab Tanjab Barat Capai 2.394 Pelamar

Berita

Gerhana Matahari Besok Bisa Diamati di 31 Provinsi, Termasuk Jambi

Berita

Jelang Tahun Baru Pelabuhan Mulai Ramai, Kapolres Tanjabbar Ajak Abang Ojek Tertib Ambil Penumpang