LIVE TV
Kunker ke Merangin, Danrem Gapu Sempatkan Olahraga Jalan Kaki di Kota Bangko DPRD Tanjab Barat Akan Gelar PAW Partai PBB Bupati Anwar Sadat dan Pimpinan DPRD Tandatangani Nota KRA RPJMD 2021-2026 Hadiri Puncak Peringatan Hari Kartini ke-142, Hairan Apresisi Kiprah Kaum Perempuan Kapolres Tanjabbar Lakukan Blusukan Penyusuran Informasi Premanisme di Kuala Tungkal

Home / Berita

Jumat, 13 November 2020 - 09:33 WIB

Waduh, Ratusan ASN Kena Sanksi Langgar Netralitas Pilkada 2020

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

FOTO : Ilustrasi ASN Tengah Mengikuti Apel

KUALA TUNGKAL – Sebanyak 362 Aparatur Sipil Negara (ASN) sanksi. Karena dinilai melanggar netralitas pada Pilkada Serentak Tahun 2020 per 5 November 2020.

“Netralitas merupakan concern bersama yang harus terus kita jaga sebagai bentuk konsistensi kita dalam pelaksanaan SKB,” kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru sepertibdikutip dari laman Kompas.com, Kamis (12/10/20).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV Bambang Hari Samasto menyebutkan, netralitas ASN menjadi prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif.

Bambang menekankan, tak boleh ada persepsi tidak masalah jika PNS melanggar netralitas.

“Penjatuhan sanksi dianggap cara efektif agar pelanggaran netralitas oleh PNS dapat diminimalisir,” kata dia.

BACA JUGA :  Warga Bahar Selatan Serahkan Senpi Rakitan ke Polisi

Data pelanggar netralitas ASN lainnya menyebutkan, sebanyak 827 ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas.

Selain itu, sebanyak 606 ASN yang melanggar, telah mendapatkan rekomendasi dari KASN.

Adapun, 72 ASN lainnya belum ditindaklanjuti PPK dengan penjatuhan sanksi dan data kepegawaian diblokir.

Berikut 5 top instansi dengan kategori pelanggaran netralitas ASN yang belum ditindaklanjuti oleh PPK dan mendapatkan rekomendasi KASN:

56 ASN untuk Kabupaten Purbalingga.
33 ASN untuk Kabupaten Wakatobi.
24 ASN untuk Kabupaten Bima.
23 ASN untuk Kabupaten Halmahera Selatan.
21 ASN untuk Kabupaten Kediri.

Sementara, 5 top jabatan ASN kategori pelanggaran dan mendapatkan rekomendasi dari KASN terdiri dari

BACA JUGA :  Pleno KPU Jambi Tetapkan Al Haris-Abdullah Sani Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

25,7 persen Jabatan Fungsional.
22,8 persen Jabatan Pimpinan Tinggi.
14,6 persen Administrator.
12,9 persen Pelaksana.
11,5 persen Camat/Lurah

Adapun sebaran wilayah ASN yang data kepegawaiannya telah diblokir sebagai berikut.

4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VI BKN Medan.
4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru.
2 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VII BKN Palembang.
28 ASN untuk wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar.
3 ASN untuk wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya.
7 ASN untuk wilayah kerja Kanreg X BKN Denpasar
ASN untuk wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Jaring Calon Bintara Polri, Kasubsektor Tebing Tinggi Door to Door Sekolah

Berita

Pusterad : Di Era Modern Saat Ini Informasi Sangat Penting dan Menjadi Kebutuhan Sehari-Hari

Berita

Automated Containers Make Organic Urban Farming Feasible

Berita

Peminat PPK Di KPU Tanjabbar Ramai, Hingga Hari ke 4 Sudah 94 Orang Mendaftar

Berita

Kabar Duka, Ustadz Tengku Zulkarnain Meninggal Dunia saat Azan Berbuka Puasa

Advetorial

Wabup Amir Sakib Lepas Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 di KPU Tanjabbar

Berita

Karyawan Positif Covid-19 Bertambah, HBH Minta Pemkab Tutup Sementara PetroChina

Berita

HUT TNI ke 75, Dandim 0419/Tanjab dan Kapolres Kunjungi Tempat Isolasi Pasein Covid-19