Ujian Azas Manfaat: Menanti Fungsionalitas Dinding Panjat Sport Center Tanjab Barat Senilai Rp3 Miliar

KUALA TUNGKAL – Pembangunan fasilitas dinding panjat (Wall Climbing) di Tanjung Jabung Barat kini menjadi potret buruk pengelolaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025. Proyek senilai + Rp3 Miliar yang dikerjakan CV. Lisa Mulia Abadi ini terancam mubazir karena hingga kini sama sekali tidak bisa digunakan.

Kondisi ini memicu kritik keras mengenai azas manfaat pembangunan di daerah. Publik mempertanyakan relevansi pembangunan ini dengan visi-misi bupati “Berkah Madani“. Di mana nilai “Berkah”-nya jika uang rakyat miliaran rupiah terbuang untuk alat yang tak layak digunakan? Dan di mana sisi “Madani”-nya jika pembangunan fisik abai terhadap fungsi dan keselamatan atlet?

Gagal Fungsi: Menghambat Prestasi, Bukan Menunjang
Alih-alih menjadi sarana penunjang prestasi atlet panjat tebing Tanjab Barat, fasilitas ini justru membahayakan. Pihak FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia) setempat mengonfirmasi adanya kesalahan teknis fatal: baut poin tidak bisa masuk ke lubang panel dan permukaan panel yang terlalu tajam/kasar sehingga berisiko melukai pemanjat.

“Poin/hold tidak bisa dipasang. Ini jelas tidak bisa digunakan,” tegas pengurus FPTI.

Ketidakmampuan fasilitas ini menjalankan fungsinya membuktikan bahwa proyek ini dibangun tanpa standar teknis yang benar, sehingga nihil azas manfaat bagi para atlet.

Lemahnya Pengawasan: Siapa yang Bertanggung Jawab?
Munculnya pemeriksaan BPKP di lapangan menjadi sinyal kuat adanya lubang besar dalam fungsi pengawasan. Kuat dugaan, pengerjaan proyek ini tidak melibatkan tenaga ahli bersertifikasi khusus, namun tetap dipaksakan selesai demi mengejar serah terima administratif.

Jika pengawasan dari dinas terkait berjalan ketat sejak awal, kesalahan teknis yang merugikan keuangan daerah ini seharusnya bisa dicegah. Kegagalan pengawasan ini mencoreng visi besar daerah yang seharusnya mengedepankan kualitas dan kemaslahatan publik.

Daerah Tak Akan Maju Jika Asal Bangun
Pembangunan bukan sekadar menghabiskan anggaran tahunan atau memenuhi target fisik. Setiap rupiah uang rakyat harus memiliki manfaat nyata. Kasus dinding panjat ini menjadi pengingat pahit: kemajuan daerah mustahil tercapai jika infrastruktur hanya berujung pada audit aparat penegak hukum tanpa pernah bisa dinikmati fungsinya.

Masyarakat kini menunggu ketegasan. Apakah pemerintah daerah akan melakukan perbaikan total dan mem-blacklist rekanan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap visi “Berkah Madani”, ataukah anggaran 3 miliar ini dibiarkan menjadi besi tua tak berguna yang menghambat kemajuan olahraga di Tanjab Barat?.

Tegas: Blacklist Rekanan Tak Becus!
Turunnya tim BPKP ke lapangan pada Ramadan lalu menjadi sinyal kuat adanya ketidakberesan administratif dan fisik. Atas temuan ini, Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat didesak untuk bersikap tegas. Blacklist (daftar hitam) bagi rekanan yang bekerja asal-asalan adalah harga mati. Rekanan yang tidak memiliki spesialisasi dan sertifikasi khusus namun dipaksakan menggarap proyek teknis seperti ini tidak boleh lagi diberi ruang untuk merusak citra pembangunan daerah.

Perlu diingat bahwa daerah tidak akan pernah maju jika pola pembangunan hanya mengejar serapan anggaran tanpa mempedulikan kemanfaatan jangka panjang.

Data Teknis Proyek Wall Climbing Sport Center Tanjab Barat