Mangrove Pangkal Babu; Janji Pusat dan Harapan Daerah, Akankah Segera Terealisasi?

KUALA TUNGKAL – Kawasan Mangrove Pangkal Babu kembali menjadi panggung bagi janji-janji pelestarian lingkungan. Pada Selasa (5/5/2026), Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, mendampingi Tim Verifikasi dan Asistensi Kementerian Kehutanan RI untuk meninjau langsung kawasan pesisir Desa Tungkal I tersebut. Namun, di balik apresiasi dan senyuman seremonial yang saling dilemparkan, publik kini menanti apakah kunjungan ini akan membawa perubahan konkret atau hanya berakhir sebagai rutinitas birokrasi tahunan.

Kunjungan ini dilakukan untuk memverifikasi Proposal Usulan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan demi Ketahanan Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedatangan pejabat tinggi kementerian, termasuk Staf Ahli Menteri Fahrizal Fitri dan Novia Widyaningtyas, disambut hangat oleh pemerintah daerah. Namun, kehangatan tersebut tidak boleh mengaburkan urgensi masalah yang sebenarnya dihadapi oleh pesisir Tanjab Barat: ancaman abrasi yang kian nyata dan lambatnya realisasi program pemulihan lingkungan.

Menanti Bukti di Balik Seremonial: Usulan Mangrove Pangkal Babu Jangan Sekadar Jadi Proyek di Atas Kertas

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Katamso secara tersirat menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap intervensi pemerintah pusat. Ia berharap sinergi ini segera membuahkan hasil nyata demi memperkuat pertahanan pesisir.

“Harapan kami, program pengembangan mangrove ini dapat segera terealisasi,” ujar Wabup.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa tanpa adanya kucuran dana dan kebijakan tegas dari Jakarta, pemerintah daerah tampaknya masih tertatih-tatih dalam mengelola kawasan strategis tersebut sendirian.

Di sisi lain, Staf Ahli Menteri, Fahrizal Fitri, menyatakan dukungannya secara penuh dan berjanji akan segera menerbitkan keputusan dalam waktu dekat. Bagi masyarakat pesisir Tanjab Barat, janji seperti ini bukanlah hal baru. Keberhasilan verifikasi lapangan ini baru bisa diakui jika regulasi dan anggaran yang diturunkan benar-benar menyentuh akar permasalahan di lapangan, bukan sekadar tertahan di meja administrasi.