Aturan “Kunci NIP” 10 Tahun Digugat ke MK, ASN Keluhkan Risiko Perceraian dan Hambatan Karier

JAMBI — Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mobilitas Karier (Fosmik)  mengambil langkah hukum besar dengan menggugat aturan yang melarang mereka mengajukan pindah instansi selama 10 tahun. Gugatan uji materi tersebut didaftarkan secara resmi ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna memprotes kebijakan yang dinilai mengikat hak-hak kepegawaian secara berlebihan.

Kebijakan yang dipermasalahkan bermula dari aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Peraturan Menteri PANRB. Regulasi tersebut mewajibkan setiap pelamar yang lolos seleksi CPNS menandatangani surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi selama minimal 10 tahun. Jika melanggar atau nekat mengajukan mutasi sebelum tenggat waktu tersebut, ASN bersangkutan dikenai sanksi berat berupa sanksi dianggap mengundurkan diri.

Tumpang Tindih Regulasi dan Tuntutan Pemohon

Fosmik menilai durasi penahanan 10 tahun tersebut bertentangan dengan asas keadilan hukum. Mereka menuntut agar masa penguncian mutasi dikembalikan pada ketentuan regulasi di atasnya, seperti PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 58 Tahun 2019, yang membatasi masa wajib kerja minimal hanya antara 2 hingga 5 tahun. Para penggugat memohon agar MK memulihkan hak mobilitas karier mereka sesuai esensi dasar undang-undang penataan kepegawaian.

Dampak Sosial: Angka Perceraian ASN Meningkat

Selain masalah birokrasi, aturan penguncian NIP ini dituding membawa dampak sosial yang serius di lingkungan keluarga para abdi negara. Larangan mutasi yang kaku membuat banyak ASN harus terpisah jarak geografis yang sangat jauh dari pasangan hidup dan anak-anak mereka dalam waktu satu dekade. Berdasarkan laporan dari perwakilan Fosmik, kondisi penempatan kerja yang memisahkan keluarga dalam waktu lama ini memicu dilema psikologis, membebani finansial rumah tangga, hingga menyebabkan peningkatan angka perceraian di kalangan ASN.

Struktur Aturan yang Digugat vs Aturan yang Diharapkan

Melalui gugatan di MK ini, Fosmik berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang adil agar para ASN di seluruh Indonesia tidak lagi terjebak dalam aturan yang dinilai membelenggu kesejahteraan psikososial dan perkembangan karier mereka.**