Bedah Rumah: Ribuan Unit Target Tercapai, Mengapa Satu Gubuk Yatim Piatu di Taman Raja Tak Masuk Daftar?

TUNGKAL ULU – Angka-angka keberhasilan yang dipaparkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam program bedah rumah kini dipertanyakan kredibilitasnya. Di tengah klaim pencapaian target ribuan unit rumah tidak layak huni (RTLH), sebuah kenyataan pahit tersaji di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu.

Rodi dan Nikita, dua bersaudara yatim piatu, terpaksa bertahan hidup di dalam gubuk kayu yang sudah lapuk terpaksa tidur dalam kecemasan, di bawah bayang-bayang atap yang nyaris ambruk dan dinding yang sudah miring setelah dihantam pohon tumbang.

Sejak bencana pohon sawit tumbang menghancurkan area dapur, mereka hidup dalam kondisi “darurat kemanusiaan”. Tanpa orang tua dan tanpa biaya untuk memperbaiki kerusakan, mereka hanya bisa berharap pada keajaiban. Menunggu birokrasi yang lambat sementara dinding rumah kian lapuk adalah sebuah perjudian nyawa yang tak seharusnya terjadi di kabupaten yang katanya sedang gencar membangun.

Pertanyaannya sederhana namun menyayat hati: Untuk siapa sebenarnya anggaran miliaran itu mengalir jika kasus darurat yang menyentuh urusan nyawa seperti ini bisa luput dari pandangan?

Data yang Kontradiktif: Antara Target dan Nasib

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebenarnya memiliki ambisi besar dalam pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Namun, data-data berikut justru menciptakan kontras yang menyakitkan:

• Realisasi 2025: Pada akhir tahun lalu, Pemkab Tanjabbar bersama Pemprov Jambi secara masif menyalurkan bantuan bedah rumah senilai Rp20 juta per unit. Gubernur Al Haris bahkan menyerahkan bantuan simbolis untuk 51 unit di Tanjabbar pada Desember 2025.
• Target 2026: Memasuki awal tahun ini, Bupati bahkan secara proaktif melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Perumahan untuk meminta tambahan kuota lebih dari 200 unit guna mengoptimalkan program pusat (BSPS).
• Target Jangka Panjang: Hingga tahun 2029, ada target ambisius untuk membedah 3.800 unit rumah di seluruh kabupaten.

Akankah Rodi dan Nikita Terakomodir di 2026?

Secara administratif, program bedah rumah tahun 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada akhir Maret 2026. Secara teknis, ada peluang bagi mereka. Namun, realitas seringkali terbentur pada dua hal:

1. Prioritas yang “Buta”: Dengan sisa sekitar 3.000 unit RTLH, kasus Rodi dan Nikita seharusnya masuk kategori prioritas utama karena faktor bencana dan status yatim piatu. Jika mereka kembali tidak masuk kuota 2026, maka sistem verifikasi Instansi atau dinas terkait layak dipertanyakan keberpihakannya.
2. Birokrasi yang Lambat: Menunggu pencairan anggaran di bulan Maret atau April adalah waktu yang sangat lama bagi rumah yang bisa roboh kapan saja. Di sini, respon darurat (emergency response) pemerintah daerah benar-benar diuji.

Respon Pemerintah: Pemda Siap Cari Solusi

Menanggapi polemik ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akhirnya angkat bicara. Melalui instansi terkait, Pemda menyatakan siap mencari solusi cepat untuk merehabilitasi rumah Rodi dan Nikita.

Pihak pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan verifikasi lapangan guna memastikan skema bantuan yang paling tepat, baik melalui anggaran reguler Dinas Perkim maupun melalui jalur bantuan darurat lainnya. Langkah ini diambil untuk menjawab keraguan publik terkait akurasi data kemiskinan di tingkat desa.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupatu Tanjung Jabung Barat H. Katamso menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan segera mencari solusi terbaik untuk membantu memperbaiki atau merehabilitasi rumah tempat tinggal Rodi dan Nikita. Langkah ini diambil sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warga.

“Kami sangat prihatin dengan nasib yang dialami Rodi dan Nikita. Pemerintah daerah tidak akan membiarkan mereka tinggal di tempat yang tidak aman dan tidak layak huni. Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik, termasuk melakukan rehabilitasi rumah mereka agar mereka bisa tinggal dengan aman dan nyaman,” ujar Katamso kepada media saat dikonfirmasi detiksatu.com, Minggu (1/3/26) siang.

Selain itu, Katamso juga menyampaikan ucapan terima kasih atas informasi yang telah disampaikan mengenai kondisi Rodi dan Nikita.

Namun, pernyataan ini justru memancing kritik baru: Mengapa harus viral terlebih dahulu baru bergerak? Apakah sistem bantuan bedah rumah di Tanjabbar hanya bekerja berdasarkan tekanan publik, bukan berdasarkan data kemiskinan yang akurat?

Dengan temuan ini, Pemerintah daerah berhutang penjelasan kepada publik: apakah ini murni masalah teknis, atau memang ada pengabaian sistematis terhadap mereka yang tidak punya suara dalam birokrasi?

Rekomendasi

Miliaran rupiah anggaran yang disahkan jangan sampai hanya menjadi angka statistik yang membanggakan di atas kertas laporan pertanggungjawaban. Jika kemanusiaan benar-benar menjadi prioritas, kasus di Desa Taman Raja ini tidak butuh diskusi panjang di meja rapat yang sejuk.

Rodi dan Nikita tidak butuh janji target tahun 2029; mereka butuh atap yang aman malam ini. Jika anggaran 2026 kembali “melompati” rumah mereka, maka narasi “Pembangunan Merata” hanyalah slogan kosong yang gagal menyentuh luka warga yang paling membutuhkan.

DISCLAIMER

HAK JAWAB & ETIKA JURNALISTIK:
Pemberitaan ini disusun sebagai bentuk fungsi kontrol sosial dan pemenuhan hak informasi masyarakat terkait penggunaan anggaran publik. Seluruh data dan informasi yang disajikan didasarkan pada fakta lapangan serta informasi masyarakat yang bertujuan mendorong transparansi dan percepatan bantuan bagi pihak yang membutuhkan.

Redaksi memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas terkait, maupun Pemerintah Desa Taman Raja untuk memberikan klarifikasi, koreksi, atau informasi tambahan terkait langkah penanganan yang diambil. Kami menjunjung tinggi asas keberimbangan (cover both sides) dan berkomitmen untuk memperbarui informasi sesuai dengan perkembangan terkini di lapangan.

Pemberitaan ini sama sekali tidak bermaksud menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai upaya kolaboratif untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat rentan. “Informasi ini bersifat dinamis dan akan terus diperbarui sesuai dengan respon resmi dari pihak-pihak terkait.”