Kasus Amsal Christy Sitepu: Saat Ide dan Kreativitas Dianggap “Nol Rupiah” oleh Hukum

JAMBI – Kasus yang menimpa Amsal Christy Sitepu, seorang videografer yang dituntut 2 tahun penjara dalam proyek video profil desa di Karo, Sumatera Utara bukan sekadar urusan hukum biasa. Ini adalah “lonceng kematian” bagi penghargaan terhadap industri kreatif di Indonesia.

Amsal menjadi sorotan nasional setelah dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Karo atas dugaan korupsi proyek video profil di 20 desa. Hal yang memicu kemarahan publik dan komunitas kreatif adalah dasar tuntutan jaksa yang menilai komponen biaya kreatif seperti ide, brainstorming, editing, hingga dubbing sebagai kerugian negara karena dianggap bernilai Rp0 (nol rupiah).

Masalah Utama: Logika yang Keliru
Hal yang paling mengusik nalar dalam tuntutan jaksa adalah pengabaian total terhadap komponen biaya kreatif. Menganggap brainstorming, ide, editing, hingga dubbing bernilai Rp0 karena “tidak ada wujud fisiknya” adalah sebuah penghinaan terhadap profesi. Logika ini sama saja dengan mengatakan bahwa seorang dokter hanya boleh dibayar untuk harga obatnya, sementara ilmu diagnosisnya gratis. Atau seorang arsitek hanya dibayar untuk kertas gambarnya, bukan desain bangunannya.

Video Bukan Sekadar “Pencet Tombol”
Dalam dunia profesional, sebuah video profil adalah produk intelektual. Ada alat yang disusutkan nilainya (depreciation), ada lisensi musik yang dibayar, ada jam kerja di depan layar monitor yang menguras energi, dan ada kreativitas yang tidak bisa dibeli di pasar mana pun. Jika auditor negara hanya menghitung harga “fisik” mentah, maka hampir semua karya seni di negeri ini bisa dianggap korupsi karena nilainya subjektif.

1. Vendor Bukan Pemegang Anggaran: Amsal hanyalah vendor (pihak ketiga) yang bekerja berdasarkan kontrak. Jika harga yang disepakati dianggap terlalu tinggi, tanggung jawab utama seharusnya ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau kepala desa yang menyetujui anggaran tersebut. Mengincar vendor secara tunggal tanpa menyentuh pengambil kebijakan adalah pola penegakan hukum yang ganjil.
2. Hasil Kerja Nyata dan Diterima: Kasus korupsi biasanya terjadi karena proyek fiktif atau kualitas yang jauh di bawah standar. Dalam kasus ini, 20 kepala desa secara terbuka menyatakan bahwa video profil tersebut selesai, kualitasnya bagus, dan sangat bermanfaat bagi desa mereka. Jika barangnya ada, kualitasnya diakui, dan harganya disepakati di awal, lantas di mana letak kerugian negaranya?
3. Audit yang Menabrak Realitas: Memaksakan penghitungan kerugian negara dengan mengabaikan jasa kreatif (editing, ide, dubbing) sebagai “nol rupiah” adalah bentuk kriminalisasi terhadap kewajaran bisnis. Jika setiap keuntungan atau biaya jasa vendor dianggap sebagai kerugian negara, maka tidak akan ada lagi pihak swasta yang berani berbisnis dengan pemerintah.
4. Ketidakadilan Prosedural: Memaksakan tuntutan 2 tahun penjara bagi seorang pekerja kreatif yang sudah menyelesaikan kewajibannya menunjukkan bahwa penegak hukum lebih mengejar “angka statistik kasus” daripada keadilan yang substansial. Ini bukan pemberantasan korupsi, melainkan penghancuran mata pencaharian warga negara yang bekerja jujur.

Efek Jera yang Salah Sasaran
Jika kasus ini berakhir dengan vonis bersalah, dampaknya akan sangat mengerikan (chilling effect). Para fotografer, editor, dan desainer berbakat akan takut mengambil proyek pemerintah. Hasilnya? Dokumentasi negara atau desa hanya akan dikerjakan oleh mereka yang “asal jadi” demi menghindari audit yang kaku, atau justru kualitas komunikasi publik kita akan mundur ke zaman batu.

Keadilan bagi Vendor
Amsal adalah vendor yang mengerjakan tugasnya berdasarkan proposal yang disetujui. Jika pengguna anggaran (pihak desa) menyatakan puas dan hasil kerjanya nyata, mengapa vendor yang harus memikul beban pidana atas “perbedaan standar hitung” antara jaksa dan realitas industri?

Penutup
Kita sering mendengar jargon pemerintah tentang dukungan terhadap “Ekonomi Kreatif”. Namun, kasus Amsal menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara jargon tersebut dengan pemahaman aparat penegak hukum di lapangan. Hakim harus melihat bahwa kreativitas memiliki nilai ekonomi yang sah. Menghukum kreator karena jasa intelektualnya dianggap nol rupiah adalah langkah mundur bagi kemajuan industri kreatif Indonesia.**