LKPJ 2025 Tanjab Barat: Tujuh Fraksi DPRD Beri Lampu Hijau untuk Dibahas Lebih Lanjut

Lintas Tungkal

- Redaksi

Selasa, 7 April 2026 - 01:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SINERGI EKSEKUTIF-LEGISLATIF: Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag. (kiri), menerima dokumen Pemandangan Umum Fraksi dari pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna LKPJ TA 2025 di Gedung DPRD Tanjab Barat, Senin (06/04). Sebanyak tujuh fraksi memberikan

SINERGI EKSEKUTIF-LEGISLATIF: Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag. (kiri), menerima dokumen Pemandangan Umum Fraksi dari pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna LKPJ TA 2025 di Gedung DPRD Tanjab Barat, Senin (06/04). Sebanyak tujuh fraksi memberikan "lampu hijau" untuk pembahasan laporan pertanggungjawaban tersebut ke tahap selanjutnya. (FOTO : Dok. Prokopim)

TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., bersama Wakil Bupati Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E., menghadiri Rapat Paripurna Kedua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (06/04). Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, H. Muh. Sjafril Simamora, S.H., didampingi Wakil Ketua II Hasan Basri Harahap, S.H. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari Rapat Paripurna Pertama pada 31 Maret 2026 lalu. Fokusnya adalah mendengarkan evaluasi dan suara dari tujuh fraksi DPRD terkait capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025.

Dalam persidangan tersebut, seluruh fraksi—mulai dari Fraksi NasDem, Fraksi Keadilan Pembangunan, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, hingga Fraksi PDI Perjuangan—secara resmi menyampaikan pandangannya. Fraksi-fraksi tersebut memberikan “lampu hijau” agar LKPJ Bupati TA 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penyampaian pandangan umum ini merupakan wujud nyata fungsi pengawasan legislatif dalam memberikan saran konstruktif atas laporan yang disusun eksekutif. Kehadiran Bupati beserta seluruh jajaran Kepala OPD menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih solid antara legislatif dan eksekutif demi percepatan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rapat ini turut dihadiri oleh 24 Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, perwakilan Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, serta para pejabat eselon di lingkungan Pemkab Tanjab Barat dan insan pers.**

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Lintastungkal

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

30% UU HKPD Bukan Harga Mati, PPPK Tak Perlu Cemas! Kuncinya Kepala Daerah Harus Berani
Kasus Korupsi PDAM Tirta Pengabuan, Mantan Dirut dan Dua Lainnya Resmi Ditahan
Menaker Sebut Industri Kreatif Bisa Jadi Laboratorium Program Magang Nasional
Belanja Pegawai Membengkak, PPPK Jadi Kambing Hitam atau Korban Kebijakan Pusat?
Ironi “Cuci Gudang” Honorer: UU HKPD untuk Daerah, Karpet Merah untuk Program Penguasa!
Subsidi Rakyat Mengalir ke Tambang Ilegal: Gubernur Jambi Ultimatum Mafia BBM
Bupati Anwar Sadat Minta Kadis Dukcapil Definitif Dongkrak IPM
MELAWAN AMNESIA NEGARA “Dari Munir ke Andrie Yunus: Nyawa Aktivis Bukan Komoditas Politik!”
Berita ini 2 kali dibaca
Dilarang Mengambil dan/atau Menayangkan Ulang Sebagian Atau Keseluruhan Artikel di atas untuk Konten Akun Media Sosial Komersil Tanpa Seizin Redaksi.

Berita Terkait

Selasa, 7 April 2026 - 01:00 WIB

LKPJ 2025 Tanjab Barat: Tujuh Fraksi DPRD Beri Lampu Hijau untuk Dibahas Lebih Lanjut

Jumat, 3 April 2026 - 07:40 WIB

30% UU HKPD Bukan Harga Mati, PPPK Tak Perlu Cemas! Kuncinya Kepala Daerah Harus Berani

Kamis, 2 April 2026 - 20:00 WIB

Kasus Korupsi PDAM Tirta Pengabuan, Mantan Dirut dan Dua Lainnya Resmi Ditahan

Rabu, 1 April 2026 - 18:57 WIB

Menaker Sebut Industri Kreatif Bisa Jadi Laboratorium Program Magang Nasional

Senin, 30 Maret 2026 - 19:36 WIB

Belanja Pegawai Membengkak, PPPK Jadi Kambing Hitam atau Korban Kebijakan Pusat?

Berita Terbaru